Bupati Cilacap Nonaktif Tuntut Vonis Bebas Usai Sangkal Terima THR

Sidang perkara dugaan tindak pidana korupsi yang menyeret nama kepala daerah kembali memanas di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Bupati Cilacap nonaktif, Syamsul Auliya Rachman, secara tegas meminta majelis hakim menjatuhkan vonis bebas terhadap dirinya. Melalui nota pembelaan (pledoi) yang dibacakan tim penasihat hukumnya, Syamsul membantah keras tuduhan telah memeras dan menerima setoran uang berkedok Tunjangan Hari Raya (THR) dari sejumlah pejabat Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Investigasi persidangan mengungkap adanya jurang perbedaan yang tajam antara konstruksi dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dengan fakta pembelaan yang diajukan kubu terdakwa. JPU sebelumnya menuntut hukuman pidana penjara atas dugaan pemaksaan penyerahan uang setoran rutin yang dikumpulkan menjelang perayaan hari besar keagamaan.

Kronologi dan Duduk Perkara Kasus Dugaan Pemerasan

Dugaan praktik lancung ini bermula dari laporan mengenai instruksi pengumpulan dana tak resmi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap. Berdasarkan penelusuran fakta persidangan, berikut rekam jejak perkara yang menjerat orang nomor satu di Cilacap tersebut:

1. Instruksi Penggalangan Dana: Jaksa menduga ada arahan sistematis kepada para kepala dinas untuk menyetorkan sejumlah uang guna memenuhi kebutuhan operasional dan THR pimpinan daerah.
2. Pengumpulan Uang Melalui Perantara: Dana taktis dihimpun oleh orang kepercayaan yang ditunjuk, dengan nominal bervariasi dari tiap-tiap dinas dan instansi terkait.
3. Operasi Pengusutan Hukum: Penegak hukum mengamankan bukti catatan alur dana serta keterangan sejumlah saksi dari kalangan birokrasi daerah.
4. Penetapan Status Terdakwa: Syamsul Auliya Rachman dinonaktifkan dari jabatannya dan didudukkan sebagai terdakwa perkara pemerasan dalam jabatan.

Pledoi Kuasa Hukum: Klaim Tanpa Bukti Konkret

Dalam nota pembelaan pribadinya, Syamsul menyatakan bahwa dakwaan jaksa penuntut umum dibangun atas dasar asumsi tanpa dukungan alat bukti materiel yang sah. Ia menegaskan tidak pernah memberikan perintah, baik secara lisan maupun tertulis, untuk memungut uang dari para pejabat bawahan.

"Klien kami tidak pernah menerima uang sepeser pun sebagaimana yang dituduhkan dalam dakwaan mengenai THR tersebut. Seluruh aliran dana yang disebutkan para saksi tidak pernah terkonfirmasi masuk ke rekening pribadi maupun dinikmati secara langsung oleh terdakwa," tegas tim kuasa hukum di hadapan majelis hakim.

Pihak pembela juga menyoroti adanya dugaan inisiatif liar dari oknum perantara yang memanfaatkan nama bupati untuk kepentingan pribadi. Oleh sebab itu, tim kuasa hukum mendesak majelis hakim agar memulihkan harkat, martabat, serta kedudukan terdakwa seperti sedia kala melalui amar putusan bebas murni (vrijspraak).

Poin Kunci Perbedaan Fakta Persidangan

Guna menimbang keadilan substantif, persidangan kini menyoroti sejumlah poin krusial yang saling bertentangan antara kedua belah pihak:

• Alat Bukti Fisik Uang: Kubu terdakwa berargumen tidak ada bukti transaksi elektronik maupun bukti fisik penyerahan tunai secara langsung kepada bupati nonaktif.
• Keterangan Saksi Berantai: Jaksa berpegang pada konsistensi kesaksian para kepala dinas yang mengaku tertekan untuk menyetor dana demi mengamankan posisi jabatan.
• Ketiadaan Perintah Resmi: Pledoi menekankan nihilnya surat disposisi atau bukti rekaman instruksi pemerasan dari terdakwa.

Majelis hakim kini bersiap menyusun putusan akhir untuk menentukan apakah praktik pungutan THR tersebut murni inisiatif bawahan atau instruksi terstruktur dari pucuk pimpinan daerah.