Antijepang di Korea dan Cina: Luka Lama, Penyesalan yang Tak Tuntas

Lebih dari tujuh dekade setelah Perang Dunia II berakhir, Jepang masih menghadapi tembok ketidakpercayaan dari dua tetangga terdekatnya di Asia Timur. Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen sejarah, pernyataan resmi, dan hasil survei opini, sentimen antijepang di Korea Selatan dan Cina tidak lahir dari nostalgia belaka. Faktanya adalah, sejumlah persoalan yang dapat diverifikasi — kejahatan masa perang yang belum tuntas, permintaan maaf yang dinilai tidak konsisten, dan sengketa wilayah yang masih terbuka — terus menjaga jarak emosional antara Tokyo dan kedua negara tersebut.

Jejak Kejahatan Masa Perang yang Belum Tertutup

Jepang menjajah Semenanjung Korea dari 1910 hingga 1945 dan menduduki wilayah Tiongkok sejak invasi Manchuria pada 1931 hingga kekalahannya pada 1945. Pengadilan Militer Internasional untuk Timur Jauh (IMTFE) yang bersidang di Tokyo pada 1946–1948 mendokumentasikan berbagai kekejaman, termasuk pembantaian Nanjing pada 1937. Bagi banyak keluarga di Korea dan Cina, catatan itu bukan angka mati, melainkan sejarah lisan yang diwariskan dari generasi ke generasi.

Isu perempuan yang dipaksa melayani tentara Jepang selama perang menjadi titik paling menyakitkan. Data menunjukkan jumlah korban diperkirakan mencapai ratusan ribu orang, dengan mayoritas berasal dari Semenanjung Korea dan Cina. Jepang baru mengakui keterlibatan militernya secara resmi melalui Pernyataan Kono pada 1993, tetapi pengakuan itu tidak pernah diikuti kompensasi negara yang memadai bagi para korban.

Ketegangan kembali memuncak ketika Mahkamah Agung Korea Selatan pada 2018 memutuskan bahwa perusahaan-perusahaan Jepang wajib membayar kompensasi kepada pekerja paksa masa perang. Tokyo menolak putusan tersebut dengan alasan persoalan itu telah diselesaikan melalui perjanjian bilateral 1965. Sementara itu, kesepakatan 2015 antara kedua pemerintah yang menyediakan dana satu miliar yen untuk para korban justru dikritik organisasi korban karena ditandatangani tanpa persetujuan mereka, dan kemudian dibubarkan oleh pemerintahan berikutnya di Seoul.

Penyesalan yang Dianggap Setengah Hati

Inti persoalannya, menurut para peneliti, bukanlah ketiadaan permintaan maaf, melainkan konsistensi sikap resmi Jepang. Pernyataan Murayama pada 1995 dan Pernyataan Kono pada 1993 dipandang sebagai langkah maju. Namun, kunjungan pejabat tinggi Jepang ke Kuil Yasukuni — tempat 14 penjahat perang kelas A hasil vonis IMTFE disemayamkan — secara berkala memicu kecaman dari Beijing dan Seoul.

Berdasarkan verifikasi atas materi kurikulum, revisi buku teks sejarah Jepang yang dinilai meredupkan narasi kejahatan perang juga menjadi pemicu gesekan. Klaim bahwa Jepang tidak sungguh-sungguh menyesal tidak muncul dari emosi semata; ia berakar pada pola kebijakan yang oleh banyak pengamat disebut ambivalen — mengakui sebagian kesalahan, tetapi menolak tanggung jawab hukum dan finansial atas bagian lainnya.

Sengketa Wilayah dan Boikot Ekonomi

Di luar dimensi sejarah, konflik kontemporer ikut memelihara sentimen negatif. Kepulauan Dokdo yang dikuasai Korea Selatan namun diklaim Jepang dengan nama Takeshima, serta Kepulauan Senkaku/Diaoyu yang dikelola Cina namun diklaim Jepang, menjadi titik gesekan yang berulang. Nasionalisasi Senkaku oleh pemerintah Jepang pada 2012 memicu demonstrasi besar-besaran dan boikot produk Jepang di Cina.

Pada 2019, Jepang memberlakukan pembatasan ekspor bahan baku industri terhadap Korea Selatan, memicu gerakan boikot “No Japan” yang meluas di kalangan konsumen Korea. Sengketa dagang itu akhirnya mereda setelah kedua pihak melakukan negosiasi, tetapi kepercayaan publik yang tergerus tidak serta-merta pulih. Data menunjukkan siklus serupa terjadi berulang kali: setiap insiden diplomatik baru membuka kembali luka lama.

Opini Publik: Kebencian yang Terukur

Hasil survei gabungan yang dilakukan Genron NPO dari Jepang dan East Asia Institute dari Korea Selatan secara berkala menunjukkan citra Jepang di mata publik Korea Selatan berada pada titik terendah. Data menunjukkan proporsi responden Korea dengan persepsi negatif terhadap Jepang konsisten melampaui separuh sampel, dan pola serupa tampak pada survei terhadap responden Cina. Sebaliknya, persepsi publik Jepang terhadap kedua negara juga tidak lebih positif, membentuk lingkaran saling curiga yang sulit diputus.

Kesimpulan

Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen pengadilan, pernyataan resmi pemerintah, dan data survei, sentimen antijepang di Korea Selatan dan Cina bukan sekadar trauma sejarah yang irasional. Faktanya adalah, sentimen tersebut dipelihara oleh tiga variabel yang terukur: kejahatan masa perang yang belum terselesaikan secara hukum, sikap resmi Jepang yang dinilai tidak konsisten, serta sengketa wilayah dan ekonomi yang belum berakhir. Selama ketiga variabel itu belum berubah, jarak emosional antara Jepang dan tetangganya di Asia Timur diperkirakan akan bertahan.