Belanja Pendidikan Membengkak, Capaian Siswa Melandai

Presipiasi anggaran pendidikan di berbagai tingkat pemerintahan terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Alokasi dana besar dialirkan untuk pembangunan sarana, insentif guru, bantuan operasional sekolah, hingga program pengayaan kurikulum. Namun hasil belajar siswa, khususnya pada kompetensi literasi dan numerasi dasar, tidak bergerak secepat dana yang digelontorkan. Pertanyaan yang muncul bukan lagi soal besarnya uang, melainkan ke mana uang itu benar-benar bekerja.

Paradoks pendanaan dan hasil belajar

Dalam beberapa tahun terakhir, porsi anggaran pendidikan tetap menjadi salah satu pos terbesar dalam belanja negara, sejalan dengan amanat undang-undang yang mensyaratkan porsi minimal dua puluh persen bagi pemerintah pusat dan daerah. Besaran persentase tersebut sudah dipenuhi, bahkan kerap dilampaui. Data menunjukkan bahwa alokasi berada pada jalur yang benar dari sisi kuantitatif.

Faktanya adalah peningkatan anggaran tidak otomatis diterjemahkan menjadi keterampilan siswa yang lebih baik. Survei kemampuan siswa berskala internasional secara konsisten menempatkan kemampuan membaca dan memecahkan masalah matematis siswa Indonesia pada posisi bawah dibandingkan negara-negara peserta lain. Sementara itu, standar kelulusan di banyak daerah tetap bergantung pada ujian yang bobotnya tidak selalu mengukur kompetensi inti. Kondisi ini menciptakan kesan bahwa output pendidikan membaik, padahal yang berubah lebih pada administratif.

Berdasarkan verifikasi terhadap pola belanja yang beredar, sebagian besar dana habis untuk komponen berulang: honor, tunjangan, dan pemeliharaan gedung. Komponen yang paling langsung menyentuh kualitas proses belajar—pelatihan guru berkelanjutan, pendampingan individu untuk siswa tertinggal, evaluasi dampak program—biasanya mendapat porsi paling kecil dan paling mudah dipangkas ketika ada pergeseran prioritas.

Kesenjangan yang tidak terbeli dengan uang

Klaim bahwa penambahan dana pasti menaikkan hasil belajar bersifat terlalu sederhana. Masalahnya bersifat struktural. Pertama, distribusi sumber daya antarwilayah masih timpang. Sekolah di pusat kota dan sekolah di wilayah terpencil menerima formula dana yang serupa, tetapi menghadapi kondisi yang sangat berbeda: ketersediaan guru mata pelajaran, konektivitas internet, dan latar belakang ekonomi siswa.

Kedua, kualitas rekrutmen dan pendidikan guru belum sepenuhnya dijaga. Seorang guru yang kompeten mampu mengubah hasil belajar dengan sumber daya terbatas, sedangkan guru yang belum siap bisa menghamburkan anggaran besar tanpa dampak berarti. Pelatihan yang ada sering berupa kegiatan sekali jadi, tanpa tindak lanjut dan tanpa pengukuran hasil. Akibatnya, kompetensi pedagogik tidak terbentuk secara konsisten.

Ketiga, intervensi untuk siswa yang tertinggal datang terlalu lambat. Siswa yang belum mencapai kompetensi minimum di awal jenjang terus diajak naik kelas tanpa program pemulihan yang terstruktur. Padahal, selisih kemampuan awal yang dibiarkan menumpuk akan semakin sulit ditutup pada jenjang berikutnya. Di sinilah letak titik kebocoran yang paling mahal.

Menyesatkan jika persoalan ini hanya dibaca sebagai soal kurangnya dana. Anggaran memang penting, tetapi anggaran yang diarahkan ke titik yang salah akan menghasilkan belanja besar dengan dampak kecil. Bukti dari berbagai evaluasi program menunjukkan bahwa intervensi yang terukur, terarah pada kelompok paling membutuhkan, dan dievaluasi berkala memberi hasil jauh lebih efisien dibanding program merata tanpa sasaran.

Arah belanja dan akuntabilitas

Perubahan yang diperlukan dimulai dari cara mengukur. Sekolah dan daerah seharusnya dinilai bukan dari jumlah kegiatan atau serapan anggaran, melainkan dari perubahan hasil belajar siswa dari waktu ke waktu. Ketika indikator kinerja bergeser, perilaku birokrasi akan ikut berubah. Saat ini, laporan realisasi dana kerap berhenti pada angka penyerapan, bukan pada mutu yang dihasilkan.

Selain itu, transparansi data belajar perlu dibuka lebih luas. Orang tua, sekolah, dan publik membutuhkan gambaran jujur tentang capaian siswa agar dapat mengawasi dan mendukung. Data yang tersimpan rapat justru memperlambat koreksi. Dalam konteks ini, pengawasan berbasis data bukan soal hukuman, melainkan perbaikan sistem.

Pengelolaan dana juga harus memberi ruang fleksibilitas pada sekolah yang sudah menunjukkan kinerja baik. Sekolah dengan rekam jejak transparan dan dampak terbukti dapat dipercaya mengalokasikan sumber dayanya sesuai kebutuhan lokal, termasuk untuk remedial, bimbingan tambahan, dan pendampingan guru. Fleksibilitas tanpa akuntabilitas berisiko disalahgunakan, tetapi akuntabilitas tanpa fleksibilitas melumpuhkan inisiatif.

Langkah lanjutan yang realistis

Ada beberapa prioritas yang dapat dijalankan tanpa menunggu penambahan anggaran besar. Pertama, memusatkan pendampingan pada siswa dengan kemampuan di bawah standar minimum, dimulai dari jenjang awal. Kedua, mengikat pelatihan guru dengan praktik kelas dan evaluasi hasil, bukan sekadar kehadiran dalam workshop. Ketiga, memperkuat evaluasi independen atas setiap program besar sehingga diketahui mana yang layak dilanjutkan dan mana yang harus dihentikan.

Kesimpulan sementara dari rangkaian bukti tersebut cukup jelas: masalah utama bukan pada besarnya pos anggaran, melainkan pada kecermatan penggunaannya. Anggaran pendidikan yang besar adalah modal, bukan jaminan. Tanpa arah yang tajam, tanpa pengukuran yang jujur, dan tanpa akuntabilitas di tingkat sekolah, peningkatan belanja akan terus menghasilkan angka yang rapi tetapi kompetensi siswa tetap tertinggal.

Berdasarkan verifikasi atas pola yang berulang, perbaikan nyata hanya terjadi ketika setiap rupiah dapat ditelusuri sampai ke ruang kelas, dan setiap ruang kelas dinilai berdasarkan apa yang benar-benar dikuasai anak didiknya.