APBN 2026 Catat Defisit Rp196 Triliun, Setoran Pajak Rp1.035 Triliun

Ruang konferensi pers Kementerian Keuangan di lantai dua Gedung Djuanda I, Jakarta, siang itu dipenuhi wartawan dan analis fiskal. Udara terasa berat ketika Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membuka paparannya. Layar di belakangnya menampilkan dua angka yang langsung memicu hujan notula digital: defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 telah menembus Rp196 triliun hingga akhir kuartal pertama, sementara setoran pajak tercatat sebesar Rp1.035 triliun. Data ini bersumber dari laporan realisasi APBN per 31 Maret 2026 yang dirilis oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan dikutip langsung dalam paparan resmi Menteri Keuangan. Tidak ada tepuk tangan; hanya bunyi ketukan keyboard yang mengiringi pengakuan tentang tekanan fiskal yang kini menjadi kenyataan kuartalan.

Pendapatan Negara: Tumpuan Pajak di Tengah Kelesuan Non-Pajak

Dari total pendapatan negara yang mencapai sekitar Rp1.265 triliun dalam tiga bulan pertama 2026, penerimaan perpajakan menyumbang Rp1.035 triliun, tumbuh 4,2 persen secara tahunan (year-on-year/yoy). Angka ini berasal dari tiga pilar utama: Pajak Penghasilan (PPh) non-migas sebesar Rp470 triliun, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) sebesar Rp395 triliun, serta cukai dan bea masuk yang secara agregat menyentuh Rp170 triliun. Namun, sisi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mengalami kontraksi signifikan: hanya terkumpul Rp165 triliun, tertekan oleh penurunan harga komoditas unggulan—khususnya batu bara dan minyak kelapa sawit—yang menjadi penopang dividen BUMN dan royalti sumber daya alam.

"Kita harus jujur, basis pajak kita masih sempit dan terlalu bergantung pada sektor formal yang terbatas. Meskipun kepatuhan meningkat, dampak perlambatan global sudah mulai terasa pada setoran final withholding tax dari sektor komoditas," ujar Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam sesi tanya jawab, merujuk pada laporan mingguan realisasi pajak yang disusun oleh Badan Kebijakan Fiskal.

Tekanan ini bukan sekadar angka di lembar kerja pelaporan; ia menandakan bahwa transformasi struktural pendapatan negara—yang kerap dijanjikan dalam berbagai dokumen reformasi fiskal—masih jauh dari realisasi. Direktorat Jenderal Pajak mencatat, rasio penerimaan perpajakan terhadap Produk Domestik Bruto (tax ratio) masih tertahan di level 9,8 persen, stagnan dibandingkan periode yang sama tahun lalu, meskipun nominalnya meningkat tipis.

Belanja Negara: Beban Subsidi dan Bunga yang Mengeras

Pada sisi belanja, pemerintah membukukan realisasi sebesar Rp1.461 triliun hingga akhir Maret 2026—menghasilkan defisit Rp196 triliun yang setara dengan 1,78 persen terhadap perkiraan PDB nominal kuartal tersebut. Dua komponen mendominasi: belanja subsidi dan kompensasi energi melonjak 18,3 persen (yoy) menjadi Rp142 triliun, dipicu oleh kenaikan harga minyak mentah global yang memaksa penambahan alokasi kompensasi kepada Pertamina dan PLN. Sementara itu, pembayaran bunga utang pemerintah—yang terdiri dari Surat Berharga Negara (SBN) domestik dan pinjaman luar negeri—mencapai Rp112 triliun, naik 9,7 persen (yoy) akibat kombinasi suku bunga acuan Bank Indonesia yang bertahan di 6,25 persen serta pelemahan nilai tukar rupiah yang mendorong kupon SBN seri global dalam denominasi dolar AS membengkak dalam setara rupiah.

"Belanja subsidi ini adalah pos yang rigid dan sulit dikompresi tanpa menimbulkan risiko sosial-politik. Di tengah ketidakpastian Timur Tengah dan geopolitik Ukraina yang belum mereda, kita tidak bisa berasumsi harga energi akan kembali rendah," jelas Purbaya, mengacu pada proyeksi harga minyak Indonesia (ICP) yang dinaikkan dari asumsi APBN awal sebesar US$60 per barel menjadi US$68 per barel dalam revisi asumsi dasar yang tengah dibahas bersama Badan Anggaran DPR.

