Biaya Haji 2027 Diusulkan Naik Jadi Rp107 Juta per Jemaah, Ini Rinciannya

Kementerian Agama RI mengusulkan kenaikan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) tahun 2027 menjadi Rp107 juta per jemaah haji reguler. Usulan ini naik sebesar Rp19,9 juta atau sekitar 22,8% dibandingkan biaya haji tahun sebelumnya yang sebesar Rp87,1 juta. Usulan tersebut disampaikan dalam Rapat Kerja bersama Komisi VIII DPR RI pada Selasa (7/7) sebagai dasar pembahasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang akan ditanggung jemaah nantinya.

Kenaikan signifikan ini terutama dipicu oleh lonjakan harga avtur dunia dan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, dua komponen biaya terbesar dalam operasional penerbangan haji. Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri, Khoirizi, menjelaskan bahwa harga avtur pada kuartal pertama 2026 sudah melonjak 35% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya akibat ketidakstabilan geopolitik global. Selain itu, kurs rupiah melemah ke kisaran Rp16.500 per dolar AS, yang mempengaruhi biaya akomodasi di Arab Saudi yang dibayar dalam mata uang dolar.

Rincian biaya yang diusulkan mencakup enam komponen utama: biaya penerbangan Indonesia–Arab Saudi PP, akomodasi di Mekkah dan Madinah, konsumsi, transportasi darat, visum, dan biaya operasional lainnya. Komponen penerbangan menyumbang porsi terbesar sekitar 38% dari total BPIH, diikuti akomodasi selama di Tanah Suci. Dengan kenaikan avtur, maskapai Garuda Indonesia dan Saudia Airlines sebagai penyedia angkutan haji harus menyesuaikan tarif. Sementara itu, pemondokan di sektor sekitar Masjidil Haram dan Masjid Nabawi juga mengalami kenaikan harga sewa menyusul meningkatnya permintaan pasca pemulihan pasca-pandemi.

Dalam usulan tersebut, pemerintah mengajukan skema pembiayaan di mana Bipih yang dibebankan kepada jemaah hanya 60% dari total BPIH, yaitu sekitar Rp64,2 juta, sedangkan sisanya disubsidi dari nilai manfaat hasil pengelolaan dana setoran awal jemaah oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Namun, beberapa anggota DPR dari Fraksi PKS dan Fraksi PPP meminta pemerintah untuk menekan biaya penerbangan dengan mencari alternatif maskapai lain atau menegosiasi harga avtur dengan Pertamina secara khusus. Mereka khawatir kenaikan yang terlalu tinggi akan memberatkan jemaah menengah ke bawah yang rata-rata telah mengantre bertahun-tahun.

Menteri Agama, Nasaruddin Umar, menyatakan bahwa pemerintah akan mengkaji ulang komponen-komponen biaya yang bisa diefisienkan tanpa mengurangi kualitas pelayanan. Selain itu, penguatan nilai tukar rupiah yang mulai membaik belakangan ini diharapkan dapat menurunkan proyeksi kurs saat penetapan akhir BPIH pada November mendatang. Masyarakat diimbau untuk tidak panik dan tetap melanjutkan pelunasan sesuai tahapan, karena besaran final Bipih akan ditetapkan oleh DPR dan pemerintah setelah melalui serangkaian rapat dengar pendapat dengan berbagai pihak, termasuk asosiasi travel haji dan maskapai. Pemerintah juga berjanji akan meningkatkan transparansi penggunaan dana haji agar kepercayaan publik tetap terjaga. Dengan persiapan matang, diharapkan penyelenggaraan haji 1448 H/2027 M dapat berlangsung lebih baik dan nyaman bagi seluruh jemaah.