Cek Fakta: Iuran BPJS Kesehatan Naik per Januari 2020

Beredar luas informasi bahwa iuran BPJS Kesehatan resmi mengalami kenaikan per awal Januari 2020, dengan besaran Rp150.000 per orang per bulan untuk layanan kelas I dan Rp100.000 per orang per bulan untuk layanan kelas II. Klaim ini beredar bersamaan dengan meningkatnya aktivitas peserta di kantor-kantor cabang BPJS Kesehatan pada pekan pertama Januari 2020. Tim Lurusin melakukan pemeriksaan forensik terhadap klaim tersebut dengan menelusuri dokumen regulasi resmi, data kepesertaan, serta keterangan lembaga terkait. Berikut hasil verifikasinya.

Klaim yang Diperiksa

Klaim bahwa iuran program Jaminan Kesehatan Nasional yang dikelola BPJS Kesehatan naik lagi mulai 1 Januari 2020. Disebutkan bahwa peserta mandiri kelas I wajib membayar Rp150.000 per orang per bulan, sedangkan peserta kelas II membayar Rp100.000 per orang per bulan. Informasi ini menyebar luas di kalangan peserta dan memicu pertanyaan mengenai dasar hukum, cakupan kebijakan, serta kelompok peserta yang terdampak. Verifikasi difokuskan pada tiga hal: kebenaran nominal, kebenaran tanggal berlaku, dan kelengkapan konteks.

Verifikasi Dokumen Regulasi

Berdasarkan verifikasi terhadap sumber resmi, dasar hukum kenaikan iuran adalah Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan, yang ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 24 Oktober 2019. Perpres ini merupakan perubahan ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 dan secara eksplisit menetapkan besaran iuran baru yang berlaku efektif per 1 Januari 2020. Data menunjukkan bahwa sebelum kebijakan ini berlaku, besaran iuran mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016, yaitu Rp80.000 untuk kelas I, Rp51.000 untuk kelas II, dan Rp25.500 untuk kelas III. Dengan demikian, terdapat dokumen negara yang sah dan dapat diverifikasi publik sebagai bukti kunci.

Faktanya adalah kenaikan ini menyasar segmen Peserta Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja, yaitu kelompok peserta mandiri yang membayar iuran secara penuh tanpa subsidi pemberi kerja. Untuk peserta Pekerja Penerima Upah, formula iuran tetap 5 persen dari upah bulanan dengan pembagian 4 persen ditanggung pemberi kerja dan 1 persen dipotong dari upah, sehingga segmen ini tidak mengalami perubahan skema. Adapun bagi peserta Penerima Bantuan Iuran, iuran tetap ditanggung pemerintah dengan alokasi yang dinaikkan dari Rp23.000 menjadi Rp42.000 per jiwa per bulan sesuai regulasi yang sama.

Rincian Kenaikan per Kelas Layanan

Hasil penelusuran terhadap lampiran Perpres 75 Tahun 2019 menghasilkan rincian sebagai berikut. Kelas I naik dari Rp80.000 menjadi Rp150.000, setara kenaikan 87,5 persen. Kelas II naik dari Rp51.000 menjadi Rp100.000, atau melonjak sekitar 96 persen. Untuk kelas III, iuran ditetapkan sebesar Rp42.000, namun pemerintah memberikan bantuan iuran sebesar Rp16.500 sehingga nominal yang dibayarkan peserta tetap Rp25.500 per bulan. Angka-angka ini konsisten dengan data yang dipublikasikan BPJS Kesehatan melalui kanal resmi kepesertaannya dan tidak ditemukan selisih antara dokumen regulasi dengan pengumuman lembaga pelaksana.

Perlu dicatat, pemerintah menyatakan kenaikan iuran diperlukan untuk menutup defisit keuangan BPJS Kesehatan yang menurut laporan keuangan lembaga telah berlangsung bertahun-tahun. Pernyataan tersebut merupakan dalil resmi pemerintah dan bukan bagian dari klaim yang diverifikasi dalam laporan ini. Lurusin tidak menemukan bukti bahwa kenaikan berlaku surut atau dikenakan di luar ketentuan tanggal efektif yang tercantum dalam regulasi.

Kesimpulan

Berdasarkan bukti regulasi dan data resmi, klaim bahwa iuran BPJS Kesehatan naik per Januari 2020 dengan besaran Rp150.000 untuk kelas I dan Rp100.000 untuk kelas II adalah BENAR. Kenaikan diatur dalam Perpres Nomor 75 Tahun 2019 dan berlaku efektif 1 Januari 2020. Namun demikian, informasi ini berpotensi menyesatkan apabila disebarkan tanpa konteks bahwa iuran kelas III secara efektif tidak berubah bagi peserta karena ditutup bantuan iuran pemerintah, dan bahwa peserta Penerima Bantuan Iuran tidak terdampak sama sekali. Narasi yang menyamaratakan seluruh kelas mengalami kenaikan adalah tidak akurat. Verifikasi ini menegaskan pentingnya mencantumkan cakupan kebijakan secara utuh agar informasi yang beredar tidak memicu kesalahpahaman publik.