Dr. Eko Wahyuanto: Kebijakan Publik Butuh Partisipasi Masyarakat

Pengamat kebijakan publik Dr. Eko Wahyuanto, MM, menyampaikan pandangan kritisnya terkait pentingnya pelibatan masyarakat dalam setiap tahap perumusan kebijakan. Menurutnya, kebijakan yang lahir dari ruang tertutup dan minim interaksi dengan publik cenderung tidak tepat sasaran.

Urgensi Partisipasi Publik

Dr. Eko Wahyuanto menekankan bahwa partisipasi publik bukan sekadar formalitas, melainkan fondasi utama legitimasi kebijakan. Keterlibatan warga secara langsung mampu menjembatani kesenjangan antara perencana dan penerima manfaat. Ia mencontohkan, banyak program pemerintah yang gagal karena asumsi perancang tidak sesuai dengan realitas di lapangan. Melalui mekanisme partisipatif, suara kelompok rentan dapat terakomodasi sehingga kebijakan lebih inklusif.

Lebih lanjut, ia memaparkan bahwa era digital membuka peluang besar bagi pemerintah untuk memperluas kanal partisipasi. Platform daring, jajak pendapat elektronik, hingga forum diskusi virtual dapat menjadi alat efektif menyerap aspirasi tanpa batasan geografis. Namun, ia mengingatkan agar teknologi tidak justru memperlebar ketimpangan partisipasi karena akses internet yang belum merata.

Hambatan yang Kerap Muncul

Dalam analisisnya, Dr. Eko Wahyuanto mengidentifikasi beberapa hambatan klasik yang menghalangi partisipasi bermakna. Pertama, minimnya transparansi informasi publik. Masyarakat sering kali tidak memiliki akses terhadap data dan dokumen perencanaan, sehingga sulit memberikan masukan yang berbobot. Kedua, budaya birokrasi yang masih enggan membuka ruang dialog. Ketiga, rendahnya literasi kebijakan di kalangan masyarakat sehingga aspirasi yang disampaikan sering tidak terstruktur.

Ia juga menyoroti fenomena partisipasi semu, di mana pemerintah mengundang masyarakat sekadar untuk memenuhi syarat administratif tanpa ada komitmen menindaklanjuti masukan. Praktik ini menimbulkan apatisme dan merusak kepercayaan publik terhadap proses kebijakan.

Langkah Strategis yang Direkomendasikan

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Dr. Eko Wahyuanto merekomendasikan beberapa langkah strategis. Pertama, penguatan regulasi yang mewajibkan setiap instansi pemerintah membuka ruang partisipasi sejak tahap perencanaan hingga evaluasi. Kedua, pembentukan unit khusus pada setiap kementerian dan daerah yang bertugas mengelola masukan publik secara profesional.

Ketiga, pemerintah perlu mengintegrasikan pendidikan kebijakan ke dalam kurikulum pendidikan formal dan program literasi dewasa. Masyarakat yang melek kebijakan akan lebih kritis dan konstruktif dalam berkontribusi. Keempat, pemanfaatan teknologi harus disertai pendampingan intensif bagi kelompok marjinal agar tidak tertinggal.

Ia juga mengusulkan penerapan sistem insentif bagi masyarakat yang berpartisipasi aktif, serta kewajiban bagi pembuat kebijakan untuk memberikan umpan balik tertulis terhadap setiap masukan yang diterima. Dengan demikian, partisipasi tidak berhenti pada seremoni, tetapi menciptakan siklus perbaikan berkelanjutan.

Di akhir pernyataannya, Dr. Eko Wahyuanto menegaskan bahwa kebijakan publik yang partisipatif adalah keniscayaan dalam demokrasi modern. Tanpanya, kebijakan hanya akan menjadi produk elite yang semakin menjauhkan negara dari rakyat yang seharusnya dilayani.

Baca juga:

• Antara Mitos dan Film: Mengungkap Misteri Rumah Sakit 402 Gonjiam
• Revisi UU Hak Cipta Diminta Tak Hanya Fokus pada Royalti