Cek Fakta: Klaim Krisis Etika Digital Kasus Bigmo dan Ebe Martono

Berdasarkan verifikasi yang dilakukan tim investigasi Lurusin, beredar narasi publik yang menggabungkan dua peristiwa berbeda menjadi satu simpulan: konten promosi rokok elektronik oleh kreator Bigmo dan perekaman wajah pengunjung tanpa persetujuan oleh kreator Ebe Martono di ajang pameran otomotif GIIAS disebut sebagai bukti bahwa ruang digital Indonesia sedang mengalami krisis etika. Pemeriksaan forensik dilakukan terhadap setiap klaim secara terpisah, menggunakan rujukan regulasi resmi dan bukti terdokumentasi, sebelum ditarik kesimpulan akhir. Metode pemeriksaan meliputi penelusuran arsip konten, peninjauan peraturan perundang-undangan yang relevan, serta pencocokan pernyataan pihak-pihak terkait.

Klaim 1: Konten Promosi Vape Bigmo Menjangkau Anak

KLAIM: Konten promosi rokok elektronik yang diproduksi Bigmo dapat diakses anak-anak dan menabrak batas hukum. FAKTA: Konten promosi tersebut terdokumentasi dan dapat diakses publik tanpa pembatasan usia, namun klaim adanya penargetan anak secara sengaja tidak didukung bukti langsung.

Berdasarkan verifikasi terhadap arsip konten yang beredar, materi ulasan dan promosi rokok elektronik atas nama kreator tersebut memang tersedia di platform terbuka tanpa mekanisme penyaringan usia yang memadai. Faktanya adalah, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan sebagai peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan melarang iklan, promosi, dan sponsor zat adiktif berupa produk tembakau dan rokok elektronik pada media sosial, serta melarang penjualan kepada orang berusia di bawah 21 tahun. Data menunjukkan praktik promosi terbuka semacam itu bertentangan dengan ketentuan sumber resmi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Bukti tangkapan layar dan arsip tautan yang diperiksa tim memperkuat temuan bahwa materi promosi tersebut dapat dijangkau siapa saja, termasuk kelompok di bawah umur.

Namun demikian, klaim bahwa kreator tersebut secara sengaja mengarahkan konten kepada anak-anak merupakan kesimpulan yang tidak didukung bukti dokumenter langsung. Bukti yang tersedia menunjukkan pelanggaran pada aspek aksesibilitas dan bentuk promosi, bukan pada niat penargetan kelompok anak. Menyatakan adanya niat tanpa bukti termasuk kategori tidak akurat. Rating klaim pertama: SEBAGIAN BENAR.

Klaim 2: Perekaman Wajah Tanpa Izin oleh Ebe Martono di GIIAS

KLAIM: Ebe Martono merekam wajah dan tubuh pengunjung perempuan di area GIIAS tanpa persetujuan, lalu mengunggahnya sebagai konten digital. FAKTA: Dokumentasi video yang beredar dan respons resmi penyelenggara mengonfirmasi adanya perekaman tanpa persetujuan.

Berdasarkan verifikasi terhadap dokumentasi video yang beredar luas, materi rekaman menampilkan pengunjung perempuan yang direkam tanpa adanya persetujuan dari subjek, termasuk dengan teknik perbesaran pada bagian tubuh tertentu. Penyelenggara GIIAS melalui GAIKINDO (Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia) memberikan respons resmi berupa tindakan terhadap pihak terkait, yang mengonfirmasi bahwa peristiwa tersebut benar terjadi di area pameran.

Faktanya adalah, perekaman wajah seseorang tanpa persetujuan menyentuh setidaknya tiga rezim hukum. Pertama, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi menempatkan data wajah sebagai data pribadi yang pemrosesannya memerlukan dasar hukum, termasuk persetujuan subjek data. Kedua, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada Pasal 5 mengatur pelecehan seksual nonfisik, termasuk perbuatan bermuatan seksual yang dilakukan melalui media elektronik. Ketiga, ketentuan kesusilaan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat relevan terhadap distribusi konten tersebut. Data menunjukkan unggahan itu memenuhi unsur pemanfaatan citra tubuh seseorang tanpa persetujuan untuk kepentingan konten. Rating klaim kedua: BENAR.

Klaim 3: Ruang Digital Indonesia Sedang Krisis Etika

KLAIM: Dua kasus ini menjadi alarm bahwa ruang digital Indonesia mengalami krisis etika. FAKTA: Klaim ini merupakan generalisasi normatif, bukan fakta yang dapat diverifikasi secara forensik.

Verifikasi terhadap klaim ketiga menemukan persoalan metodologis. Dua kasus individual tidak dapat dijadikan bukti statistik atas kondisi etika seluruh ekosistem digital nasional yang mencakup ratusan juta pengguna. Tidak tersedia data resmi yang mengukur tingkat krisis etika secara kuantitatif, dan tidak ada indikator baku yang dapat dijadikan rujukan verifikasi. Klaim semacam ini tergolong kesimpulan normatif yang sah sebagai opini, namun menyesatkan apabila diperlakukan sebagai fakta terverifikasi. Rating klaim ketiga: tidak dapat diverifikasi sebagai fakta.

Kesimpulan Akhir

Berdasarkan pemeriksaan menyeluruh, narasi yang menggabungkan kasus Bigmo dan Ebe Martono memuat campuran fakta dan generalisasi. Klaim pelanggaran regulasi promosi rokok elektronik terbukti sebagian, klaim perekaman tanpa izin di GIIAS terbukti, sementara klaim krisis etika menyeluruh tidak memiliki dasar bukti yang memadai. Rating akhir: SEBAGIAN BENAR. Pembaca disarankan memperlakukan setiap klaim secara terpisah dan merujuk pada sumber resmi regulasi sebelum menarik kesimpulan.