DPR Sahkan UU Ketenagakerjaan, Dasco Klaim Janji Prabowo Terpenuhi

JAKARTA — Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyatakan bahwa pengesahan Undang-Undang Ketenagakerjaan dalam rapat paripurna merupakan realisasi janji Presiden Prabowo Subianto. Pernyataan tersebut disampaikan Dasco saat menemui massa buruh yang berkumpul di sekitar gedung parlemen, Senayan, Jakarta, tak lama setelah sidang paripurna ditutup.

Berdasarkan verifikasi yang dilakukan terhadap pernyataan tersebut, Dasco menyebut kehadirannya di tengah massa buruh bukan inisiatif pribadi. Ia mengaku datang atas permintaan Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia (KBPBI), sebuah aliansi serikat pekerja yang menuntut kepastian hukum atas hak-hak ketenagakerjaan setelah bertahun-tahun revisi UU dinilai mangkrak.

Klaim: Pengesahan UU sebagai Penunaian Janji

Dalam pernyataannya, Dasco mengklaim bahwa proses legislasi UU Ketenagakerjaan telah melalui pembahasan panjang dan akhirnya tuntas pada masa pemerintahan Prabowo. Ia menyebut Presiden memiliki komitmen kuat terhadap perlindungan pekerja, dan pengesahan UU tersebut menjadi bukti konkret komitmen itu.

Klaim: Pengesahan UU Ketenagakerjaan merupakan penunaian janji Presiden Prabowo kepada buruh.

Fakta: Janji perlindungan buruh memang tercantum dalam dokumen visi-misi pemerintahan, namun status "tunaikan" baru dapat diverifikasi jika substansi UU sesuai dengan tuntutan KBPBI.

Data menunjukkan, sejumlah organisasi buruh sebelumnya menuntut revisi mencakup pengaturan upah minimum, jaminan sosial, serta perlindungan pekerja alih daya (outsourcing). Verifikasi terhadap substansi UU masih berlangsung, karena dokumen resmi baru disahkan dan belum dipublikasikan secara lengkap oleh Sekretariat Jenderal DPR.

Respons Massa Buruh dan Dinamika di Senayan

Kehadiran Dasco di tengah massa buruh menjadi sorotan. Berdasarkan pantauan, massa yang tergabung dalam KBPBI telah menunggu sejak pagi untuk menyampaikan aspirasi. Permintaan pertemuan datang dari pihak koalisi buruh, bukan dari DPR, sehingga Dasco menyatakan kedatangannya sebagai respons langsung terhadap undangan tersebut.

Beberapa perwakilan buruh menyampaikan bahwa mereka menerima pengesahan UU sebagai langkah maju, namun tetap menuntut transparansi isi pasal. Sumber resmi dari kalangan serikat pekerja menyebut akan menggelar evaluasi menyeluruh dalam 30 hari ke depan untuk menilai apakah UU benar-benar berpihak pada pekerja.

Meski demikian, tidak semua pihak sepakat. Sejumlah elemen buruh lain justru menyoroti potensi celah dalam aturan turunan, terutama soal sanksi bagi perusahaan yang melanggar. Perbedaan sikap ini menunjukkan bahwa pengesahan UU belum sepenuhnya menyelesaikan persoalan di akar rumput.

Verifikasi Substansi dan Catatan Kritis

Berdasarkan verifikasi terhadap rekam jejak legislasi, revisi UU Ketenagakerjaan memang menjadi agenda yang tertunda sejak periode sebelumnya. Klaim bahwa Prabowo menunaikan janji tidak sepenuhnya keliru, karena pengesahan terjadi pada masa pemerintahannya. Namun, pernyataan itu perlu dibaca hati-hati: pengesahan UU berbeda dari implementasi di lapangan.

Data menunjukkan bahwa banyak UU ketenagakerjaan sebelumnya gagal diterapkan optimal karena lemahnya pengawasan. Sumber resmi Kementerian Ketenagakerjaan belum memberikan keterangan rinci soal tenggat aturan pelaksana. Tanpa peraturan turunan yang jelas, klaim perlindungan buruh berpotensi hanya menjadi simbol politik.

Selain itu, keterlibatan KBPBI dalam permintaan pertemuan menunjukkan bahwa hubungan antara pembuat kebijakan dan serikat pekerja berjalan dua arah. Fakta ini membantah anggapan bahwa pengesahan UU murni hasil tekanan pemerintah tanpa partisipasi buruh.

Kesimpulan

Berdasarkan bukti yang tersedia, pernyataan Dasco bahwa Prabowo menunaikan janji melalui pengesahan UU Ketenagakerjaan dapat dikategorikan sebagai sebagian benar. Pengesahan resmi memang terjadi, dan permintaan pertemuan berasal dari KBPBI. Namun, klaim penunaian janji baru bersifat prosedural, belum substantif, karena isi UU dan aturan turunannya belum terverifikasi penuh.

Verifikasi lanjutan diperlukan setelah dokumen resmi dipublikasikan. Hingga saat itu, masyarakat disarankan tidak menyimpulkan secara berlebihan. Data menunjukkan bahwa janji politik hanya bermakna jika diikuti implementasi yang terukur dan dapat diawasi publik.