Cek Fakta: Klaim Tambahan Dana Riset Rp4 Triliun dari Prabowo

Sebuah klaim beredar luas di ruang publik bahwa Presiden Prabowo Subianto telah mengesahkan tambahan dana riset sebesar Rp4 triliun, dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN disebut segera menyiapkan proposal hilirisasi. Tim verifikasi Lurusin melakukan pemeriksaan forensik terhadap tiga elemen klaim: kebenaran angka, status persetujuan, dan kesiapan kelembagaan. Pemeriksaan dilakukan dengan menelusuri pernyataan resmi pejabat negara, dokumen anggaran, serta data keuangan publik yang tersedia.

Klaim yang Beredar

Klaim: Pemerintah mengucurkan dana riset tambahan Rp4 triliun untuk mendorong inovasi nasional, dan BRIN bergerak cepat menyiapkan proposal hilirisasi.

Klaim bahwa terdapat tambahan anggaran riset dalam jumlah besar menarik perhatian karena bertentangan dengan tren kebijakan anggaran pemerintah sepanjang awal 2025. Karena itu, setiap elemen klaim harus diuji secara terpisah berdasarkan bukti yang dapat diverifikasi, bukan berdasarkan narasi pemberitaan semata.

Verifikasi Sumber Resmi

Berdasarkan verifikasi terhadap keterangan pers yang disampaikan Kepala BRIN Laksana Tri Handoko pada Juli 2025, pemerintah memang menyatakan komitmen penambahan anggaran riset sekitar Rp4 triliun. Pernyataan tersebut disampaikan usai pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di lingkungan Istana Kepresidenan. Angka Rp4 triliun disebut secara konsisten dalam sejumlah keterangan resmi kepada wartawan.

Namun demikian, verifikasi menemukan pembedaan penting yang kerap hilang dalam narasi publik. Persetujuan atau komitmen anggaran tidak identik dengan pencairan dana. Hingga saat ini, belum terdapat dokumen publik berupa revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran maupun keterangan tertulis Kementerian Keuangan yang mengonfirmasi bahwa dana Rp4 triliun telah masuk ke dalam anggaran BRIN dan siap dieksekusi. Dengan demikian, status dana secara administratif masih berada pada tahap komitmen politik, bukan realisasi anggaran.

Konteks yang Hilang: Efisiensi Anggaran

Data menunjukkan bahwa sebelum kabar tambahan anggaran ini beredar, kebijakan pemerintah justru memangkas belanja kementerian dan lembaga secara besar-besaran. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 mengenai efisiensi belanja negara menjadi dasar pemotongan anggaran, dan BRIN termasuk lembaga yang terdampak dengan pemotongan di kisaran Rp2 triliun dari pagu anggaran 2025.

Dampak pemotongan tersebut terdokumentasi: sejumlah program penelitian tertunda, skema pendanaan riset bagi perguruan tinggi menyempit, dan kalangan peneliti menyampaikan keberatan secara terbuka. Faktanya adalah, tambahan Rp4 triliun yang diklaim sebagai gebrakan muncul setelah pemotongan signifikan terhadap anggaran riset itu sendiri. Menyajikan tambahan ini tanpa menyebut konteks efisiensi sebelumnya berpotensi menyesatkan pembaca mengenai posisi riil anggaran riset nasional.

Arah Hilirisasi dan Kesiapan BRIN

Elemen ketiga klaim menyebut BRIN menyiapkan proposal hilirisasi. Berdasarkan keterangan resmi, BRIN memang diminta menyusun daftar proposal riset yang berorientasi hilirisasi, sejalan dengan agenda Asta Cita dan prioritas hilirisasi sumber daya pada pemerintahan Prabowo. Bukti berupa pernyataan pejabat BRIN mengonfirmasi elemen ini.

Kendati demikian, belum tersedia dokumen publik yang merinci mekanisme seleksi proposal, alokasi per bidang riset, maupun jadwal pencairan. Tanpa rincian tersebut, klaim kesiapan BRIN bersifat pernyataan niat kelembagaan, bukan bukti pelaksanaan program yang telah berjalan.

Perbandingan Skala Anggaran Riset

Sebagai konteks tambahan, data Bank Dunia dan Badan Pusat Statistik menempatkan belanja riset dan pengembangan Indonesia pada kisaran 0,2 hingga 0,3 persen dari produk domestik bruto, jauh di bawah Singapura yang mendekati 2 persen dan Korea Selatan di atas 4 persen. Tambahan Rp4 triliun memang signifikan secara nominal, namun relatif kecil terhadap kebutuhan pendanaan riset nasional secara keseluruhan. Angka ini juga perlu dibandingkan dengan total belanja negara dalam APBN agar proporsinya dapat dinilai secara objektif.

Kesimpulan

Klaim: Dana riset tambahan Rp4 triliun telah disahkan dan BRIN siap menjalankan hilirisasi. Fakta: Angka dan persetujuan dikonfirmasi oleh pernyataan resmi Kepala BRIN, namun belum ada bukti pencairan, dan klaim mengabaikan konteks pemotongan anggaran riset sebelumnya.

Rating: SEBAGIAN BENAR. Angka Rp4 triliun dan adanya persetujuan presiden didukung sumber resmi. Akan tetapi, narasi yang menyajikan kebijakan ini sebagai gebrakan murni tidak akurat karena mengabaikan efisiensi anggaran yang terlebih dahulu memangkas riset, serta belum adanya bukti administratif pencairan dana. Lurusin akan memperbarui verifikasi ini apabila dokumen anggaran resmi diterbitkan oleh Kementerian Keuangan atau BRIN.