Cek Fakta Isu Surpres Pencopotan Kapolri Listyo Sigit Prabowo

Berdasarkan verifikasi yang dilakukan tim investigator Lurusin, klaim bahwa Surat Presiden (Surpres) terkait pencopotan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah diterbitkan beredar luas di media sosial. Penelusuran terhadap sumber resmi kepresidenan dan keterangan pejabat terkait menunjukkan bahwa hingga verifikasi ini disusun, tidak ada konfirmasi resmi atas keberadaan dokumen tersebut. Laporan ini memeriksa klaim itu secara forensik: apa yang diklaim, apa yang dapat dibuktikan, dan apa kesimpulannya.

Klaim yang Beredar di Media Sosial

Klaim bahwa istana telah menyiapkan Surpres untuk mencopot Jenderal Listyo Sigit Prabowo dari jabatan Kapolri menyebar dalam berbagai bentuk: tangkapan layar percakapan, unggahan bernada spekulatif, serta konten-konten yang membingkai isu tersebut seolah telah menjadi keputusan final. Narasi yang beredar umumnya tidak mencantumkan nomor surat, tanggal penerbitan, maupun tautan ke dokumen resmi — tiga elemen minimal yang seharusnya menyertai klaim administratif negara.

Klaim: Surpres pencopotan Kapolri telah ada dan pergantian pimpinan Polri tinggal menunggu waktu. Fakta: Tidak ditemukan dokumen, nomor surat, maupun pernyataan resmi Sekretariat Kabinet atau Kementerian Sekretariat Negara yang mengonfirmasi keberadaan Surpres dimaksud.

Verifikasi: Respons Resmi Kapolri

Dalam keterangan kepada awak media, Jenderal Listyo Sigit Prabowo merespons isu tersebut dengan pernyataan singkat: sebagai prajurit, apa pun perintah dan keputusan akan dilaksanakan. Data menunjukkan pernyataan ini bersifat normatif — penegasan sikap kepatuhan pada rantai komando — dan bukan merupakan konfirmasi bahwa Surpres pencopotan telah diterbitkan. Yang bersangkutan juga menyatakan tidak ambil pusing dengan kabar liar yang beredar. Faktanya adalah, tidak ada satu pun kalimat dalam respons tersebut yang mengakui keberadaan dokumen pencopotan.

Sebagai konteks, Listyo Sigit Prabowo dilantik sebagai Kapolri pada 27 Januari 2021 oleh Presiden Joko Widodo, menggantikan Jenderal Idham Azis. Sebelumnya ia menjabat Kepala Badan Reserse Kriminal Polri. Ia merupakan lulusan Akademi Kepolisian tahun 1991.

Fakta: Prosedur Hukum Pergantian Kapolri

Berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kapolri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Prosedur baku yang berlaku: Presiden mengirimkan Surpres berisi nama calon kepada DPR; Komisi III DPR melakukan uji kepatutan dan kelayakan; hasilnya dibawa ke Rapat Paripurna; barulah pelantikan dilakukan. Artinya, keberadaan Surpres selalu terdokumentasi dan terpublikasi melalui jalur resmi — tidak mungkin berhenti sebagai rumor tanpa jejak administratif.

Penelusuran pada kanal resmi Sekretariat Kabinet dan laman DPR tidak menemukan pengumuman penerimaan Surpres terkait pergantian Kapolri. Data menunjukkan klaim yang beredar bertentangan dengan ketiadaan jejak administratif tersebut.

Analisis Pola Penyebaran

Pola penyebaran isu ini mengikuti karakteristik umum kabar liar: sumber anonim, tidak ada dokumen primer, dan amplifikasi oleh akun-akun yang saling mengutip tanpa verifikasi. Isu pergantian pejabat tinggi negara memang kerap menjadi komoditas spekulasi menjelang atau sesudah momen politik tertentu. Klaim semacam ini menyesatkan karena membingkai spekulasi sebagai fakta administratif.

Kesimpulan dan Rating

Berdasarkan verifikasi: (1) tidak ada bukti dokumen resmi Surpres pencopotan Kapolri; (2) pernyataan Kapolri bersifat normatif dan bukan konfirmasi; (3) prosedur hukum pergantian Kapolri selalu meninggalkan jejak administratif yang hingga kini tidak ditemukan. Rating untuk klaim bahwa Surpres pencopotan Kapolri telah diterbitkan: MISLEADING — narasi spekulatif yang dikemas seolah fakta, tanpa dukungan bukti primer dari sumber resmi. Publik disarankan merujuk pengumuman resmi Sekretariat Kabinet dan DPR untuk informasi pergantian pejabat negara.