Cucun Ahmad Serukan Kolaborasi Lintas Sektor untuk Pemulihan NTT

Proses pemulihan wilayah Nusa Tenggara Timur pascagempa bumi dinilai tidak dapat diselesaikan oleh satu institusi saja. Ketua Tim Pengawas Penanganan Bencana Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Cucun Ahmad Syamsurijal, menegaskan bahwa pemulihan daerah terdampak memerlukan kerja sama lintas sektor yang melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga swasta, serta masyarakat sipil. Pernyataan tersebut disampaikan dalam kapasitasnya sebagai penanggung jawab fungsi pengawasan legislatif terhadap penanganan bencana nasional.

Menurut keterangan resmi yang dihimpun dari pernyataan publik pejabat bersangkutan, percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi di NTT menuntut sinergi antarlembaga, bukan pendekatan sektoral yang berjalan sendiri-sendiri. Cucun menekankan bahwa setiap kementerian dan lembaga memiliki kewenangan serta anggaran yang perlu disinkronkan agar tidak terjadi tumpang tindih program di lapangan.

Posisi Timwas dalam Arsitektur Penanganan Bencana

Tim Pengawas Penanganan Bencana dibentuk DPR RI untuk memantau jalannya penanganan darurat dan pemulihan pascabencana di berbagai daerah. Berdasarkan data resmi kelembagaan, tim ini berfungsi memastikan alokasi anggaran bencana digunakan sesuai peruntukan, serta mengidentifikasi hambatan birokrasi yang memperlambat pemulihan. Sebagai ketua tim, Cucun memiliki mandat melakukan kunjungan lapangan, menerima laporan dari badan penanggulangan bencana, dan menyampaikan rekomendasi kepada pemerintah.

Dalam konteks NTT, gempa yang melanda sejumlah kabupaten mengakibatkan kerusakan pada infrastruktur permukiman, fasilitas kesehatan, sarana pendidikan, dan jalan penghubung antarkecamatan. Data dari lembaga penanggulangan bencana menunjukkan bahwa ribuan rumah warga mengalami kerusakan dengan kategori ringan hingga berat. Kondisi tersebut menuntut penanganan berlapis, mulai dari penyediaan hunian sementara hingga pembangunan kembali hunian tetap.

Kolaborasi sebagai Prasyarat Percepatan

Pernyataan mengenai perlunya kolaborasi lintas sektor bertentangan dengan pola penanganan yang bersifat parsial. Faktanya adalah pemulihan pascabencana di daerah kepulauan menghadapi kendala geografis yang khas, seperti sulitnya distribusi material bangunan ke wilayah terpencil dan keterbatasan akses transportasi laut maupun darat. Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi, dibutuhkan koordinasi antara kementerian pekerjaan umum, kementerian sosial, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, serta badan penanggulangan bencana daerah.

Sumber resmi menyebutkan bahwa pendekatan kolaboratif memungkinkan pembagian peran yang jelas: pemerintah pusat menangani infrastruktur strategis, pemerintah daerah mengurus fasilitas publik lokal, sementara sektor swasta dan lembaga nonpemerintah dapat mengisi celah layanan yang tidak terjangkau anggaran negara. Tanpa pembagian peran semacam ini, risiko duplikasi anggaran dan keterlambatan penyelesaian proyek menjadi lebih besar.

Tantangan Implementasi di Lapangan

Meskipun gagasan kolaborasi lintas sektor terdengar logis, verifikasi terhadap praktik penanganan bencana sebelumnya menunjukkan sejumlah hambatan berulang. Pertama, perbedaan siklus anggaran antara pemerintah pusat dan daerah kerap menyebabkan jeda pendanaan. Kedua, keterbatasan data kerusakan yang terverifikasi memperlambat penetapan prioritas pembangunan. Ketiga, kapasitas sumber daya manusia di daerah terdampak tidak selalu memadai untuk mengelola proyek berskala besar.

Data menunjukkan bahwa keberhasilan pemulihan tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran, tetapi juga oleh kualitas koordinasi antarlembaga. Klaim bahwa kolaborasi lintas sektor akan otomatis mempercepat pemulihan perlu diuji dengan indikator terukur, seperti jumlah hunian tetap yang selesai dibangun, pulihnya layanan kesehatan dasar, dan berfungsinya kembali sekolah-sekolah terdampak.

Berdasarkan verifikasi terhadap mandat pengawasan DPR, pernyataan Ketua Timwas tersebut berada dalam koridor fungsi legislatif, yakni mendorong percepatan tanpa mengambil alih kewenangan eksekutif. Kesimpulannya, seruan kolaborasi lintas sektor untuk pemulihan NTT merupakan pernyataan yang akurat secara normatif dan relevan dengan kebutuhan lapangan, namun implementasinya masih bergantung pada komitmen anggaran, transparansi data, dan disiplin koordinasi seluruh pemangku kepentingan. Tanpa itu, kolaborasi hanya akan menjadi wacana administratif tanpa dampak nyata bagi warga terdampak.