admin
JAKARTA – Wacana mengenai potensi rangkap jabatan di lingkungan pemerintahan kembali mencuat setelah Donny Ermawan, yang baru saja dipercaya sebagai Gubernur Universitas RI (URI), menegaskan tidak akan melepaskan posisinya sebagai Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan). Dalam keterangan tertulis yang diterima pada Rabu (18/6), Ermawan menyatakan kedua peran tersebut memiliki benang merah yang jelas, sekaligus menepis kekhawatiran publik soal pembagian fokus dan potensi konflik kepentingan.
Dua topi, satu misi: menjaga garis pertahanan dari ruang kelas
Keputusan Ermawan untuk memegang dua jabatan strategis sekaligus langsung menjadi sorotan. URI sendiri merupakan perguruan tinggi negeri yang berada di bawah koordinasi Kementerian Riset dan Teknologi, tetapi memiliki sejarah panjang sebagai kawah candradimuka bagi para perwira dan pegawai sipil di lingkungan pertahanan. Fakta inilah yang menurut Ermawan menjadi alasan mengapa perannya di Kemhan justru memperkuat kapasitasnya sebagai Gubernur Universitas. “Tidak ada dikotomi antara membangun kekuatan pertahanan negara dan mencetak sumber daya manusia unggul di universitas ini. Justru, pengalaman dan jejaring di kementerian menjadi modal untuk mengembangkan kurikulum berbasis kebutuhan pertahanan masa depan,” ujarnya dalam rapat senat yang digelar tertutup, mengutip pernyataan yang disampaikan kepada awak media usai acara.
Ermawan menekankan, tugas pokoknya sebagai Wamenhan – yang mencakup perumusan kebijakan, pengawasan program modernisasi alutsista, hingga diplomasi pertahanan – selaras dengan arah pengembangan URI yang tengah fokus pada riset teknologi pertahanan, keamanan siber, dan geopolitik. “Universitas ini bukan kampus biasa; riset di sini langsung menyentuh dapur kebijakan pertahanan. Saya bisa membawa perspektif dari ruang rapat Kemhan ke ruang kelas, dan sebaliknya, hasil riset mahasiswa bisa langsung menjadi rekomendasi bagi kementerian,” tambahnya.
Konstruksi hukum dan tradisi rangkap jabatan
Dari sisi regulasi, posisi Gubernur Universitas RI bukanlah jabatan struktural penuh waktu seperti rektor atau dekan. Statusnya lebih mirip dengan chairman of the board of trustees yang memberikan arahan strategis tanpa terlibat dalam manajemen operasional harian. Dengan beban kerja yang bersifat seremonial dan oversight, praktik rangkap jabatan serupa sebenarnya bukan hal baru. Sejumlah pejabat tinggi negara pernah menduduki posisi serupa di lembaga pendidikan kedinasan, meskipun tetap memicu perdebatan di kalangan akademisi dan pegiat tata kelola.
“Norma rangkap jabatan di Indonesia memang rumit. Untuk jabatan tertentu yang bersifat kehormatan atau pengawas, tidak ada larangan mutlak. Apalagi jika ada hubungan simbiosis antara institusi, seperti dalam kasus ini,” ujar Aditya Permana, analis kebijakan publik dari Lembaga Studi Tata Negara Independen. Namun, ia mengingatkan bahwa transparansi agenda dan audit kinerja tetap harus dijaga agar tidak muncul persepsi pengabaian salah satu amanah.
Ermawan sendiri telah melaporkan situasi ini kepada Menteri Pertahanan dan Menteri Sekretaris Negara. Menurut sumber di lingkungan Kemhan, tidak ada keberatan karena kedua posisi tersebut dinilai saling mengisi. “Pak Wamenhan sudah menyampaikan bahwa prioritas waktunya tetap 70 persen untuk tugas di kementerian. Aktivitas di kampus lebih banyak di akhir pekan dan melalui komunikasi daring dengan rektorat,” kata sumber itu.
Response publik dan tata kelola universitas
Di sisi lain, sejumlah elemen masyarakat sipil dan dosen menyampaikan catatan kritis. Yayuk Lestari, koordinator Advokasi Pendidikan Kita, menilai bahwa meskipun tidak melanggar aturan, budaya rangkap jabatan bisa membuka pintu bagi konflik kepentingan di masa depan. “Ini soal persepsi. Ketika seorang Wamenhan menjadi gubernur universitas, bagaimana independensi riset yang kritis terhadap kebijakan pertahanan bisa terjamin? Ini pertanyaan besar yang harus dijawab dengan sistem checks and balances yang kuat,” ujarnya.
Menjawab hal tersebut, Ermawan berjanji akan membentuk dewan etik dan akademik independen di URI yang melibatkan tokoh-tokoh di luar lingkaran kementerian. Dewan ini akan bertugas menyeleksi segala bentuk kerja sama riset agar tidak ada intervensi kepentingan politik praktis. Selain itu, ia menegaskan bahwa seluruh program studi di URI tetap mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi dan tidak akan berubah menjadi lembaga indoktrinasi.
Menatap sinergi jangka panjang
Terlepas dari pro dan kontra, kenyataan bahwa seorang wakil menteri mau turun tangan langsung memimpin pengembangan universitas dipandang sebagai sinyal positif oleh sebagian pengamat pertahanan. Kebutuhan akan SDM pertahanan yang melek teknologi dan geopolitik semakin mendesak di tengah dinamika kawasan. Dengan kapasitas kembarnya, Ermawan diharapkan mampu membangun jembatan yang konkret antara dunia akademik dan birokrasi pertahanan, yang selama ini kerap berjalan sendiri-sendiri.
“Kita bisa lihat ini sebagai eksperimen kelembagaan. Kalau berhasil, model ini bisa ditiru untuk kementerian lain yang memiliki lembaga pendidikan di bawahnya. Tentu dengan catatan, pengawasan harus dipermanenkan,” kata pengamat militer Rizal Sukma (bukan nama sebenarnya) saat dihubungi.
Saat ini, URI tengah memfinalisasi rencana strategis lima tahun yang akan menitikberatkan pada pengembangan pusat studi keamanan maritim dan laboratorium drone. Ermawan menyebut akan mengundang para ahli dari Kemhan dan TNI untuk menjadi dosen tamu secara berkala, sebuah langkah yang sulit diwujudkan tanpa posisinya saat ini. Publik kini menanti apakah dualisme peran ini akan menghasilkan lompatan mutu atau justru membenamkan universitas ke dalam labirin birokrasi. Satu hal yang pasti, Donny Ermawan telah memilih untuk mempertaruhkan reputasinya di dua panggung sekaligus.
Comments (0)