Cek Fakta: Klaim Bahlil Soal Pajak Pemilik Televisi Mulai 2027

Berdasarkan verifikasi yang dilakukan tim Lurusin, klaim bahwa Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyatakan pemilik televisi wajib membayar pajak mulai tahun 2027 tidak didukung bukti yang sahih. Penelusuran terhadap dokumen resmi, regulasi perpajakan, dan arsip pernyataan publik menunjukkan bahwa narasi tersebut menyesatkan. Pemeriksaan ini membedah klaim secara terstruktur, mulai dari sumber penyebaran, bukti hukum, hingga kesimpulan akhir dengan rating MISLEADING.

Klaim yang Beredar

Klaim yang diperiksa berbunyi bahwa pemilik televisi di Indonesia akan dikenai pajak mulai tahun 2027, dengan nama Bahlil Lahadalia dicantumkan sebagai pihak yang menyampaikan kebijakan tersebut. Narasi ini beredar dalam bentuk tangkapan layar, potongan video pendek, dan pesan berantai di sejumlah platform media sosial. Pada sebagian unggahan, klaim disertai ajakan agar masyarakat bersiap mengeluarkan biaya tambahan untuk setiap unit televisi yang dimiliki di rumah, seolah-olah kebijakan itu telah resmi diumumkan pemerintah.

Klaim: Bahlil menyebut pemilik TV harus membayar pajak mulai 2027. Fakta: tidak ada pernyataan resmi, regulasi, maupun dasar hukum yang mendukung klaim tersebut.

Sumber Klaim

Penelusuran menemukan klaim serupa diunggah oleh sejumlah akun media sosial tanpa mencantumkan tanggal, lokasi acara, maupun tautan ke sumber resmi. Potongan video yang digunakan tidak memuat konteks utuh pernyataan dan tidak dapat dilacak ke arsip pemberitaan kredibel. Tidak ada satu pun unggahan yang merujuk pada situs resmi pemerintah seperti kemenkeu.go.id, pajak.go.id, atau esdm.go.id. Pola penyebarannya menunjukkan ciri umum konten menyesatkan: klaim besar tanpa rujukan, penggunaan nama pejabat negara untuk membangun kredibilitas semu, serta desakan emosional agar konten dibagikan ulang seluas-luasnya.

Proses Verifikasi

Tim melakukan empat langkah pemeriksaan. Pertama, penelusuran arsip siaran pers dan rekaman pernyataan resmi Kementerian ESDM serta kanal komunikasi terverifikasi yang terkait dengan Bahlil Lahadalia. Kedua, pemeriksaan basis regulasi, khususnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, yang menjadi kerangka utama sistem perpajakan nasional. Ketiga, pemetaan kewenangan kelembagaan berdasarkan Pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945, yang menegaskan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara ditetapkan dengan undang-undang. Keempat, penelusuran program legislasi dan pernyataan resmi Kementerian Keuangan untuk memastikan ada atau tidaknya rencana jenis pajak baru yang menyasar kepemilikan televisi oleh rumah tangga.

Fakta Hasil Verifikasi

Faktanya adalah kewenangan menetapkan jenis pajak berada pada pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan dan wajib dituangkan dalam undang-undang. Menteri ESDM tidak memiliki kewenangan menetapkan maupun mengumumkan jenis pajak baru. Klaim bahwa pengumuman pajak datang dari pejabat di luar otoritas fiskal dengan sendirinya bertentangan dengan mekanisme konstitusional yang berlaku.

Data menunjukkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan beserta peraturan pelaksananya tidak memuat satu pun pasal tentang pajak kepemilikan televisi. Daftar jenis pajak pusat yang berlaku, meliputi Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Meterai, serta Pajak Bumi dan Bangunan, tidak mencakup pungutan atas kepemilikan perangkat televisi oleh masyarakat.

Selain itu, tidak ditemukan transkrip, video utuh, maupun siaran pers dari sumber resmi yang memuat pernyataan Bahlil Lahadalia mengenai pajak televisi mulai 2027. Potongan video yang beredar tidak dapat diverifikasi waktu, tempat, dan konteksnya, sehingga tidak memenuhi standar bukti dalam pemeriksaan forensik.

Konteks kebijakan televisi yang sesungguhnya juga penting dicatat. Migrasi siaran televisi analog ke digital yang diselesaikan pemerintah pada 2023 tidak disertai pungutan pajak apa pun bagi pemilik televisi. Iuran TVRI yang pernah berlaku pada masa lalu telah lama dihapus, dan tidak ada dokumen resmi yang menyatakan rencana menghidupkannya kembali dalam bentuk pajak kepemilikan.

Kesimpulan

Berdasarkan seluruh bukti yang terkumpul, klaim bahwa Bahlil Lahadalia menyatakan pemilik televisi harus membayar pajak mulai tahun 2027 dinyatakan MISLEADING. Narasi tersebut menempelkan nama pejabat negara pada kebijakan yang tidak memiliki dasar hukum, tidak memiliki dokumen resmi, dan bertentangan dengan mekanisme konstitusional penetapan pajak di Indonesia. Masyarakat diimbau memeriksa informasi kebijakan fiskal hanya melalui saluran resmi Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak, serta tidak membagikan ulang konten yang tidak mencantumkan sumber terverifikasi.