Buenos Aires — Pengadilan Argentina Peringatkan Milei Soal Rencana Reformasi Pemilu

Waktu kian menipis bagi pemerintahan Presiden Argentina Javier Milei untuk merombak arsitektur elektoral nasional. Dengan sisa masa sidang legislatif yang menyisakan waktu sedikit lebih dari dua bulan, ambisi Casa Rosada untuk menghapus atau menangguhkan sistem pemilihan pendahuluan—dikenal sebagai Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO)—menghadapi benturan institusional dan politik yang sangat tajam.

Kamar Pemilihan Nasional Argentina (Cámara Nacional Electoral) secara resmi merilis resolusi hukum yang ditujukan kepada Kongres dan otoritas eksekutif. Langkah yudisial ini menjadi sinyal peringatan keras bahwa stabilitas aturan pemilu tidak boleh diganggu gugat saat tahapan kontestasi politik sudah berada di ambang pintu pelaksanaan.

Diktum Kehakiman: Menjaga Netralitas Aturan Main

Resolusi yudisial tersebut disusun oleh panel hakim terkemuka yang terdiri dari Alberto Dalla Vía, Santiago Corcuera, dan Daniel Bejas. Dalam dokumen pertimbangannya, lembaga peradilan menegaskan bahwa integritas demokrasi bergantung pada kepastian hukum dan konsistensi regulasi menjelang pemilu nasional.

"Bukan tindakan yang demokratis untuk mengubah aturan main ketika pertandingan sudah hampir dimulai."

Peringatan pengadilan ini bersifat independen tanpa memihak poros politik mana pun. Pesan utamanya sangat jelas: jika perubahan regulasi elektoral ingin diterapkan secara sah, pembahasan harus dirampungkan saat ini juga tanpa melanggar batas etika konstitusional, atau ditunda sepenuhnya agar tidak mencederai tahapan pemilu tahun depan.

Kronologi Ketegangan Politik di Parlemen

Manuver eksekutif untuk mempercepat revisi undang-undang politik terekam dalam sejumlah eskalasi kunci sepanjang masa sidang parlemen:

1. Pengajuan Draf Reformasi Politik: Pemerintahan Milei memasukkan paket deregulasi politik ke Senat, yang mencakup perubahan drastis terhadap skema pembiayaan partai dan penghapusan sistem PASO.
2. Intervensi Politik Karina Milei: Sekretaris Jenderal Kepresidenan, Karina Milei, memimpin lobi intensif untuk menekan fraksi-fraksi di Kongres agar meloloskan draf tersebut sebelum penutupan kalender legislatif.
3. Penerbitan Resolusi Yudisial: Hakim CNE menerbitkan peringatan resmi yang memperingatkan Kongres tentang risiko delegitimasi pemilu akibat revisi regulasi yang terburu-buru.
4. Penolakan Poros Oposisi dan Mitra Koalisi: Partai PRO bersama sejumlah gubernur provinsi menolak skenario penghapusan PASO tanpa mekanisme konsensus komprehensif.

Resistensi Internal dan Ambisi Elektoral Milei

Rencana reformasi ini bersinggungan langsung dengan persiapan Javier Milei yang berencana memperkuat basis kekuasaannya menuju kontestasi pemilihan presiden mendatang. Namun, tekanan politik yang digalang lingkaran inti kepresidenan justru membentur tembok tebal di tingkat legislatif.

Sejumlah gubernur wilayah serta partai sekutu seperti PRO menilai penghapusan mekanisme pemilu pendahuluan di saat-saat terakhir berpotensi merugikan transparansi nominasi kandidat. Tanpa konsensus mayoritas mutlak di Senat, batas waktu dua bulan ke depan dinilai menjadi ujian kritis bagi kekuatan politik Milei dalam mempertahankan kredibilitas agenda reformasinya di panggung nasional.