Sep 01, 2026
lurusin.

BERITA TERKINI · TANPA BERPUTAR

factcheck

Dispenad: Video Viral Prajurit TNI AD Tegur DPR Hasil Rekayasa AI

Jakarta — Dinas Penerangan Angkatan Darat (Dispenad) menyampaikan klarifikasi resmi terkait-video yang viral di media sosial beberapa waktu terakhir. Video yang menampilkan seorang prajurit TNI AD s...

Dispenad: Video Viral Prajurit TNI AD Tegur DPR Hasil Rekayasa AI

Jakarta — Dinas Penerangan Angkatan Darat (Dispenad) menyampaikan klarifikasi resmi terkait-video yang viral di media sosial beberapa waktu terakhir. Video yang menampilkan seorang prajurit TNI AD seolah-olah sedang menegur anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) serta seorang hakim dalam persidangan ternyata bukan rekaman kejadian nyata. Berdasarkan pengakuan Dispenad, konten tersebut sepenuhnya merupakan hasil buatan kecerdasan buatan atau AI yang sengaja disebarluaskan untuk menyesatkan masyarakat.

Klarifikasi Resmi Dispenad

Dalam konferensi pers yang diadakan di Markas Besar TNI AD, Juru Bicara Dispenad menyampaikan bahwa TNI AD telah melakukan investigasi mendalam terhadap video yang beredar luas di berbagai platform media sosial. Hasil investigasi menunjukkan bahwa video tersebut tidak pernah terjadi dalam kehidupan nyata. Klaim yang beredar bahwa seorang prajurit TNI AD dengan tegas menegur anggota legislatif dan seorang hakim dalam sidang tidak memiliki dasar fakta apa pun. Dispenad menegaskan bahwa prajurit-prajurit TNI AD selalu menjunjung tinggi disiplin, profesionalisme, serta etika dalam setiap tindakan dan pernyataan resminya.

Ciri-Ciri Video Hasil Rekayasa AI

Berdasarkan penjelasan tim forensik digital yang dilibatkan dalam pemeriksaan, video tersebut memiliki sejumlah ciri yang mengindikasikan bahwa kontennya dibuat menggunakan teknologi kecerdasan buatan. Pertama, gerakan bibir dan ekspresi wajah subjek dalam video terlihat tidak alami dan memiliki sedikit ketidaksesuaian dengan suara yang diucapkan. Kedua, latar belakang adegan tampak konsisten secara artificial tanpa variasi pencahayaan yang seharusnya terjadi secara natural. Ketiga, metadata file menunjukkan tanda-tanda manipulasi digital yang signifikan. Temuan ini semakin memperkuat kesimpulan bahwa video tersebut adalah hoaks yang diproduksi untuk tujuan tertentu.

Dispenad juga mengingatkan masyarakat untuk tidak mudah mempercayai konten visual yang beredar di ruang digital tanpa melakukan verifikasi terlebih dahulu. Kemampuan teknologi AI untuk membuat video deepfake kini semakin canggih, sehingga masyarakat perlu meningkatkan literasi digital agar tidak menjadi korban informasi bohong. Setiap konten yang beredar di media sosial sebaiknya dicek kebenarannya melalui sumber-sumber resmi dan terpercaya sebelum dishare lebih lanjut.

Tindakan Hukum Terhadap Penyebar Hoaks

Mengenai langkah hukum yang akan diambil, Dispenad menyampaikan bahwa pihak TNI AD telah berkoordinasi dengan pihak berwajib untuk menelusuri sumber penyebaran video tersebut. BerdasarkanUU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), penyebaran konten bohong yang dapat menimbulkan keresahan di masyarakat dapat dijerat dengan sanksi hukum yang berlaku. TNI AD berkomitmen untuk mendukung penuh proses hukum yang sedang berjalan dan tidak akan memberikan toleransi terhadap pihak-pihak yang sengaja merusak citra institusi militer.

Lebih lanjut, Dispenad menekankan bahwa prajurit TNI AD memiliki prosedur dan hierarki yang jelas dalam berkomunikasi dengan lembaga negara lainnya. Setiap interaksi resmi antara TNI AD dengan DPR atau lembaga peradilan pasti dilakukan melalui jalur komunikasi yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, konten yang menampilkan prajurit bertindak di luar prosedur merupakan kebohongan yang dibuat dengan sengaja untuk merusak hubungan antar lembaga negara.

Masyarakat diimbau untuk selalu waspada terhadap konten-konten provokatif yang beredar di media sosial, terutama yang melibatkan institusi negara dan aparat keamanan. Verifikasi informasi dari sumber resmi seperti situs web TNI AD, akun media sosial resmi Dispenad, atau keterangan langsung dari jubir yang berwenang merupakan langkah bijak sebelum mempercayai dan menyebarkan suatu informasi. Dengan meningkatnya kesadaran dan literasi digital masyarakat, diharapkan penyebaran hoaks semacam ini dapat diminimalisir agar ruang digital tetap sehat dan terpercaya.

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Wow Wow 0
Sad Sad 0
Angry Angry 0
PENULIS khrisna-pertiwi

Reporter Kebijakan Publik. Menganalisis dampak kebijakan terhadap masyarakat.

Comments (0)

User