BANTUL — Satker PJN Larang Pedagang Berjualan di JJLS Kelok 23

Pemerintah melalui Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional (Satker PJN) Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta mengeluarkan peringatan keras terkait tata tertib di Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) segmen Kelok 23. Ruas jalan strategis yang menghubungkan wilayah Bantul hingga Gunungkidul tersebut resmi dilarang menjadi lokasi aktivitas perdagangan kaki lima demi menjaga keselamatan lalu lintas dan kelancaran mobilitas logistik selatan Jawa.

Pembangunan infrastruktur yang dirancang membelah perbukitan karst ini sejatinya menjadi magnet baru bagi pengguna jalan karena panorama alamnya yang spektakuler. Namun, pesona visual tersebut memicu kekhawatiran serius terkait potensi okupasi ruang jalan oleh pedagang liar yang berisiko menciptakan titik kemacetan baru serta memicu kecelakaan fatal di area turunan dan tikungan tajam.

Kronologi Pembangunan dan Munculnya Potensi Kerawanan

Berdasarkan pantauan lapangan dan catatan investigasi tim redaksi, eskalasi keramaian di kawasan Kelok 23 meningkat drastis pasca penyelesaian konstruksi fisik:

1. 28 Agustus: Konstruksi fisik segmen JJLS Kelok 23 dinyatakan rampung secara struktural, menyambungkan konektivitas pesisir selatan Bantul menuju Gunungkidul.
2. Awal September: Arus kendaraan roda dua maupun roda empat mulai memadati area perbukitan, disertai maraknya pengendara yang berhenti di bahu jalan untuk berswafoto.
3. Pertengahan September: Satker PJN bersama aparat gabungan daerah melakukan inspeksi khusus dan menemukan indikasi awal pendirian lapak semipermanen di sepanjang ruang milik jalan.

"Ruas Kelok 23 dirancang dengan spesifikasi jalan nasional berkecepatan rencana tinggi serta memiliki kontur elevasi curam. Aktivitas perdagangan di tepi jalan sangat membahayakan, baik bagi pedagang itu sendiri maupun bagi pengguna jalan yang melintas," tegas perwakilan otoritas jalan nasional dalam keterangannya.

Daftar Larangan Kritis di Kawasan Kelok 23

Guna mencegah timbulnya korban jiwa dan kerusakan infrastruktur, otoritas terkait merumuskan sejumlah pembatasan ketat yang wajib ditaati oleh seluruh elemen masyarakat:

• Larangan Berjualan di Bahu Jalan: Area Ruang Milik Jalan (Rumija) dan Ruang Pengawasan Jalan (Ruwasja) harus steril total dari lapak pedagang makanan, minuman, maupun cinderamata.
• Larangan Parkir Liar di Tikungan Kritis: Kendaraan dilarang keras berhenti di area blind spot dan tanjakan terjal yang dapat memicu tabrakan beruntun.
• Larangan Mendirikan Bangunan Ilegal: Setiap pendirian bangunan tanpa izin di tebing pengaman atau lereng jalan akan ditindak tegas karena berpotensi merusak stabilitas lereng dan memicu longsor.
• Larangan Membuang Sampah Sembarangan: Penumpukan sampah di saluran drainase lereng jalan berpotensi menyumbat aliran air hujan dan merusak struktur aspal.

Ancaman Regulasi dan Penegakan Hukum Terpadu

Penertiban di kawasan JJLS Kelok 23 memiliki landasan hukum yang kuat, mengacu pada Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan serta Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Setiap orang yang sengaja melakukan kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan dapat dikenai sanksi pidana kurungan hingga denda administratif puluhan juta rupiah.

Pemerintah daerah bersama kepolisian dan Satpol PP dijadwalkan menggelar patroli berkala di sepanjang koridor Kelok 23. Pengawasan terpadu ini difokuskan pada penegakan aturan parkir dan sterilisasi pedagang kaki lima sebelum kawasan tersebut telanjur berkembang menjadi pasar tumpah ilegal yang sulit ditertibkan di kemudian hari.