Anwar Bashori Nilai Rupiah Digital Belum Urgen Direalisasikan

Jakarta — Calon Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI), M. Anwar Bashori, menilai realisasi pembentukan rupiah digital yang terkait dengan Central Bank Digital Currency (CBDC) belum urgen untuk segera dilakukan. Pernyataan tersebut disampaikan Anwar saat menjalani uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test di Gedung DPR/MPR RI, Kamis (27/8/2026). Pandangan ini mencuat di tengah proses seleksi calon pimpinan bank sentral yang tengah berlangsung di parlemen dan menjadi perhatian luas kalangan pelaku pasar, akademisi, hingga pengamat kebijakan moneter.

Kronologi Pernyataan Anwar Bashori

Pernyataan Anwar tersebut muncul dalam forum fit and proper test yang menjadi tahapan penting sebelum seorang calon resmi ditetapkan menduduki jabatan Deputi Gubernur BI. Berikut kronologi pernyataannya:

1. Anwar Bashori menjalani uji kelayakan dan kepatutan sebagai calon Deputi Gubernur BI di hadapan anggota DPR RI.
2. Dalam forum tersebut, sejumlah anggota dewan menyoroti kesiapan Bank Indonesia dalam menghadirkan rupiah digital atau digital rupiah di tengah pesatnya perkembangan teknologi keuangan.
3. Anwar kemudian menyampaikan bahwa kebutuhan terhadap CBDC, termasuk rupiah digital, belum mendesak untuk direalisasikan dalam waktu dekat.
4. Menurutnya, langkah penerbitan rupiah digital tetap perlu dipersiapkan secara matang, namun tidak boleh dipercepat tanpa didasari kebutuhan dan kesiapan yang jelas.

Alasan Rupiah Digital Dinilai Belum Urgen

Anwar menilai bahwa percepatan penerbitan rupiah digital harus disesuaikan dengan kebutuhan ekonomi nasional serta kesiapan infrastruktur. Ia menekankan pentingnya kajian mendalam sebelum bank sentral meluncurkan mata uang digital yang berdampak luas terhadap sistem pembayaran dan stabilitas moneter.

"Realisasi pembentukan rupiah digital yang terkait dengan CBDC memang belum urgen," ujar Anwar dalam uji kelayakan tersebut.

Setidaknya ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan Anwar dalam menyikapi pengembangan rupiah digital:

• Kesiapan teknologi dan infrastruktur digital perbankan nasional yang belum merata.
• Tingkat adopsi masyarakat terhadap sistem pembayaran digital yang masih bertahap.
• Perlunya koordinasi lintas lembaga sebelum kebijakan penerbitan dilakukan.
• Kajian risiko terhadap stabilitas sistem keuangan dan perlindungan konsumen.

Perjalanan Proyek Rupiah Digital Bank Indonesia

Bank Indonesia sejatinya telah lama mengkaji pengembangan rupiah digital. Sejak 2022, bank sentral memperkenalkan Proyek Garuda sebagai inisiatif pengembangan desain rupiah digital berbasis CBDC. Proyek ini dirancang untuk menjawab tantangan era digital, termasuk hadirnya aset kripto serta kebutuhan sistem pembayaran yang lebih cepat, murah, dan efisien.

Dalam beberapa kesempatan, Gubernur BI menyebut bahwa digital rupiah akan dikembangkan secara bertahap dengan memperhatikan aspek keamanan siber, perlindungan konsumen, serta stabilitas moneter dan sistem keuangan. Namun demikian, kalender penerbitan yang pasti masih menjadi perdebatan, terutama di tengah dinamika ekonomi global yang bergejolak.

Pandangan Anwar bahwa rupiah digital belum urgen sejalan dengan pendekatan kehati-hatian yang kerap diambil bank sentral. Meski demikian, sejumlah pengamat mengingatkan bahwa keterlambatan penerbitan rupiah digital berisiko membuat Indonesia tertinggal dalam kompetisi mata uang digital antarnegara, mengingat sejumlah bank sentral dunia telah memasuki tahap uji coba CBDC ritel dan grosir.

Peran Deputi Gubernur dan Proses Seleksi di DPR

Sebagai calon Deputi Gubernur, Anwar Bashori kelak akan bertanggung jawab membantu Gubernur BI dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan bank sentral. Proses fit and proper test di DPR menjadi penentu kelayakan seorang calon, mencakup pengujian kompetensi, integritas, serta wawasan terhadap arah kebijakan moneter, sistem pembayaran, dan stabilitas keuangan.

Hasil akhir dari uji kelayakan tersebut akan ditetapkan oleh DPR RI dan menjadi pertimbangan bagi Presiden dalam menentukan pimpinan bank sentral periode berikutnya. Keputusan ini dinilai krusial karena akan menentukan arah kebijakan moneter dan sistem pembayaran nasional dalam beberapa tahun ke depan.

Respons dan Langkah ke Depan

Pernyataan Anwar pun menjadi bahan diskusi di kalangan pelaku pasar dan akademisi. Sebagian menilai sikap tersebut menunjukkan keseriusan calon pimpinan BI dalam mempertimbangkan risiko sebelum mengambil kebijakan. Sebagian lainnya berharap pengembangan rupiah digital tetap berjalan sesuai peta jalan yang telah disusun BI agar Indonesia tidak tertinggal dari negara lain.

Hingga berita ini ditulis, proses fit and proper test calon Deputi Gubernur BI masih berlangsung. Terlepas dari perdebatan mengenai urgensinya, pengembangan rupiah digital dipastikan tetap menjadi bagian dari agenda strategis Bank Indonesia. Keputusan akhir mengenai kapan rupiah digital benar-benar diterbitkan akan sangat bergantung pada kesiapan ekosistem, regulasi, serta dinamika kebutuhan masyarakat.