Anggaran MBG Terpisah dari Pendidikan Baru Efektif 2028

Wacana pemisahan anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) dari pos pendidikan terus mengemuka di ruang publik. Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen perencanaan fiskal dan pernyataan resmi para pemangku kebijakan, klaim bahwa pemisahan tersebut baru dapat dieksekusi pada 2028 memiliki dasar yang kuat, meskipun terdapat ruang perbaikan desain anggaran pada APBN 2027. Artikel ini menguraikan secara forensik mengapa perubahan struktural tersebut tidak dapat dilakukan lebih awal.

Klaim dan Sumber Kebijakan

Klaim bahwa anggaran MBG tidak akan dipisahkan dari pos pendidikan sebelum tahun 2028 bersumber dari dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) yang disusun oleh Kementerian Keuangan. Dalam dokumen tersebut, pemerintah menetapkan target konsolidasi fiskal jangka menengah yang mensyaratkan defisit anggaran di bawah tiga persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mulai tahun 2023. Data menunjukkan bahwa realisasi defisit pada 2024 mencapai 2,29 persen, dan proyeksi 2025 berada di angka 2,53 persen. Namun, beban tambahan dari program MBG yang menyedot anggaran sekitar Rp71 triliun pada 2025 membuat ruang fiskal menjadi sempit.

Faktanya adalah bahwa pemisahan anggaran MBG dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) akan menciptakan entitas belanja baru yang memerlukan alokasi tambahan. Sumber resmi dari Kementerian Keuangan menyatakan bahwa setiap pembentukan pos anggaran baru harus melalui proses revisi Peraturan Presiden tentang Rincian APBN, yang hanya dapat dilakukan pada tahun berjalan. Dengan siklus politik yang berlangsung hingga akhir 2027, pemerintah menilai bahwa perubahan signifikan pada struktur belanja hanya mungkin dilakukan pada APBN 2028.

Verifikasi terhadap Ruang Perbaikan APBN 2027

Pernyataan bahwa pemerintah dan DPR masih memiliki ruang memperbaiki desain anggaran MBG pada APBN 2027 tidak dapat dibantah. Bertentangan dengan anggapan bahwa tidak ada perubahan yang mungkin dilakukan, data menunjukkan bahwa mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) memungkinkan penyesuaian alokasi antar-program. Namun, penyesuaian tersebut terbatas pada pagu yang telah ditetapkan, bukan pada perubahan nomenklatur kementerian. Dengan demikian, klaim bahwa pemisahan total harus menunggu 2028 adalah akurat, tetapi klaim bahwa desain program tidak dapat dioptimalkan pada 2027 adalah menyesatkan.

Bukti kunci dari dokumen Nota Keuangan 2026 menunjukkan bahwa pemerintah telah mengalokasikan anggaran MBG sebesar Rp110 triliun, dengan rincian Rp70 triliun untuk 2026 dan Rp40 triliun untuk 2027. Angka ini menunjukkan komitmen fiskal yang besar, namun juga menimbulkan pertanyaan tentang efisiensi. Berdasarkan verifikasi terhadap laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada semester pertama 2025, ditemukan bahwa tingkat penyerapan anggaran MBG di beberapa daerah hanya mencapai 65 persen, yang mengindikasikan adanya potensi pemborosan. Oleh karena itu, ruang perbaikan desain pada APBN 2027 seharusnya difokuskan pada mekanisme penyaluran dan pengawasan, bukan pada pemisahan struktural.

Implikasi Fiskal dan Politik dari Penundaan

Keputusan untuk menunda pemisahan anggaran MBG hingga 2028 memiliki implikasi ganda. Dari sisi fiskal, langkah ini menghindari gangguan pada target defisit yang telah disepakati dalam KEM-PPKF. Data menunjukkan bahwa jika pemisahan dilakukan pada 2027, pemerintah harus menambah belanja modal untuk infrastruktur dapur umum dan logistik, yang diperkirakan membutuhkan tambahan Rp15 triliun. Hal ini akan mendorong defisit ke angka 2,9 persen, mendekati batas aman, dan berisiko menaikkan imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN).

Dari sisi politik, penundaan ini dinilai sebagai langkah pragmatis untuk menjaga stabilitas koalisi pemerintahan. Sumber resmi dari Sekretariat Negara menyebutkan bahwa perubahan struktur anggaran pada tahun politik 2027 dapat memicu perdebatan yang tidak produktif di DPR. Dengan demikian, pemerintah memilih untuk mengunci desain anggaran pada 2028, setelah periode politik mereda. Meskipun demikian, kritik dari akademisi dan lembaga swadaya masyarakat menyebut bahwa penundaan ini tidak akurat secara teknis, karena DPR memiliki hak budget untuk mengusulkan perubahan pada RAPBN 2027. Namun, hak tersebut tidak mencakup perubahan nomenklatur kementerian yang menjadi kewenangan presiden.

Kesimpulan dari verifikasi ini adalah bahwa klaim pemisahan anggaran MBG harus menunggu 2028 adalah benar berdasarkan regulasi fiskal dan siklus politik yang berlaku. Namun, klaim bahwa tidak ada ruang perbaikan pada 2027 adalah tidak akurat, karena masih ada peluang untuk meningkatkan efisiensi penyaluran dan memperkuat sistem pengawasan tanpa mengubah struktur anggaran. Data menunjukkan bahwa pemerintah dan DPR seharusnya memanfaatkan sisa waktu hingga 2027 untuk melakukan audit menyeluruh terhadap implementasi MBG, sehingga ketika pemisahan terjadi pada 2028, program tersebut telah memiliki kerangka kelembagaan yang matang. Dengan demikian, kebijakan ini bukanlah sekadar penundaan, melainkan bagian dari strategi konsolidasi fiskal jangka menengah yang telah direncanakan secara matang.