Doli Nilai Syarat Pendidikan Gibran Diselundupkan ke PKPU

Anggota Komisi II DPR RI, Doli Kurnia, menyatakan bahwa ketentuan mengenai syarat pendidikan bagi calon presiden dan calon wakil presiden yang muncul dalam rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tidak pernah menjadi bagian dari pembahasan resmi antara penyelenggara pemilu dan Dewan Perwakilan Rakyat. Pernyataan ini mencuat di tengah sorotan publik terhadap syarat pencalonan yang dinilai berpotensi mengubah lanskap kontestasi politik nasional.

Berdasarkan verifikasi yang dilakukan, klaim Doli merujuk pada proses penyusunan regulasi teknis pemilu yang seharusnya melalui mekanisme konsultasi dan uji publik. Ia menegaskan bahwa pembahasan yang berlangsung dalam forum konsultasi tidak pernah menyentuh pasal spesifik terkait kualifikasi pendidikan, terutama yang dikaitkan dengan figur tertentu.

Kronologi Munculnya Pasal Kontroversial

Doli menjelaskan bahwa dalam rapat konsultasi bersama KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), agenda yang dibahas berkisar pada aspek teknis kepemiluan seperti metode pencoblosan, logistik, dan jadwal tahapan. Namun, ia menemukan adanya pasal yang mengatur syarat pendidikan calon wakil presiden yang tidak tercantum dalam daftar pembahasan resmi.

"Klaim bahwa pasal tersebut diselundupkan menjadi dasar kritik terhadap proses legislasi yang dinilai tidak transparan," ujar Doli dalam keterangan tertulisnya. Faktanya adalah sejumlah kalangan menilai syarat pendidikan tinggi bagi calon wakil presiden berpotensi menguntungkan atau merugikan kandidat tertentu, termasuk Gibran Rakabuming Raka yang saat itu masih menjabat sebagai Wali Kota Surakarta.

Klaim: Pasal syarat pendidikan calon wapres tidak pernah dibahas dalam rapat konsultasi bersama DPR.

Fakta: Doli Kurnia menyatakan hal tersebut berdasarkan catatan rapat internal Komisi II. Sumber resmi menunjukkan pasal itu muncul dalam draf PKPU yang beredar untuk uji publik.

Verifikasi Prosedur Penyusunan PKPU

Berdasarkan data yang dihimpun, penyusunan PKPU memang melalui sejumlah tahapan, mulai dari penyusunan draf, konsultasi dengan DPR dan pemerintah, uji publik, hingga penetapan. Dalam tahapan konsultasi, DPR memiliki hak untuk memberikan masukan dan tanggapan atas substansi rancangan.

Doli menilai bahwa jika pasal syarat pendidikan tidak pernah masuk dalam agenda konsultasi, maka terdapat indikasi proses yang tidak sesuai dengan prinsip keterbukaan. Ia mendorong agar KPU membuka catatan lengkap rapat konsultasi sebagai bentuk akuntabilitas publik.

Sementara itu, sejumlah pihak menilai bahwa pembahasan syarat pencalonan dapat dilakukan di luar forum konsultasi formal, misalnya dalam diskusi internal penyusunan teknis. Perbedaan penafsiran ihwal mekanisme inilah yang kemudian memicu polemik.

Implikasi terhadap Kualitas Demokrasi Pemilu

Isu ini menyentuh aspek fundamental demokrasi, yaitu kepastian aturan main. Jika benar terjadi penyelundupan pasal, maka hal itu bertentangan dengan asas transparansi dan partisipasi publik yang diamanatkan undang-undang.

Data menunjukkan bahwa setiap perubahan regulasi pemilu yang berdampak pada syarat pencalonan harus melalui pembahasan yang dapat diawasi publik. Bukti berupa notulen rapat, draf awal, dan dokumen uji publik menjadi instrumen penting untuk menguji klaim tersebut.

Kesimpulan dari verifikasi ini: klaim Doli Kurnia bahwa pasal syarat pendidikan tidak pernah dibahas dalam rapat konsultasi bersama DPR masuk kategori SEBAGIAN BENAR. Pernyataannya didasarkan pada catatan internal dan tidak dapat diverifikasi secara independen tanpa akses ke notulen resmi. Namun, kemunculan pasal tersebut dalam draf PKPU tetap menjadi fakta yang menuntut klarifikasi dari penyelenggara pemilu. Publik berhak menuntut keterbukaan agar setiap ketentuan pemilu tidak meninggalkan ruang tafsir yang menyesatkan.