Cek Fakta: Benarkah Pesantren Ditinggalkan Para Santri?

Berdasarkan verifikasi yang dilakukan tim investigator Lurusin, beredar klaim bahwa pondok pesantren mengalami tren penurunan jumlah santri hingga disebut ditinggalkan. Klaim ini beredar dalam diskusi publik dan media sosial, terutama setelah sejumlah kasus kekerasan di lembaga pendidikan keagamaan mencuat ke permukaan. Laporan ini memeriksa klaim tersebut terhadap data resmi, dokumen regulasi, serta catatan institusional yang tersedia.

Klaim yang Beredar

Klaim bahwa pesantren ditinggalkan para santri muncul dalam berbagai bentuk: narasi penurunan minat orang tua menyekolahkan anak ke pesantren, dugaan penarikan santri secara massal pasca kasus kekerasan, hingga anggapan bahwa lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia ini kehilangan relevansi. Sumber klaim umumnya bersifat anekdotal — kesaksian individu, unggahan media sosial, dan generalisasi dari kasus-kasus spesifik. Tidak ditemukan rujukan data statistik yang menyertai klaim tersebut saat pertama kali beredar.

Klaim: Pesantren mengalami penurunan jumlah santri dan ditinggalkan. Fakta: Data resmi Kementerian Agama menunjukkan tren kenaikan jumlah pesantren dan santri dalam lima tahun terakhir, meskipun terdapat persoalan kualitas pendataan serta krisis kepercayaan yang terdokumentasi.

Verifikasi terhadap Data Resmi Santri

Verifikasi dilakukan terhadap Pangkalan Data Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren (PD Pontren) serta Education Management Information System (EMIS) Kementerian Agama. Data menunjukkan jumlah pesantren tercatat meningkat dari sekitar 28 ribu lembaga pada 2019 menjadi lebih dari 36 ribu lembaga pada periode 2022–2023. Jumlah santri tercatat berada di kisaran 4,3 hingga 4,4 juta orang, dengan kecenderungan naik dari tahun ke tahun.

Faktanya adalah, tidak ditemukan indikator penurunan agregat yang mendukung klaim ditinggalkan. Namun, verifikasi juga menemukan persoalan serius pada kualitas pendataan: sebagian pesantren belum terdaftar dalam basis data resmi, terdapat perbedaan angka antar sistem pendataan, serta lembaga yang sudah tidak aktif namun masih tercatat. Kondisi ini membuat angka resmi bersifat estimasi, bukan sensus presisi. Klaim penurunan yang merujuk pada perbandingan angka dari basis data berbeda berpotensi menghasilkan kesimpulan yang keliru secara metodologis.

Krisis Kepercayaan Akibat Kasus Kekerasan

Elemen klaim yang memiliki dasar faktual adalah adanya krisis kepercayaan publik. Catatan resmi menunjukkan sejumlah kasus kekerasan — termasuk kekerasan seksual — di lingkungan pesantren yang diproses hukum dalam beberapa tahun terakhir. Perkara paling menonjol adalah kekerasan seksual terhadap belasan santriwati di Bandung pada 2021 yang berakhir dengan vonis maksimal terhadap pelaku. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mencatat lembaga pendidikan keagamaan termasuk lokasi yang memerlukan perhatian khusus dalam pencegahan kekerasan.

Data menunjukkan kasus-kasus tersebut memicu respons kebijakan formal. Kementerian Agama menerbitkan Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2022 tentang penanganan kekerasan seksual di satuan pendidikan keagamaan — bukti bahwa persoalan ini diakui secara institusional. Namun, verifikasi tidak menemukan data resmi yang menghubungkan kasus-kasus tersebut dengan penarikan santri secara massal. Klaim eksodus santri pasca kasus kekerasan bersifat spekulatif tanpa dukungan angka.

Upaya Pemulihan Marwah Pesantren

Verifikasi menemukan sejumlah langkah institusional yang terdokumentasi. Pertama, penguatan regulasi melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren yang memberikan pengakuan negara sekaligus kewajiban tata kelola. Kedua, program pendampingan, sertifikasi, dan pendataan ulang lembaga. Ketiga, inisiatif internal pesantren berupa keterbukaan akses informasi, digitalisasi pembelajaran, serta pembentukan unit pengaduan bagi santri dan orang tua.

Langkah-langkah tersebut menunjukkan pesantren tidak berada dalam kondisi ditinggalkan, melainkan dalam proses adaptasi kelembagaan. Data pendaftaran pada sejumlah pesantren besar bahkan menunjukkan antrean masuk — bertentangan dengan narasi penurunan minat secara umum.

Kesimpulan

Berdasarkan verifikasi terhadap data resmi Kementerian Agama, dokumen regulasi, dan catatan institusional, klaim bahwa pesantren ditinggalkan para santri tidak akurat sebagai gambaran agregat. Data menunjukkan jumlah pesantren dan santri justru meningkat. Elemen yang benar dari klaim ini adalah adanya krisis kepercayaan akibat kasus kekerasan dan persoalan kualitas pendataan — keduanya terdokumentasi, tetapi tidak setara dengan penurunan santri secara massal.

Rating: MISLEADING. Klaim mengandung elemen faktual terbatas yang digeneralisasi menjadi kesimpulan yang bertentangan dengan data resmi.