Cek Fakta: Benarkah Pemerintah Batasi Gawai Anak di Bawah 16 Tahun?

Berdasarkan verifikasi yang dilakukan tim Lurusin, beredar klaim bahwa pemerintah telah secara resmi membatasi penggunaan gawai bagi anak berusia di bawah 16 tahun. Klaim tersebut disertai narasi mengenai angka kekerasan terhadap anak yang menembus 21 ribu kasus serta peluncuran sebuah gerakan bernama Ruang Aman. Pemeriksaan forensik dilakukan terhadap tiga elemen klaim: status regulasi, data kekerasan anak, dan nomenklatur program yang disebutkan.

Klaim yang Beredar

Klaim yang diperiksa menyatakan bahwa pemerintah telah menetapkan pembatasan pemakaian telepon seluler bagi anak di bawah usia 16 tahun sebagai respons terhadap tingginya angka kekerasan anak. Klaim ini beredar melalui kanal pemberitaan dan dibagikan ulang di media sosial tanpa mencantumkan nomor regulasi maupun dokumen resmi yang menjadi rujukan.

Klaim: Pemerintah resmi membatasi penggunaan gawai anak di bawah 16 tahun. Fakta: Regulasi yang ada mengatur kewajiban penyelenggara platform digital dan penundaan akses akun bagi anak, bukan larangan penggunaan perangkat gawai secara umum.

Hasil Verifikasi Regulasi

Faktanya adalah, pemerintah telah menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak pada 28 Maret 2025. Dokumen resmi ini dapat diakses melalui laman Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Sekretariat Kabinet. Berdasarkan isi regulasi, kewajiban dibebankan kepada penyelenggara sistem elektronik untuk melakukan verifikasi usia pengguna, menyediakan mekanisme persetujuan orang tua, serta menunda akses anak di bawah 16 tahun terhadap platform berisiko tinggi seperti media sosial.

Data menunjukkan bahwa substansi aturan ini berbeda dengan framing klaim. Regulasi tidak melarang anak menggunakan gawai. Yang diatur adalah akses terhadap layanan digital tertentu dan kewajiban perlindungan yang harus dipenuhi platform. Kementerian Komunikasi dan Digital menjadi kementerian teknis yang menangani implementasi aturan ini. Dengan demikian, penyebutan 'pembatasan penggunaan gawai' merupakan penyederhanaan yang tidak akurat terhadap substansi sesungguhnya.

Verifikasi Data 21 Ribu Kasus

Elemen kedua klaim menyebut angka kekerasan anak menembus 21 ribu kasus. Merujuk pada Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) yang dikelola Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, jumlah kasus kekerasan terhadap anak yang tercatat memang berada pada kisaran belasan hingga di atas 20 ribu kasus per tahun dalam beberapa tahun terakhir. Angka 21 ribu sejalan dengan tren data resmi tersebut.

Namun demikian, klaim tidak menjelaskan konteks angka: cakupan periode, jenis kekerasan, maupun wilayah pelaporan. Data SIMFONI PPA mencakup kekerasan fisik, seksual, psikis, penelantaran, hingga eksploitasi — bukan semata kekerasan yang berkaitan dengan gawai. Mengaitkan angka agregat ini secara langsung dengan kebijakan pembatasan akses digital tanpa penjelasan metodologi berpotensi menyesatkan pembaca.

Klaim Gerakan Ruang Aman

Elemen ketiga menyebut peluncuran 'Gerakan Ruang Aman'. Berdasarkan penelusuran terhadap dokumen kebijakan yang dapat diverifikasi, instrumen resmi yang teridentifikasi adalah PP 17/2025 serta sejumlah program perlindungan anak di bawah KemenPPPA. Nomenklatur spesifik tersebut tidak ditemukan padanannya dalam dokumen resmi yang menjadi rujukan utama kebijakan pembatasan akses digital anak. Tanpa dokumen pendukung, elemen klaim ini berstatus tidak terverifikasi.

Kesimpulan

Berdasarkan verifikasi terhadap ketiga elemen, klaim bahwa pemerintah resmi membatasi penggunaan gawai anak di bawah 16 tahun dinilai SEBAGIAN BENAR. Regulasi perlindungan anak di ruang digital memang ada dan telah ditandatangani, namun substansinya adalah penundaan akses platform dan kewajiban verifikasi usia — bukan pembatasan penggunaan gawai secara umum. Angka 21 ribu kasus kekerasan anak sejalan dengan data resmi namun disajikan tanpa konteks. Elemen 'Gerakan Ruang Aman' tidak dapat diverifikasi. Masyarakat diimbau merujuk pada dokumen resmi PP 17/2025 dan kanal resmi Kementerian Komunikasi dan Digital sebelum menyebarkan klaim serupa.