DPRD DKI Usulkan Pansus Evaluasi Distribusi Pangan Bersubsidi

Terik matahari pagi belum sepenuhnya menyengat di kawasan Kramat Jati, Jakarta Timur, namun ratusan warga—sebagian besar ibu-ibu pemegang Kartu Jakarta Pintar (KJP)—sudah mengular panjang. Mereka rela mengantre berjam-jam demi mendapatkan paket bantuan pangan bersubsidi yang terdiri dari beras, daging sapi, ayam, telur, hingga susu. Fenomena ini bukan lagi pemandangan baru, melainkan rutinitas yang diwarnai keluhan kelangkaan stok dan kerumitan sistem pendaftaran daring. Menanggapi jeritan publik yang tak kunjung reda, Komisi B DPRD DKI Jakarta akhirnya mengambil langkah tegas dengan resmi mengusulkan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Pangan Bersubsidi.

Mengurai Benang Kusut Distribusi Pangan di Ibu Kota

Langkah politik ini diambil setelah jajaran Komisi B DPRD DKI Jakarta menyoroti berbagai kejanggalan dalam rantai pasok dan tata kelola program jaminan sosial pangan. Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Nova Harivan Paloh, menegaskan bahwa pembentukan Pansus menjadi instrumen krusial untuk membongkar akar masalah yang menyelimuti distribusi subsidi bernilai triliunan rupiah ini. Selama ini, tiga Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pangan—yakni PT Food Station Tjipinang Jaya, PT Dharma Jaya, dan Perumda Pasar Jaya—menjadi eksekutor utama di lapangan, namun kinerja operasional mereka dinilai masih jauh dari harapan masyarakat bawah.

"Kita tidak bisa melanggengkan sistem yang terus-menerus merugikan rakyat kecil. Anggaran subsidi pangan dialokasikan sangat besar dari APBD, tetapi mengapa warga masih harus bersusah payah berburu stok? Pansus ini akan mendalami seluruh tahapan, mulai dari pengadaan barang, sistem kuota, hingga efektivitas penyaluran di titik-titik distribusi," tegas perwakilan pimpinan Komisi B DPRD DKI Jakarta saat mengawal rapat usulan tersebut.

Transparansi Anggaran dan Efisiensi Operasional BUMD

Investigasi mendalam Komisi B mengungkapkan adanya indikasi mismatch antara data penerima manfaat dengan realisasi ketersediaan komoditas pangan di lapangan. Triliunan rupiah dana APBD DKI Jakarta dikucurkan setiap tahunnya untuk menekan angka stunting dan menjaga ketahanan pangan keluarga prasejahtera. Namun, fakta di lapangan kerap menunjukkan keterlambatan pasokan daging segar dan kuota pendaftaran daring yang habis dalam hitungan detik, memicu dugaan adanya celah permainan spekulan atau inefisiensi birokrasi.

Berikut adalah gambaran evaluasi awal pelaksanaan program pangan bersubsidi yang mendorong terbentuknya Pansus:

Menanti Ujung Penyelidikan dan Solusi Sistemik

Gagasan pembentukan Pansus Pangan Bersubsidi ini mendapat dukungan kuat dari berbagai fraksi di DPRD DKI Jakarta. Komisi B berkomitmen bahwa Pansus tidak sekadar menjadi ajang retorika politik, melainkan menghasilkan rekomendasi mengikat yang wajib dijalankan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. "Kami ingin memastikan bahwa setiap rupiah uang rakyat yang dikucurkan benar-benar bermuara pada meja makan keluarga yang membutuhkan," ujar salah seorang anggota dewan saat menekankan pentingnya pengawasan independen.

Publik kini menantikan sejauh mana Pansus Pangan Bersubsidi mampu membongkar sekat-sekat birokrasi dan membenahi kinerja BUMD pangan. Keberhasilan Pansus ini akan menjadi ujian krusial bagi transparansi tata kelola keuangan daerah sekaligus penentu masa depan jaminan sosial pangan bagi jutaan warga prasejahtera di Jakarta.