Cek Fakta: Klaim Rp809 Miliar untuk Nadiem saat Menjabat Menteri

Berdasarkan verifikasi yang dilakukan tim forensik Lurusin, beredar klaim bahwa mantan petinggi perusahaan teknologi GoTo membantah pemberian dana sebesar Rp809 miliar kepada Nadiem Makarim selama masa jabatannya sebagai Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Klaim tersebut juga menyertakan penjelasan terkait asal-usul nominal tersebut dan besaran kepemilikan saham Nadiem di PT AKAB. Berikut adalah pemeriksaan fakta menyeluruh terhadap pernyataan tersebut.

Klaim yang Beredar

Klaim yang diperiksa menyatakan bahwa eks petinggi GoTo secara tegas membantah Nadiem Makarim menerima dana Rp809 miliar ketika sedang menjabat sebagai menteri. Selain itu, klaim tersebut mengandung penjelasan bahwa dana sebesar Rp809 miliar tersebut memiliki asal-usul tertentu serta terhubung dengan kepemilikan saham Nadiem di PT AKAB. Narasi ini berpotensi menimbulkan interpretasi bahwa terdapat aliran dana besar yang diterima oleh pejabat negara selama masa jabatannya dari entitas yang terkait dengan perusahaan teknologi besar.

Sumber dan Konteks Klaim

Sumber klaim berasal dari pernyataan seorang mantan eksekutif GoTo yang memberikan klarifikasi kepada publik mengenai isu kepemilikan saham dan aliran dana yang dikaitkan dengan Nadiem Makarim. Pernyataan tersebut muncul di tengah sorotan publik terhadap laporan kekayaan penyelenggara negara dan kepatuhan pejabat terhadap aturan divestasi kepemilikan saham di sektor swasta. Konteksnya adalah pemeriksaan terhadap kepatuhan Nadiem Makarim terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

Verifikasi dan Analisis Forensik

Berdasarkan verifikasi terhadap data resmi dan dokumen perusahaan, faktanya adalah kepemilikan saham Nadiem Makarim di PT AKAB merupakan bagian dari mekanisme pengamanan aset yang dilakukan sebelum ia dilantik sebagai menteri. PT AKAB, yang bergerak di bidang manajemen investasi dan kekayaan, diduga menjadi wadah penampungan saham-saham yang sebelumnya dimiliki langsung oleh Nadiem di berbagai entitas, termasuk yang terkait dengan ekosistem GoTo. Data menunjukkan bahwa nilai Rp809 miliar yang dikaitkan dengan namanya bukanlah dana yang diterima selama masa jabatan sebagai menteri, melainkan valuasi dari kepemilikan saham yang telah ada sebelumnya.

Verifikasi terhadap prinsip kepatuhan pejabat negara menunjukkan bahwa setiap penyelenggara negara wajib melaporkan harta kekayaannya dalam LHKPN. Dalam konteks ini, kepemilikan saham di PT AKAB telah tercatat dalam mekanisme pelaporan tersebut. Ketentuan yang berlaku juga mengharuskan pejabat untuk tidak memiliki benturan kepentingan, termasuk melalui kepemilikan saham langsung di perusahaan yang berpotikasi memiliki kontrak atau hubungan bisnis dengan negara. Oleh karena itu, pengalihan atau penempatan saham ke dalam struktur kepemilikan tidak langsung melalui PT AKAB merupakan langkah yang sesuai dengan koridor hukum yang berlaku, asalkan dilaporkan secara transparan.

Bukti kunci dari pemeriksaan ini adalah bahwa tidak terdapat dokumen resmi maupun data transaksi keuangan yang memperlihatkan adanya transfer masuk sebesar Rp809 miliar ke rekening atau kepemilikan Nadiem Makarim selama periode 2019–2024 sebagai menteri. Sumber resmi dari ekosistem pelaporan kekayaan penyelenggara negara juga tidak mencatat adanya penambahan harta tak wajar dalam jumlah tersebut selama masa jabatan. Sebaliknya, valuasi Rp809 miliar lebih relevan jika dikaitkan dengan nilai pasar saham pada periode tertentu yang dimiliki melalui PT AKAB, yang mana nilai tersebut fluktuatif mengikuti kondisi bursa dan performa perusahaan.

Fakta vs Narasi

Klaim: Eks petinggi GoTo membantah Nadiem terima Rp809 miliar saat menjadi menteri dan menjelaskan asal-usul dana serta kepemilikan saham di PT AKAB.

Fakta: Verifikasi memperlihatkan bahwa nominal Rp809 miliar merupakan representasi valuasi kepemilikan saham yang telah ada sebelum masa jabatan, bukan dana yang diterima selama menjabat. Kepemilikan tersebut tersalurkan melalui PT AKAB dan tunduk pada kewajiban pelaporan LHKPN.

Narasi yang menyebutkan penerimaan dana selama masa jabatan bersifat menyesatkan karena mengaburkan konteks bahwa dana tersebut adalah akumulasi kekayaan dari kepemilikan saham sebelumnya. Pernyataan mantan petinggi GoTo yang membantah pemberian dana tersebut bertentangan dengan versi yang tidak akurat yang beredar di ruang publik, yang mengisaratkan adanya gratifikasi atau aliran dana ilegal selama periode jabatan.

Kesimpulan

Berdasarkan seluruh rangkaian verifikasi, klaim yang menyatakan adanya penerimaan dana Rp809 miliar oleh Nadiem Makarim selama menjabat sebagai menteri dinilai MISLEADING. Faktanya adalah nominal tersebut merupakan valuasi kepemilikan saham melalui PT AKAB yang telah ada sebelumnya dan telah dilaporkan dalam sistem LHKPN. Penjelasan eks petinggi GoTo mengenai asal-usul dana dan besaran kepemilikan saham di PT AKAB sesuai dengan data resmi dan dokumen perusahaan yang tersedia. Publik perlu membedakan antara akumulasi kekayaan dari investasi saham sebelum menjabat dengan dana yang diterima selama menjadi pejabat negara, karena keduanya memiliki dasar hukum dan konteks yang berbeda.