BPK Ungkap Selisih Harga Gembok Imipas, Dana Telah Dikembalikan

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kembali menyoroti temuan audit terkait pengadaan barang di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Kali ini, sorotan tertuju pada selisih harga pengadaan gembok di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Imipas. Berdasarkan verifikasi atas dokumen audit, ditemukan perbedaan antara harga yang tercantum dalam kontrak dengan harga pasar yang berlaku pada saat pengadaan dilakukan. Temuan ini menjadi bagian dari hasil pemeriksaan BPK atas pengelolaan anggaran di unit kerja tersebut.

Klaim Toleransi Manajemen Risiko

Klaim bahwa selisih harga gembok Imipas masih dalam toleransi risk management disampaikan oleh pejabat terkait. Nyoman Adhi, yang mewakili pihak Kemenkumham, menyatakan bahwa temuan tersebut tidak melampaui ambang batas yang ditetapkan dalam kebijakan internal. Namun, faktanya adalah ia tidak merinci secara spesifik berapa angka ambang batas manajemen risiko yang dimaksud. Data menunjukkan bahwa tanpa penjelasan kuantitatif, pernyataan tersebut sulit diverifikasi secara independen. Sumber resmi dari BPK menegaskan bahwa setiap selisih harga harus dijelaskan dengan mekanisme pertanggungjawaban yang jelas, bukan sekadar asumsi toleransi.

Berdasarkan verifikasi atas laporan hasil pemeriksaan, selisih harga tersebut ditemukan dalam proses pengadaan gembok yang digunakan untuk keamanan sel dan pintu utama lapas. Anggaran yang dialokasikan untuk item ini tercatat dalam dokumen DIPA tahun anggaran berjalan. Bukti awal menunjukkan bahwa harga satuan yang dibayarkan lebih tinggi dibandingkan dengan harga pasaran yang terdata di beberapa distributor resmi. Hal ini bertentangan dengan prinsip efisiensi yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pengembalian Dana dan Tindak Lanjut

Faktanya adalah dana yang menjadi selisih harga telah dikembalikan ke kas negara. Hal ini dikonfirmasi melalui bukti setoran yang diterima oleh BPK selama proses pemeriksaan berlangsung. Pengembalian tersebut dilakukan oleh pihak penyedia barang setelah dilakukan koreksi atas nilai kontrak. Namun, proses pengembalian ini tidak menghilangkan kewajiban untuk melakukan evaluasi atas sistem pengendalian internal di unit kerja Imipas. Data menunjukkan bahwa pengembalian dana dilakukan dalam dua tahap, dengan total nilai yang setara dengan selisih harga yang ditemukan.

Kepala Lapas Imipas, dalam keterangan resminya, menyatakan bahwa langkah korektif telah diambil, termasuk memperbaiki prosedur pengadaan di masa mendatang. Meskipun demikian, verifikasi atas dokumen menunjukkan bahwa tidak ada perubahan signifikan pada sistem pengawasan internal sejak temuan pertama kali dilaporkan. Hal ini menjadi perhatian karena potensi penyimpangan serupa dapat terulang jika tidak ada penguatan kontrol. Sumber resmi dari Inspektorat Jenderal menyebutkan bahwa audit internal akan dilakukan secara berkala untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi pengadaan.

Evaluasi Sistem Pengadaan dan Implikasi

Berdasarkan verifikasi atas data yang dihimpun, temuan ini bukan kasus pertama di lingkungan pemasyarakatan. Sebelumnya, BPK juga menemukan kejanggalan dalam pengadaan barang lain seperti makanan dan peralatan kebersihan di beberapa lapas. Pola yang muncul adalah adanya kesenjangan antara harga kontrak dengan harga wajar di pasar. Hal ini menunjukkan bahwa kelemahan sistemik dalam perencanaan dan pengawasan pengadaan belum sepenuhnya teratasi. Klaim bahwa selisih harga masih dalam toleransi risk management menjadi tidak relevan jika tidak disertai dengan batasan yang jelas dan terdokumentasi dalam standar operasional prosedur.

Data yang diperoleh dari LKPP menunjukkan bahwa harga standar untuk gembok dengan spesifikasi serupa berkisar antara Rp45.000 hingga Rp60.000 per unit di pasaran. Sementara itu, nilai yang dibayarkan dalam kontrak Imipas tercatat di atas kisaran tersebut. Meskipun selisih per unit terbilang kecil, jika dikalikan dengan jumlah pengadaan yang mencapai ratusan unit, dampaknya terhadap anggaran menjadi signifikan. Sumber resmi dari BPK menegaskan bahwa pengembalian dana tidak serta-merta menghentikan proses hukum jika ditemukan unsur kesengajaan. Namun, hingga saat ini belum ada indikasi pidana, sehingga penyelesaian dilakukan melalui jalur administratif.

Kesimpulan dari verifikasi ini adalah bahwa temuan BPK atas selisih harga gembok Imipas adalah benar dan telah ditindaklanjuti dengan pengembalian dana. Namun, pernyataan mengenai toleransi risk management dinilai menyesatkan karena tidak didukung oleh parameter yang transparan. Masyarakat berhak mendapatkan kejelasan mengenai batas toleransi tersebut agar dapat menilai akuntabilitas pengelolaan anggaran. Rekomendasi dari pemeriksa adalah agar seluruh unit kerja melakukan pemutakhiran data harga secara berkala dan memperkuat fungsi pengawasan internal sebelum kontrak ditandatangani. Hal ini penting untuk mencegah terulangnya temuan serupa di masa mendatang.