Belanja Kementerian/Lembaga dan Transfer ke Daerah (TKD) masih berjalan sesuai jadwal, namun serapan di pos infrastruktur terpantau di bawah target karena sebagian proyek multiyears baru memasuki tahap pengadaan pada kuartal pertama. Ini menjadi pedang bermata dua: menahan defisit agar tidak lebih dalam, tetapi berisiko menciptakan lonjakan belanja pada kuartal ketiga dan keempat yang akan kembali menekan saldo kas negara.

Pembiayaan dan Risiko Utang di Tengah Pasar yang Volatil

Untuk menutup defisit Rp196 triliun, pemerintah mengandalkan pembiayaan melalui penerbitan SBN secara bertahap di pasar primer domestik. Data Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) menunjukkan, hingga Maret 2026 pemerintah telah menerbitkan SBN neto sebesar Rp155 triliun, sementara sisanya berasal dari pinjaman tunai bilateral dan multilateral serta penggunaan Saldo Anggaran Lebih (SAL) tahun sebelumnya. Yield rata-rata tertimbang SBN tenor 10 tahun naik ke level 7,2 persen, mencerminkan ekspektasi pasar terhadap kenaikan cost of fund global pasca-pengetatan moneter berkepanjangan di Amerika Serikat dan Eropa. Kondisi ini membuat biaya penerbitan utang baru semakin mahal, menciptakan siklus yang mengunci ruang gerak fiskal ke depan.

Yang mencemaskan para pengamat adalah sensitivitas pembayaran bunga terhadap perubahan kurs. Dengan komposisi porsi kepemilikan asing pada SBN domestik yang masih sekitar 15 persen, serta eksposur pinjaman luar negeri senilai miliaran dolar AS, depresiasi rupiah sebesar satu poin persentase saja dapat menambah beban bunga dan pokok utang secara signifikan dalam rupiah. Laporan bulanan DJPPR menyebutkan bahwa rasio utang pemerintah terhadap PDB masih terkendali di angka 39,1 persen—jauh di bawah batas Undang-Undang Keuangan Negara sebesar 60 persen—tetapi indikator kemampuan membayar bunga (interest-to-revenue ratio) telah naik ke 14,8 persen, mendekati ambang kewaspadaan 15 persen yang dijadikan acuan oleh Dana Moneter Internasional (IMF) bagi negara berkembang.

Prospek Sisa Tahun: Antara Optimisme Pajak dan Realita Global

Pemerintah masih mempertahankan target defisit 2026 sebesar 2,53 persen terhadap PDB dalam APBN yang ditetapkan akhir 2025 lalu. Namun, dengan realisasi kuartal pertama yang sudah menyentuh 1,78 persen, ruang hingga akhir tahun menjadi sangat sempit—hanya tersisa sekitar 0,75 poin persentase defisit tambahan untuk tiga kuartal berikutnya, dengan asumsi pertumbuhan ekonomi tahunan 5,1 persen yang kini terlihat ambisius pasca-revisi proyeksi Bank Dunia menjadi 4,7 persen. Direktorat Jenderal Pajak dikabarkan tengah menyiapkan strategi ekstensifikasi melalui pemanfaatan data digital dari transaksi e-commerce dan platform agregator, yang diharapkan dapat menambah penerimaan pajak di semester kedua.

"Kuartal pertama selalu menjadi cermin yang paling jujur: ia menunjukkan apakah asumsi-asumsi kita bekerja atau hanya ilusi anggaran. Saat ini, indikasinya adalah bahwa kita harus bersiap untuk kemungkinan revisi target pendapatan dan penyesuaian belanja non-prioritas di kuartal ketiga," ujar seorang pejabat Badan Kebijakan Fiskal yang enggan disebut namanya, mengisyaratkan bahwa dokumen amandemen APBN mungkin akan diajukan pemerintah ke parlemen menjelang Juli 2026.

Dengan dinamika ini, tiga bulan pembuka 2026 telah mengonfirmasi bahwa defisit bukan sekadar selisih angka pendapatan dan belanja, melainkan termometer tekanan struktural yang membutuhkan lebih dari sekadar injeksi pembiayaan.