Dosen Ambil Kerja Sampingan, Cermin Krisis Kesejahteraan Pengajar

Fenomena dosen yang menjalani pekerjaan tambahan di luar kampus kian marak. Bukan sekadar mengisi waktu luang, langkah ini menjadi strategi bertahan hidup di tengah gaji yang jauh dari kata layak. Realitas ini menguak persoalan pelik: kesejahteraan pendidik tinggi di Indonesia belum terpenuhi, dan risikonya menggerus mutu akademik secara perlahan.

Gaji yang Tak Sebanding dengan Beban

Seorang dosen mengemban tanggung jawab ganda: mengajar, meneliti, dan mengabdi kepada masyarakat. Namun, kompensasi yang diterima kerap tidak mencerminkan beban kerja tersebut. Dosen dengan status pegawai negeri sipil mungkin mendapatkan tambahan tunjangan, tetapi mereka yang berstatus dosen tetap non-PNS atau dosen tidak tetap kerap bergantung pada honor mengajar per satuan kredit semester. Angkanya bervariasi, tetapi di banyak perguruan tinggi swasta, honor per SKS bisa berada di bawah standar hidup layak, apalagi jika dibandingkan dengan profesi lain yang mensyaratkan pendidikan magister atau doktor.

Kondisi ini memaksa banyak dosen mencari pendapatan ekstra. Mereka membuka jasa konsultasi, menjadi penulis lepas, mengajar di beberapa kampus sekaligus, bahkan menjalankan usaha mikro. Kerja sampingan bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan untuk menutupi biaya hidup, cicilan rumah, hingga pendidikan anak. Data dari survei internal asosiasi dosen menunjukkan bahwa lebih dari separuh dosen muda mengaku tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar hanya dari gaji pokok.

Dampak Domino pada Kualitas Pendidikan

Ketika energi dan waktu dosen tersita untuk pekerjaan tambahan, fokus pada tridarma perguruan tinggi otomatis terbagi. Persiapan kuliah menjadi seadanya, penelitian tertunda, dan bimbingan mahasiswa tidak maksimal. Akibatnya, proses pembelajaran kehilangan kedalaman. Mahasiswa mungkin tidak mendapatkan umpan balik yang memadai, sementara kurikulum yang seharusnya diperbarui melalui riset justru stagnan karena dosen kehabisan waktu.

Lebih jauh, keengganan untuk menekuni profesi dosen mulai terlihat. Sarjana dan magister terbaik lebih memilih karier di industri dengan gaji tinggi dan jenjang karier yang jelas. Sementara itu, kampus kesulitan merekrut tenaga pengajar berkualitas karena tidak mampu menawarkan paket kompensasi yang kompetitif. Ini adalah lingkaran setan: minimnya kesejahteraan menjauhkan talenta terbaik, lalu ketiadaan talenta memperburuk mutu lulusan, yang pada akhirnya menurunkan daya saing nasional.

Antara Regulasi dan Realita

Pemerintah sebenarnya telah menerbitkan sejumlah aturan untuk meningkatkan pendapatan dosen, seperti tunjangan profesi bagi yang telah memenuhi sertifikasi. Namun, sertifikasi bukanlah proses yang mudah, dan kuotanya terbatas. Banyak dosen yang memenuhi syarat akademik justru tersendat birokrasi. Selain itu, tunjangan kinerja yang digadang-gadang tidak selalu cair tepat waktu. Di tengah inflasi dan kenaikan biaya hidup, penghasilan yang tidak pasti semakin menekan.

Perguruan tinggi swasta yang jumlahnya mendominasi juga menghadapi dilema. Pendapatan utama mereka berasal dari uang kuliah mahasiswa, sehingga menaikkan gaji dosen bisa berarti menaikkan biaya kuliah. Opsi tersebut berisiko mengurangi akses pendidikan tinggi bagi kelompok kurang mampu. Di titik inilah diperlukan intervensi negara dalam bentuk subsidi langsung atau insentif agar kampus tidak berjuang sendiri.

Mencari Jalan Keluar

Beberapa kampus mulai berinovasi dengan menjalankan unit bisnis atau kerja sama industri yang hasilnya dipakai untuk menambah kesejahteraan dosen. Namun, pendekatan ini membutuhkan ekosistem riset dan inovasi yang kuat, yang lagi-lagi mensyaratkan dosen yang fokus. Lalu, muncul alternatif seperti pengangkatan dosen dengan skema kontrak berbasis kinerja plus insentif publikasi, tetapi tekanan untuk mempublikasi karya ilmiah di jurnal bereputasi juga memunculkan masalah baru: dosen menjadi "pabrik artikel" tanpa dampak nyata.

Perlu ada terobosan kebijakan yang melihat dosen sebagai aset strategis bangsa. Kesejahteraan dosen bukan sekadar isu ketenagakerjaan, melainkan fondasi kemajuan pendidikan tinggi. Investasi pada pendidik akan kembali dalam bentuk sumber daya manusia unggul dan temuan penelitian yang memajukan negara. Jika tuntutan hidup terus memaksa dosen bekerja sampingan, maka cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa akan semakin jauh dari jangkauan.

Pekerjaan rumah ini bukan milik satu pihak. Pemerintah, pengelola kampus, dan masyarakat perlu bersama-sama mencari keseimbangan antara penghargaan material dan pengakuan profesional bagi para pendidik. Tanpa langkah konkret, kita hanya akan menyaksikan para intelektual terbaik berjuang membagi waktu antara mengajar dan mencari tambahan penghasilan—sementara kualitas generasi penerus menjadi taruhannya.

Baca juga:

• LPDP Hadirkan Menu Aksesibilitas Baru di Situs Resmi
• Siswi SMPIT Saung Kragilan Juara OSN, Melaju ke Provinsi