## Banggar DPR Desak Pemerintah Pusat Intervensi Polemik PPPK Tidore yang Tolak Dirumahkan

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah mendesak pemerintah pusat segera turun tangan merespons aksi demonstrasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Tidore Kepulauan, Maluku Utara, yang menolak kebijakan pemutusan hubungan kerja. Said menilai, tekanan fiskal yang kini melanda mayoritas pemerintah daerah tidak bisa lagi diabaikan dan memerlukan intervensi langsung dari pemerintah pusat. “Dari sisi Banggar sebenarnya sudah menyampaikan jauh-jauh hari kepada pemerintah bahwa kondisi fiskal di daerah sudah mengalami tekanan yang luar biasa. Oleh karenanya, alangkah baiknya jika pemerintah pusat ikut turun rembuk dengan daerah,” ujar Said saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (8/7/2026). Pernyataan itu muncul sebagai tanggapan atas unjuk rasa yang digelar para PPPK di Tidore. Mereka menolak keputusan pemkot yang berencana mengakhiri kontrak kerja sejumlah pegawai. Kebijakan tersebut didasari oleh terbatasnya ruang fiskal daerah sehingga beban belanja pegawai dinilai tidak lagi sebanding dengan kemampuan keuangan pemkot. Said menekankan bahwa situasi ini bukanlah kasus tunggal. Banyak daerah di Indonesia, menurutnya, tengah bergulat dengan masalah serupa: pendapatan asli daerah (PAD) yang stagnan, sementara belanja wajib—termasuk gaji dan tunjangan pegawai—terus membengkak. Hal itu menciptakan dilema fiskal yang memaksa sejumlah pemda mengambil langkah ekstrem, termasuk merumahkan tenaga kontrak yang selama ini menjadi tulang punggung pelayanan publik. “Pemerintah pusat tidak bisa lepas tangan. Harus ada dialog intensif untuk mencari solusi yang tidak merugikan para PPPK, tetapi juga tidak membebani keuangan daerah lebih parah. Mungkin perlu ada skema bantuan, relaksasi, atau bahkan restrukturisasi belanja yang difasilitasi pusat,” tambah Said. Sebelumnya, Wali Kota Tidore Kepulauan menawarkan opsi pemangkasan tunjangan sebesar 30 persen sebagai alternatif dari perumahan total. Namun, opsi itu belum diterima sepenuhnya oleh para pegawai yang merasa kontribusi mereka selama ini tidak sebanding dengan pengorbanan yang diminta. DPR melalui Banggar berjanji akan terus memantau perkembangan ini dan mendorong kementerian terkait, termasuk Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri, untuk segera duduk bersama Pemkot Tidore mencari jalan keluar terbaik. Said mengingatkan, persoalan ini menyangkut hajat hidup ratusan keluarga serta stabilitas pelayanan publik di wilayah kepulauan yang rentan. Informasi ini dihimpun Lurusin.com dari kawasan Senayan, Jakarta.