DPR Cecar Kontribusi MIND ID dan Keuntungan Jumbo Pihak Swasta

Komisi XII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) melayangkan kritik tajam terhadap kinerja dan kontribusi Holding Industri Pertambangan Indonesia atau MIND ID. Parlemen menilai pemanfaatan kekayaan sumber daya alam mineral nasional belum sepenuhnya memberikan timbal balik optimal bagi kas negara, di tengah kecurigaan mengalirnya porsi keuntungan signifikan ke kantong entitas swasta mitra strategis.

Sorotan tajam ini mengemuka seiring evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas program hilirisasi dan tata kelola rantai pasok komoditas tambang strategis yang dikelola holding BUMN tersebut, mulai dari nikel, tembaga, bauksit, hingga batu bara.

Kronologi Sorotan Parlemen atas Kinerja Keuangan Holding Tambang

Rangkaian pengawasan parlemen terhadap portofolio bisnis MIND ID dirangkum dalam tahapan evaluasi berkala berikut:

1. Pemeriksaan Struktur Penerimaan Negara: Komisi XII DPR membedah laporan dividen, royalti, serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang disetorkan holding tambang pelat merah sepanjang tahun buku terakhir.
2. Evaluasi Skema Kemitraan Swasta: Anggota dewan menemukan indikasi ketimpangan margin keuntungan antara BUMN dan korporasi swasta yang terlibat dalam proyek pengolahan mineral hilir serta pembangunan fasilitas pemurnian (smelter).
3. Pemberian Peringatan dan Desakan Restrukturisasi: Legislator meminta manajemen MIND ID membuka secara transparan struktur kepemilikan, skema joint venture, dan perjanjian bagi hasil dengan pihak ketiga.

Disparitas Manfaat: Negara Menanggung Beban, Swasta Raup Margin

Dalam forum rapat kerja, anggota parlemen menyoroti bagaimana aset-aset tambang raksasa yang telah diakuisisi maupun dikonsolidasikan belum sepenuhnya menghasilkan lompatan pendapatan yang proporsional bagi devisa negara. Terdapat indikasi bahwa pihak swasta yang berperan sebagai kontraktor, off-taker, maupun mitra modal ekuitas menikmati insentif fiskal dan marjin laba yang jauh lebih fleksibel.

"Kekayaan mineral adalah mandat konstitusi untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. MIND ID tidak boleh sekadar menjadi instrumen korporasi yang memfasilitasi keuntungan kelompok usaha tertentu sementara kontribusi riil ke penerimaan negara masih di bawah potensi maksimal," tegas salah satu pimpinan rapat di Kompleks Parlemen, Senayan.

Kritik tersebut mengarah pada praktik kerja sama operasional (KSO) dan pengadaan barang/jasa di anak-anak perusahaan MIND ID, seperti PT Aneka Tambang Tbk, PT Bukit Asam Tbk, PT Timah Tbk, PT Freeport Indonesia, hingga PT Vale Indonesia Tbk. Dewan mencatat perlunya renegosiasi kontrak-kontrak yang dipandang merugikan neraca BUMN.

Tuntutan Audit Menyeluruh dan Penataan Ulang Hilirisasi

Komisi XII DPR RI menegaskan sejumlah poin krusial yang wajib segera ditindaklanjuti oleh Kementerian BUMN dan jajaran direksi holding pertambangan:

• Audit Investigatif Kontrak Kemitraan: Melakukan audit forensik terhadap seluruh perjanjian kerja sama operasi dan jual-beli konsentrat yang melibatkan mitra swasta domestik maupun asing.
• Optimalisasi Pajak dan Royalti: Menjamin transparansi formula harga patokan mineral agar tidak terjadi pengalihan laba (profit shifting) ke luar negeri.
• Peningkatan Nilai Tambah Domestik: Memastikan penyerapan produk turunan mineral secara nyata di dalam negeri guna menggerakkan industri manufaktur lokal, bukan sekadar ekspor produk setengah jadi.

Parlemen berencana membentuk panitia kerja (Panja) khusus untuk memantau langsung pembenahan tata kelola industri tambang nasional agar setiap gram kekayaan bumi Indonesia berbanding lurus dengan penguatan kedaulatan fiskal negara.