El Nino 2026: Potensi ISPA dan Karhutla Meningkat, Bappenas Siapkan Respons

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengingatkan kembali instruksi Presiden Prabowo Subianto agar anomali iklim El Nino yang diprediksi terjadi pada 2026 tidak mengganggu stabilitas nasional. Peringatan ini disampaikan menyusul proyeksi bahwa fenomena El Nino dapat memicu lonjakan kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) serta kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di berbagai wilayah Indonesia.

Verifikasi Klaim: Dampak El Nino terhadap ISPA dan Karhutla

Klaim bahwa El Nino 2026 berpotensi meningkatkan kasus ISPA dan karhutla memiliki dasar ilmiah yang kuat. Berdasarkan data dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), El Nino menyebabkan penurunan curah hujan secara signifikan di sebagian besar wilayah Indonesia, terutama di bagian selatan khatulistiwa. Kondisi kering yang berkepanjangan meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan gambut, yang pada gilirannya menghasilkan emisi partikel halus (PM2.5) yang dapat memicu gangguan pernapasan.

Faktanya adalah, pada kejadian El Nino tahun 2015 dan 2019, data Kementerian Kesehatan menunjukkan peningkatan kasus ISPA hingga 40% di provinsi-provinsi yang terdampak kabut asap, seperti Riau, Jambi, dan Kalimantan Tengah. Data ini menunjukkan korelasi langsung antara karhutla dan lonjakan penyakit pernapasan. Oleh karena itu, peringatan Bappenas bukan sekadar spekulasi, melainkan berdasarkan pola historis yang terdokumentasi dengan baik.

Instruksi Presiden dan Kewaspadaan Kementerian

Bappenas menegaskan bahwa Presiden Prabowo telah memberikan arahan eksplisit kepada seluruh jajaran kementerian untuk mempersiapkan sistem respons dini terhadap anomali iklim. Instruksi ini menekankan bahwa stabilitas nasional tidak boleh terganggu oleh faktor alam, termasuk El Nino. Kementerian terkait, seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Kesehatan, serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), diminta untuk membangun mekanisme koordinasi yang lebih cepat dan efektif.

Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, pemerintah telah memasukkan indikator ketahanan iklim sebagai prioritas. Sumber resmi dari Kementerian PPN/Bappenas menyebutkan bahwa sistem peringatan dini El Nino akan mengintegrasikan data satelit, pemantauan titik panas (hotspot), dan analisis kualitas udara secara real-time. Data menunjukkan bahwa investasi dalam sistem ini dianggap lebih murah dibandingkan biaya pemulihan pasca-bencana yang mencapai triliunan rupiah.

Perbandingan dengan Kejadian Sebelumnya

Untuk memahami skala potensi dampak, perlu dibandingkan dengan kejadian El Nino kuat pada 2015. Saat itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat lebih dari 2,6 juta hektare hutan dan lahan terbakar, dengan kerugian ekonomi diperkirakan mencapai Rp221 triliun. Jumlah kasus ISPA yang dilaporkan mencapai lebih dari 1,2 juta jiwa di tujuh provinsi terdampak. Jika El Nino 2026 memiliki intensitas serupa, maka proyeksi lonjakan kasus ISPA dan karhutla menjadi sangat masuk akal.

Namun, perlu dicatat bahwa klaim yang beredar tidak menyebutkan intensitas spesifik El Nino 2026. BMKG dalam laporan terbarunya menyatakan bahwa probabilitas terjadinya El Nino sedang hingga kuat pada semester kedua 2026 mencapai 65%. Angka ini lebih rendah dibandingkan probabilitas pada 2015 yang mencapai 85%. Meskipun demikian, kesiapsiagaan tetap diperlukan karena dampak yang ditimbulkan tidak hanya bergantung pada intensitas, tetapi juga pada kerentanan wilayah dan kesiapan infrastruktur kesehatan.

Kesimpulan: Peringatan yang Beralasan, Tindakan yang Diperlukan

Berdasarkan verifikasi terhadap data historis, proyeksi BMKG, dan dokumen perencanaan nasional, klaim bahwa El Nino 2026 berpotensi meningkatkan kasus ISPA dan karhutla adalah BENAR dan memiliki dasar ilmiah yang kuat. Peringatan Bappenas yang mengutip instruksi Presiden Prabowo merupakan langkah yang tepat untuk memitigasi risiko. Faktanya adalah, tanpa sistem respons dini yang memadai, dampak El Nino dapat mengganggu stabilitas nasional, baik dari sisi kesehatan masyarakat maupun kerugian ekonomi.

Data menunjukkan bahwa kunci keberhasilan terletak pada kecepatan koordinasi antarlembaga dan penerapan teknologi pemantauan. Kementerian yang diminta membangun sistem respons dini harus segera merealisasikan hal ini sebelum memasuki musim kemarau 2026. Jika tidak, potensi lonjakan kasus ISPA dan karhutla akan menjadi kenyataan yang tidak bisa dihindari. Kesimpulan ini tidak dimaksudkan untuk menimbulkan kepanikan, melainkan sebagai peringatan yang beralasan agar seluruh pihak mengambil tindakan preventif yang diperlukan.