Cucun Ahmad Minta Kolaborasi Lintas Sektor Pulihkan NTT

Penanganan pascabencana di wilayah Nusa Tenggara Timur kembali mendapat sorotan dari lingkungan parlemen. Wakil rakyat yang memimpin panitia khusus penanganan bencana di Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan bahwa upaya memulihkan kehidupan warga terdampak tidak bisa diserahkan kepada satu lembaga saja. Diperlukan sinergi antarpemangku kepentingan agar program berjalan efektif dan tepat sasaran.

Peran Panitia Khusus dalam Pengawasan Penanganan

Tim pengawas khusus dibentuk untuk memastikan anggaran dan program penanganan bencana berjalan sesuai ketentuan. Cucun Ahmad Syamsurijal, yang menahkodai unit kerja tersebut, menekankan bahwa peran pengawasan mencakup seluruh rantai pelaksanaan, mulai dari distribusi bantuan hingga rehabilitasi infrastruktur. Menurutnya, koordinasi yang rapi antarkementerian, pemerintah daerah, dan lembaga nonpemerintah menjadi syarat utama keberhasilan.

Sejak rangkaian gempa mengguncang sebagian besar wilayah timur Indonesia itu, perhatian publik tertuju pada kecepatan pemulihan layanan dasar. Rumah hunian yang rusak, sekolah yang terhenti aktivitasnya, serta jalur distribusi logistik yang terganggu menjadi daftar pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Karena itu, pihaknya mendorong agar seluruh pemangku kepentingan duduk dalam satu meja koordinasi.

Klaim bahwa pemulihan dapat diselesaikan hanya melalui jalur administratif biasa dinilai tidak mencerminkan kompleksitas lapangan.

Faktanya adalah, kerusakan yang terjadi menyebar di banyak kabupaten dengan karakteristik geografis berbeda. Pulau-pulau kecil, wilayah pesisir, dan kawasan pegunungan memiliki tantangan akses yang berlainan. Kondisi tersebut menuntut pendekatan fleksibel, bukan pola seragam yang diterapkan dari pusat tanpa memperhatikan kondisi lokal.

Kolaborasi Sebagai Kunci Pemulihan

Sinergi lintas sektor menjadi gagasan utama yang diusung dalam pertemuan-pertemuan koordinasi akhir-akhir ini. Pemerintah pusat menyediakan kerangka kebijakan dan anggaran, sementara pemerintah daerah memegang data lapangan serta pemahaman terhadap kebutuhan warganya. Di sisi lain, dunia usaha dan organisasi kemanusiaan memiliki kapasitas mobilitas serta jaringan yang dapat mempercepat penyaluran bantuan.

Pengalaman pada penanganan bencana sebelumnya menunjukkan bahwa program yang dirancang tanpa melibatkan komunitas setempat cenderung mengalami keterlambatan. Warga paham betul medan, musim, dan kondisi sosial di lingkungan mereka. Keterlibatan mereka sejak tahap perencanaan dipercaya mampu mengurangi pemborosan dan mencegah duplikasi bantuan.

Selain itu, aspek kesiapsiagaan tidak boleh dikesampingkan. Pemulihan bukan sekadar membangun kembali struktur yang roboh, tetapi juga menyiapkan sistem peringatan dini, pelatihan relawan, serta simulasi evakuasi rutin. Dengan demikian, masyarakat memiliki bekal menghadapi gangguan serupa di masa mendatang.

Tantangan di Lapangan

Data menunjukkan bahwa sejumlah wilayah masih menghadapi kendala pendataan korban dan verifikasi kerusakan. Perbedaan catatan antarinstansi kerap menimbulkan keterlambatan penyaluran santunan. Untuk itu, diperlukan satu basis data terpadu yang dapat diakses oleh semua pihak berkepentingan, sehingga keputusan diambil berdasarkan informasi terkini.

Di sisi pendanaan, pemulihan membutuhkan sumber daya jangka panjang. Anggaran darurat yang tersedia pada tahap awal hanya cukup untuk kebutuhan mendesak. Rehabilitasi permukiman, pembenahan fasilitas kesehatan, serta pemulihan mata pencaharian warga memerlukan komitmen anggaran multiyear yang disusun secara terukur.

Aspek psikososial juga mendapat perhatian. Banyak keluarga, terutama anak-anak dan lansia, masih mengalami tekanan mental pasca bencana. Layanan pendampingan psikologis perlu diintegrasikan dalam paket pemulihan, bukan diperlakukan sebagai program terpisah yang tersier.

Arah Kebijakan Berikutnya

Berbagai pihak sepakat bahwa evaluasi berkala harus dijalankan selama pelaksanaan program. Pengukuran capaian memungkinkan perbaikan mekanisme yang berjalan tanpa harus menunggu seluruh tahap selesai. Pendekatan bertahap seperti ini diharapkan menjaga kualitas hasil sekaligus menjawab tuntutan transparansi publik.

Secara keseluruhan, ajakan untuk membangun kemitraan antarinstansi, dunia usaha, perguruan tinggi, dan komunitas lokal mencerminkan kesadaran bahwa bencana bersifat lintas batas. Tidak ada satu pihak pun yang mampu menangani sendiri seluruh kompleksitas pemulihan.

Pesan yang disampaikan para pemangku kebijakan menegaskan komitmen bersama: pembangunan kembali harus lebih tangguh, lebih inklusif, dan lebih siap menghadapi risiko di masa depan. Keberhasilan upaya ini pada akhirnya diukur dari kembali berjalannya kehidupan masyarakat secara normal, aman, dan berkelanjutan.