Cek Fakta: Batas Maksimal Fuel Surcharge Turun Menjadi 30 Persen

Beredar klaim bahwa Kementerian Perhubungan telah menurunkan batas maksimal biaya tambahan bahan bakar (fuel surcharge) pada tiket pesawat menjadi 30 persen, menyusul melemahnya harga avtur. Narasi yang beredar memberi kesan bahwa seluruh komponen biaya tambahan tiket kini dibatasi pada satu angka tunggal. Berdasarkan verifikasi Lurusin terhadap kerangka regulasi angkutan udara niaga berjadwal, klaim tersebut harus diurai pada tiga lapis: mekanisme kebijakan, dasar hukum, dan ketepatan angka.

Klaim yang Beredar

Klaim: Plafon fuel surcharge diturunkan menjadi 30 persen setelah harga avtur turun, sehingga biaya tambahan tiket pesawat mentok pada level tersebut.
Fakta: Penyesuaian fuel surcharge mengikuti pergerakan harga avtur memang diatur dalam regulasi resmi. Namun dokumen keputusan menteri yang menjadi rujukan membedakan batas maksimal untuk pesawat jet dan pesawat baling-baling, dan tidak mengenal plafon tunggal 30 persen.

Klaim ini beredar dalam format pemberitaan singkat dan tangkapan layar yang menyebar di media sosial. Tidak disertakan nomor keputusan menteri, tanggal penetapan, maupun tautan ke dokumen resmi. Dalam standar verifikasi forensik, ketiadaan rujukan primer semacam itu menempatkan beban pembuktian pada pihak yang menyebarkan klaim.

Verifikasi: Kerangka Regulasi Fuel Surcharge

Faktanya adalah bahwa fuel surcharge dalam penerbangan domestik diatur secara ketat. Payung hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, yang memberi kewenangan kepada menteri untuk menetapkan tarif penumpang angkutan udara niaga. Struktur tarif kelas ekonomi diatur melalui Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 14 Tahun 2016 tentang mekanisme formulasi perhitungan dan penetapan tarif batas atas dan tarif batas bawah, sebagaimana diubah antara lain dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 51 Tahun 2020.

Adapun biaya tambahan bahan bakar diatur tersendiri melalui keputusan menteri. Rujukan yang terdokumentasi secara publik adalah Keputusan Menteri Perhubungan KM 68 Tahun 2022, yang menetapkan fuel surcharge maksimal 15 persen dari tarif batas atas untuk pesawat jet dan 25 persen untuk pesawat baling-baling (propeller) pada pelayanan kelas ekonomi dalam negeri. Ketentuan ini diterbitkan ketika harga avtur melonjak, dan secara eksplisit menyatakan bahwa besaran biaya tambahan dievaluasi berkala mengikuti harga bahan bakar.

Data menunjukkan pola yang konsisten: setiap kali harga avtur bergerak signifikan, Kementerian Perhubungan menerbitkan keputusan perubahan. Ketika avtur turun, plafon diturunkan; ketika avtur naik melampaui ambang tertentu, maskapai diizinkan memungut biaya tambahan. Mekanisme inilah yang menjadi konteks sah dari klaim yang beredar.

Verifikasi: Angka 30 Persen

Di sinilah masalahnya. Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen yang tersedia pada Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Perhubungan (jdih.dephub.go.id) sebagai sumber resmi, besaran plafon yang terdokumentasi adalah 15 persen untuk jet dan 25 persen untuk propeller, dengan sejumlah penyesuaian pada keputusan-keputusan berikutnya. Angka 30 persen sebagai plafon tunggal tidak muncul dalam instrumen regulasi yang menjadi rujukan publik.

Terdapat dua kemungkinan yang harus dibedakan secara tegas. Pertama, klaim merujuk pada keputusan menteri terbaru yang teks resminya belum dapat diverifikasi; dalam keadaan demikian, angka 30 persen berstatus belum terkonfirmasi dan tidak boleh disajikan sebagai fakta. Kedua, terjadi penyederhanaan yang menyesatkan, misalnya menggabungkan kategori pesawat atau mencampurkan fuel surcharge dengan komponen lain seperti pajak, iuran wajib asuransi, dan pelayanan jasa penumpang pesawat udara (PSC), lalu menyebut totalnya sebagai biaya tambahan. Penyajian semacam itu bertentangan dengan struktur tarif yang diatur regulasi, karena setiap komponen memiliki dasar hukum dan batas yang berbeda.

Perlu dicatat pula bahwa harga avtur domestik ditetapkan dan dipublikasikan oleh Pertamina, dengan tren yang mengikuti pergerakan harga minyak dunia. Penurunan harga avtur memang menjadi pemicu sah peninjauan fuel surcharge. Namun penurunan harga avtur itu sendiri tidak secara otomatis menghasilkan angka 30 persen; besaran plafon hanya mengikat apabila dituangkan dalam keputusan menteri yang diundangkan secara resmi.

Fakta

Pertama, mekanisme penyesuaian fuel surcharge berdasarkan harga avtur adalah nyata dan diatur regulasi; pada bagian ini klaim akurat. Kedua, batas maksimal yang terdokumentasi dalam KM 68 Tahun 2022 adalah 15 persen untuk jet dan 25 persen untuk propeller, bukan angka tunggal. Ketiga, tidak ditemukan bukti dokumen resmi yang menetapkan plafon tunggal 30 persen; nomor keputusan, tanggal penetapan, dan teks resmi tidak disertakan dalam klaim yang beredar. Keempat, penyebutan biaya tambahan tiket secara umum berisiko menyesatkan karena mencampurkan komponen tarif yang berbeda dasar hukumnya.

Kesimpulan

Rating: SEBAGIAN BENAR. Klaim bahwa pemerintah menyesuaikan batas fuel surcharge mengikuti penurunan harga avtur sejalan dengan mekanisme regulasi yang berlaku. Namun penyebutan angka 30 persen sebagai plafon tunggal tidak akurat berdasarkan dokumen resmi yang tersedia, dan berpotensi menyesatkan apabila mengaburkan perbedaan kategori pesawat serta komponen biaya tiket. Publik disarankan merujuk pada keputusan menteri yang dipublikasikan melalui jdih.dephub.go.id dan laman resmi Kementerian Perhubungan sebelum menyimpulkan besaran biaya tambahan tiket yang berlaku.