Cek Fakta: Kecelakaan Kapal Bukti Lambatnya Tata Kelola Laut

Klaim bahwa tingginya frekuensi kecelakaan kapal di Indonesia mencerminkan lambannya perbaikan tata kelola transportasi laut oleh pemerintah beredar luas dalam diskursus publik. Berdasarkan verifikasi yang dilakukan Lurusin, klaim tersebut diperiksa dengan menelusuri data resmi Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT), regulasi Kementerian Perhubungan, serta dokumen rekomendasi keselamatan yang dipublikasikan secara terbuka.

Klaim

Klaim: Banyaknya kecelakaan kapal yang terjadi di Indonesia menunjukkan perbaikan tata kelola transportasi laut yang dilakukan pemerintah berjalan lamban.

Klaim ini bersifat kausal-interpretatif, yakni menghubungkan fenomena kecelakaan yang berulang dengan kinerja tata kelola pemerintah. Verifikasi difokuskan pada dua hal: pertama, apakah data kecelakaan menunjukkan pola berulang; kedua, apakah terdapat bukti objektif mengenai lambannya implementasi perbaikan.

Sumber Klaim

Klaim tersebut merupakan narasi opini yang beredar di media nasional dan diperkuat oleh pernyataan sejumlah pengamat transportasi. Narasi serupa muncul berulang setiap kali terjadi kecelakaan kapal besar yang menelan korban jiwa, sehingga layak diperiksa berdasarkan bukti, bukan diterima sebagai kesimpulan final.

Verifikasi

Berdasarkan verifikasi terhadap laporan tahunan KNKT, kecelakaan kapal di Indonesia memang terjadi secara berulang setiap tahun. KNKT menyelidiki puluhan kejadian kecelakaan kapal per tahun, mencakup kapal penumpang, kapal feri penyeberangan, hingga kapal barang. Data menunjukkan sejumlah kecelakaan besar dengan korban jiwa masif terjadi dalam satu dekade terakhir.

Faktanya adalah tiga kasus besar memperlihatkan pola yang nyaris identik. Pertama, tenggelamnya KM Sinar Bangun di Danau Toba, Sumatera Utara, Juni 2018: kapal kayu berkapasitas sekitar 43 penumpang mengangkut hampir 200 orang beserta puluhan sepeda motor; 164 orang dinyatakan hilang. KNKT menemukan kapal tidak laik layar, beroperasi tanpa manifes, dan minim pengawasan. Kedua, KM Lestari Maju yang kandas di perairan Selayar, Sulawesi Selatan, Juli 2018, menewaskan 35 orang; penyelidikan menemukan kelebihan muatan kendaraan dan masuknya air melalui pintu rampa. Ketiga, kebakaran KM Santika Nusantara di perairan Masalembu, Agustus 2019: jumlah penumpang aktual jauh melampaui manifes resmi sehingga evakuasi dan pendataan korban terhambat.

Data menunjukkan akar masalah yang berulang dalam temuan KNKT: kelebihan muatan, manifes penumpang tidak akurat, kelaiklautan tidak terpenuhi, ketersediaan alat keselamatan minim, serta lemahnya pengawasan di pelabuhan. Temuan serupa tercatat sejak kecelakaan KM Tampomas II pada 1981 hingga kasus-kasus terkini, sebuah rentang lebih dari empat dekade dengan pola penyebab yang sama.

Dari sisi regulasi, Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran serta sejumlah peraturan menteri mengenai standar keselamatan dan kelaiklautan kapal. Indonesia juga merupakan pihak konvensi SOLAS di bawah Organisasi Maritim Internasional. Namun, laporan tahunan KNKT secara konsisten mencatat bahwa sebagian rekomendasi keselamatan yang diterbitkan pasca-investigasi berstatus belum tuntas ditindaklanjuti oleh regulator maupun operator. Rekomendasi yang tidak dieksekusi inilah yang menurut KNKT menjadi alasan kecelakaan serupa terus berulang.

Di sisi lain, terdapat progres yang terdokumentasi. Pasca-kejadian Danau Toba 2018, Kementerian Perhubungan memperketat pengawasan di lintasan Danau Toba, menegakkan kewajiban manifes dan pelampung, serta membangun infrastruktur pelabuhan penyeberangan. Sejak 2020, operator penyeberangan BUMN menerapkan penjualan tiket elektronik terintegrasi manifes di lintasan utama seperti Merak–Bakauheni dan Ketapang–Gilimanuk, yang menekan praktik penumpang tanpa identitas. Langkah ini menunjukkan perbaikan tata kelola berjalan, meski cakupannya belum merata di ribuan pelabuhan kecil di seluruh nusantara.

Fakta

Ringkasan temuan: pertama, kecelakaan kapal terjadi berulang setiap tahun berdasarkan sumber resmi KNKT. Kedua, akar penyebab yang sama, yakni kelebihan muatan, manifes tidak akurat, dan kelaiklautan, muncul dalam temuan investigasi selama beberapa dekade. Ketiga, sebagian rekomendasi keselamatan KNKT belum ditindaklanjuti hingga bertahun-tahun. Keempat, terdapat perbaikan regulasi dan digitalisasi manifes, namun implementasinya tidak merata secara geografis.

Kesimpulan

Rating: SEBAGIAN BENAR. Data resmi mendukung premis bahwa kecelakaan kapal berulang dengan akar masalah yang sama, dan lambannya tindak lanjut rekomendasi keselamatan terdokumentasi dalam laporan KNKT. Namun, klaim bahwa perbaikan tata kelola sepenuhnya berjalan lamban bersifat interpretatif dan tidak sepenuhnya akurat, karena mengabaikan progres yang terdokumentasi sejak 2018. Menyamaratakan seluruh kinerja tata kelola sebagai lamban tanpa menyebut progres tersebut bertentangan dengan bukti dan berpotensi menyesatkan pembaca.