Cek Fakta: Dewas KPK Revisi Aturan Etik, Sanksi Finansial Diperberat

Berdasarkan verifikasi yang dilakukan Lurusin, beredar klaim bahwa Dewan Pengawas (Dewas) KPK mengubah peraturan internalnya dengan konsekuensi memperberat hukuman finansial bagi pimpinan dan pegawai KPK yang terbukti melanggar kode etik. Klaim yang sama menyebut revisi tersebut dirancang untuk membuka transparansi putusan etik sehingga proses pengumuman dan pelaksanaannya menjadi jelas. Laporan ini memeriksa klaim tersebut berdasarkan dokumen peraturan perundang-undangan, pernyataan resmi kelembagaan, dan rekam jejak penegakan etik di lingkungan KPK.

Klaim yang Diperiksa

Klaim: Dewas KPK merevisi aturan penegakan etik sehingga sanksi berupa pemotongan penghasilan bagi pelanggar etik menjadi lebih berat, dan revisi itu menjamin keterbukaan putusan demi kejelasan pengumuman serta pelaksanaan sanksi.

Fakta: Kewenangan Dewas menyusun dan menetapkan kode etik diatur dalam Pasal 37B Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Instrumen penegakan etik yang berlaku, yakni Peraturan Dewan Pengawas Nomor 2 Tahun 2020, telah memuat sanksi finansial berupa pemotongan gaji. Pimpinan Dewas periode 2024–2029 menyampaikan secara terbuka agenda penguatan sanksi dan keterbukaan putusan.

Verifikasi Kewenangan Hukum Dewas

Data menunjukkan kewenangan Dewas bukan kewenangan yang diciptakan sendiri, melainkan mandat undang-undang. Pasal 37B UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas UU KPK menegaskan Dewas bertugas menyusun dan menetapkan kode etik pimpinan dan pegawai KPK, menyelenggarakan sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran etik, serta menerima dan menindaklanjuti laporan masyarakat. Dengan demikian, tindakan mengubah peraturan penegakan etik berada sepenuhnya dalam koridor kewenangan sah. Faktanya adalah penyempurnaan instrumen etik bukan peristiwa pertama; Dewas periode sebelumnya juga melakukan penyesuaian aturan sejak lembaga pengawas ini dibentuk pada Desember 2019.

Verifikasi Substansi: Apa yang Berubah

Pemeriksaan terhadap kerangka lama menemukan bahwa Peraturan Dewan Pengawas Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku sudah mengenal gradasi sanksi, mulai dari teguran lisan dan tertulis, pemotongan gaji, hingga rekomendasi pemberhentian dengan tidak hormat untuk pelanggaran kategori berat. Karena itu, klaim bahwa aturan baru memperberat hukuman finansial harus dibaca secara presisi: yang terjadi bukan pengenalan jenis sanksi baru, melainkan peningkatan kadar atau cakupan sanksi yang sudah ada. Pernyataan pimpinan Dewas yang dipublikasikan melalui kanal resmi kelembagaan mengonfirmasi arah penguatan tersebut, termasuk penajaman ketentuan agar putusan etik dapat dieksekusi tanpa ruang tafsir. Catatan forensik: besaran angka final, misalnya persentase pemotongan penghasilan, hanya dapat diverifikasi dari teks resmi peraturan hasil revisi setelah ditetapkan dan dipublikasikan melalui laman kpk.go.id.

Verifikasi Aspek Transparansi Putusan

Selama ini, putusan sidang etik Dewas umumnya diketahui publik melalui siaran pers dan konferensi pers, sementara dokumen putusan lengkap tidak selalu dapat diakses. Praktik ini menuai kritik dari koalisi masyarakat sipil pemantau antikorupsi yang menilai pertimbangan hukum putusan etik seharusnya terbuka. Klaim bahwa revisi aturan dimaksudkan untuk memperjelas mekanisme pengumuman dan pelaksanaan putusan sejalan dengan pernyataan resmi Dewas dan konsisten dengan asas akuntabilitas lembaga negara. Namun verifikasi Lurusin menegaskan satu batas penting: transparansi yang sesungguhnya baru dapat dinilai setelah aturan berlaku dan terbukti putusan-putusan etik diterbitkan secara terbuka, bukan sekadar diumumkan ringkasannya.

Rekam Jejak Penegakan Etik

Data perkara yang pernah ditangani Dewas memperlihatkan sanksi finansial bukan hal baru. Dalam sejumlah perkara, termasuk dugaan pungutan liar di lingkungan rumah tahanan KPK dan perkara gaya hidup mewah keluarga pegawai, Dewas menjatuhkan hukuman etik dengan gradasi berbeda, dari teguran hingga pemotongan penghasilan. Rekam jejak ini menjadi konteks mengapa penguatan sanksi finansial dipandang relevan: sanksi ringan selama ini dinilai tidak menimbulkan efek jera bagi pelanggar.

Kesimpulan

Rating: BENAR, dengan catatan. Klaim bahwa Dewas KPK mengubah aturan untuk memperberat hukuman finansial pelanggar etik dan memperjelas keterbukaan putusan sesuai dengan kewenangan hukum Dewas berdasarkan Pasal 37B UU 19/2019 serta pernyataan resmi kelembagaan. Catatan verifikasi: detail teknis berupa besaran sanksi baru memerlukan dokumen final Peraturan Dewan Pengawas hasil revisi. Publik disarankan merujuk sumber resmi di kpk.go.id sebelum mengutip angka apa pun.