DPR Soroti Rencana Pemerintah Buka 200 Juta Rekening Bansos Massal

JAKARTA — Rencana ambisius pemerintah untuk membuka hingga 200 juta rekening bank baru guna mendistribusikan bantuan sosial (bansos) secara nontunai menuai sorotan tajam dari parlemen. Kebijakan berskala raksasa ini dinilai berisiko memicu beban administratif baru, pembengkakan biaya operasional perbankan, serta potensi kegagalan distribusi jika tidak didasarkan pada audit data kependudukan yang presisi.

Anggota Komisi VIII DPR RI, Muhamad Abdul Azis Sefudin, menegaskan bahwa digitalisasi dan inklusi keuangan penerima bansos memang langkah maju, namun target kuantitas hingga 200 juta akun perlu dikalkulasi ulang secara realistis agar tidak menjadi proyek seremonial yang membebani ekosistem perbankan nasional.

"Langkah penyaluran bantuan sosial harus mengutamakan ketepatan sasaran dan kesiapan infrastruktur. Pembukaan ratusan juta rekening secara masif menuntut akurasi data base yang mutakhir, jangan sampai rekening sudah dibuat namun penerimanya fiktif atau justru tidak terjangkau jaringan perbankan di daerah pelosok," tegas Abdul Azis dalam keterangannya di Jakarta.

Kronologi Wacana dan Urgensi Penataan Distribusi

Wacana pembukaan rekening massal ini bergulir seiring dorongan integrasi data penerima manfaat perlindungan sosial ke dalam satu sistem perbankan nasional. Namun, penelusuran terhadap tata kelola bansos sebelumnya memperlihatkan sejumlah catatan kritis yang belum terselesaikan:

1. Masalah Data Ganda: Sinkronisasi antara Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) masih menyisakan anomali jutaan data anomali atau tidak padan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK).
2. Fenomena Rekening Pasif (Dormant): Pengalaman penyaluran program sebelumnya menunjukkan tingginya angka rekening pasif akibat penerima manfaat menarik seluruh dana sekaligus dan tidak lagi menggunakan akun perbankan tersebut.
3. Hambatan Geografis Wilayah 3T: Akses mesin ATM, agen bank, dan kantor cabang di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) masih sangat terbatas, memaksa penerima bansos mengeluarkan ongkos transportasi tinggi hanya untuk mencairkan bantuan.

Tantangan Infrastruktur Finansial dan Beban Anggaran

Secara teknis, mencetak kartu debit, membuka rekening, dan mengelola saldo minimum untuk 200 juta akun memerlukan alokasi anggaran dan kesiapan sistem teknologi informasi perbankan BUMN (Himbara) yang sangat masif. Jika biaya penerbitan kartu dan administrasi dibebankan kepada anggaran negara, hal ini berpotensi menggerus porsi bantuan riil yang semestinya diterima masyarakat miskin.

Di samping itu, literasi keuangan di kalangan masyarakat berpenghasilan rendah masih menjadi batu sandungan. Tanpa edukasi yang terstruktur, rekening massal berisiko dimanfaatkan oleh pihak ketiga, calo, atau sindikat pinjaman daring ilegal yang menargetkan data pribadi penerima bansos.

Rekomendasi Audit Pra-Implementasi

Komisi VIII DPR RI mendesak Kementerian Sosial bersama kementerian terkait untuk melakukan uji kelayakan publik dan uji coba terbatas (pilot project) sebelum mengeksekusi proyek 200 juta rekening tersebut. Sejumlah langkah krusial yang direkomendasikan antara lain:

• Pembersihan Data Terpadu: Menuntaskan validasi NIK dan verifikasi faktual lapangan guna menghapus data penerima ganda atau penerima yang telah meninggal dunia.
• Penguatan Jaringan Agen Laku Pandai: Memperbanyak titik transaksi di tingkat desa agar masyarakat di pelosok tidak terkendala jarak saat mencairkan dana.
• Pencegahan Pungutan Liar: Menyediakan kanal aduan digital dan pengawasan ketat terhadap oknum yang kerap memotong bantuan saat pencairan di tingkat lokal.

Pemerintah diharapkan tidak terburu-buru mengejar target angka rekening, melainkan memastikan setiap rupiah anggaran bansos mendarat utuh di tangan keluarga penerima manfaat yang benar-benar membutuhkan.