Djoko Setijowarno Soroti Lemahnya Integrasi Transportasi Publik

Dalam diskursus kebijakan transportasi publik Tanah Air, nama Djoko Setijowarno kerap hadir sebagai pengkritik yang konsisten terhadap pembangunan infrastruktur yang tidak terintegrasi. Akademisi dari Program Studi Teknik Sipil Unika Soegjapranata ini juga menjabat sebagai Dewan Penasehat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI). Lewat berbagai forum, ia menyoroti kelemahan fundamental yang menghambat efektivitas moda transportasi massal di perkotaan Indonesia.

Transportasi Publik dan Fragmentasi Layanan

Djoko menilai, fragmentasi layanan menjadi persoalan utama yang menggerogoti minat masyarakat menggunakan transportasi umum. Meski pemerintah telah membangun sejumlah sistem baru seperti LRT Jabodebek dan MRT Jakarta, sambungnya, konektivitas antarmoda belum menjadi prioritas serius. Penumpang kerap dihadapkan pada jarak tempuh yang tidak ringkas dari halte ke stasiun, ketiadaan jadwal yang saling mendukung, hingga sistem tiket yang terpisah-pisah.

"Yang terjadi adalah pembangunan sistem secara terisolasi, tanpa perencanaan jaringan yang utuh. Akibatnya, efektivitasnya rendah," ucapnya dalam suatu diskusi daring, mengilustrasikan bahwa moda yang berdiri sendiri justru membebani pengguna dengan kerumitan tambahan.

Kritik pada Proyek Infrastruktur Strategis

Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, yang sering dijadikan kebanggaan nasional, tak luput dari sorotan. Djoko mengingatkan, kecepatan tinggi tidak akan berarti bila tidak terhubung dengan transportasi pengumpan yang memadai di kedua ujungnya. Stasiun yang jauh dari pusat kota dan tidak didukung angkutan lokal yang nyaman hanya akan memindahkan kemacetan, bukan menyelesaikannya.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa subsidi besar untuk proyek tersebut belum sepenuhnya diikuti dengan perhitungan ekonomi yang realistis. Menurutnya, kebijakan transportasi harus bertumpu pada analisis kebutuhan komuter, bukan semata-mata prestise teknologi.

Pentingnya Regulasi Terpadu

Di ranah kebijakan, Djoko menyuarakan perlunya otoritas transportasi metropolitan yang memiliki kewenangan regulasi dan pengawasan lintas wilayah administratif. Tanpa lembaga semacam itu, integrasi antarmoda akan terus terbentur ego sektoral pemerintah daerah dan ketiadaan skema pendanaan yang terkoordinasi. Ia mencontohkan kota-kota seperti Tokyo dan Singapura sebagai model sukses yang mengintegrasikan perencanaan guna lahan dengan jaringan transportasi.

Selain itu, ia mendesak percepatan penerapan pembayaran nontunai tunggal yang berlaku di semua moda. Uji coba kartu multimoda di Jakarta, meski lambat, harus segera diperluas hingga ke kota penyangga seperti Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. "Digitalisasi pembayaran bukan hanya soal kenyamanan, melainkan tulang punggung data penumpang untuk perencanaan rute dan jadwal yang responsif," tambahnya.

Menata Ulang Angkutan Perkotaan

Djoko juga menyoroti nasib angkutan perkotaan konvensional seperti bus sedang dan mikrolet yang kian tergerus. Ia menolak pendekatan yang menghapus moda tradisional tanpa menyediakan alternatif yang layak. Sebaliknya, ia merekomendasikan skema kemitraan antara operator kecil dan badan usaha milik daerah untuk merevitalisasi trayek melalui sistem kontrak layanan. Dengan demikian, angkutan kecil bisa menjadi pengumpan yang andal bagi moda utama sekaligus tetap menopang penghidupan pengusaha lokal.

Menutup pemaparannya, akademisi yang juga penulis produktif di media massa ini menegaskan bahwa keberhasilan transportasi publik tidak diukur dari megahnya infrastruktur, melainkan dari seberapa banyak warga yang dengan sukarela meninggalkan kendaraan pribadi. Untuk itu, konsistensi kebijakan, integrasi layanan, dan kenyamanan pengguna adalah tiga pilar yang harus dibangun secara simultan, bukan diserahkan pada proyek mercusuar yang parsial.