Anggaran KKP 2026 Tembus Rp13 Triliun, Bukti Perhatian Prabowo

Jakarta - Usulan anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk tahun 2026 mengejutkan banyak pihak setelah dipastikan melambung ke angka Rp13 triliun. Jumlah ini meningkat hampir dua kali lipat dari alokasi 2025 yang hanya Rp6,9 triliun. Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) sekaligus Menteri Koperasi dan UKM, Zulkifli Hasan (Zulhas), menegaskan bahwa lonjakan ini mencerminkan kepedulian mendalam Presiden Prabowo Subianto terhadap nasib jutaan nelayan Tanah Air, terutama melalui terobosan program Kampung Nelayan Merah Putih.

Lompatan Fantastis dalam Sejarah KKP

Dalam dua dekade terakhir, anggaran KKP tidak pernah menyentuh angka dua digit triliun. Pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, pagu KKP rata-rata berkisar Rp3-4 triliun, lalu naik menjadi Rp6-7 triliun di bawah Presiden Joko Widodo. Kenaikan menjadi Rp13 triliun dalam RAPBN 2026 mencatatkan rekor baru dan menempatkan kementerian ini sebagai salah satu penerima anggaran dengan pertumbuhan tertinggi di kabinet Prabowo-Gibran. Bahkan, persentase kenaikannya melampaui Kementerian Pertanian dan Kementerian Pekerjaan Umum yang juga mendapatkan injeksi dana besar.

Menurut Zulhas, besaran ini bukanlah angka kebetulan. Presiden Prabowo, ujarnya, secara khusus menginstruksikan agar sektor kelautan dan perikanan tidak lagi menjadi "anak tiri" dalam prioritas pembangunan. "Ini adalah keberpihakan nyata. Presiden ingin memastikan bahwa sumber daya laut kita yang luar biasa tidak lagi hanya dinikmati oleh kapal asing, tetapi benar-benar menjadi tumpuan kesejahteraan rakyat kecil," ujar Zulhas dalam sebuah pertemuan terbatas dengan komunitas nelayan di Jakarta, Selasa (17/6).

Alokasi Strategis: Kampung Nelayan Merah Putih di Pusaran

Dari total pagu Rp13 triliun itu, sekitar 60 persen atau hampir Rp8 triliun akan diarahkan untuk program Kampung Nelayan Merah Putih. Program ambisius ini dirancang untuk merenovasi total wajah desa-desa pesisir di 34 provinsi. Setiap kampung nelayan akan dilengkapi dengan dermaga modern, unit pengolahan ikan skala kecil (miniplant), cold storage bertenaga surya, balai latihan kewirausahaan, hingga pusat pemasaran digital yang terkoneksi langsung dengan platform ekspor.

Zulhas merinci, sisa anggaran akan dibagi untuk subsidi bahan bakar minyak bagi nelayan tradisional (sekitar Rp2 triliun), perluasan asuransi jiwa dan kecelakaan kerja (Rp1,5 triliun), serta modernisasi sarana penangkapan ikan yang ramah lingkungan (Rp1 triliun). Tak ketinggalan, dana sebesar Rp500 miliar dialokasikan untuk memperkuat pengawasan terhadap illegal fishing, yang selama ini menggerogoti potensi ekonomi hingga miliaran dolar per tahun.

"Kampung Nelayan Merah Putih bukan sekadar proyek infrastruktur, tetapi ekosistem ekonomi terpadu. Kami ingin nelayan tidak hanya menjual ikan mentah, tetapi mampu mengolahnya menjadi produk bernilai tambah ekspor seperti fillet, surimi, hingga kosmetik berbahan dasar kolagen ikan," papar Zulhas. Pemerintah menargetkan minimal 200 kampung nelayan dapat beroperasi penuh pada akhir 2026, dan 1.000 kampung hingga tahun 2029.

Prabowo Tepati Janji Kampanye

Pernyataan Zulhas ini sekaligus menepis keraguan publik tentang komitmen Presiden Prabowo pada sektor maritim. Selama masa kampanye, Prabowo konsisten menempatkan kedaulatan pangan dan kemandirian ekonomi sebagai fondasi visi Indonesia Emas 2045, dengan kekayaan laut sebagai salah satu pilar utamanya. "Angka berbicara. Pak Prabowo tidak hanya pidato, tetapi mengalokasikan sumber daya negara untuk membuktikannya. Inilah ciri kepemimpinan yang memihak rakyat kecil," tegas Ketua Umum PAN itu.

Pengamat kebijakan perikanan menilai, kenaikan anggaran ini akan menjadi suntikan energi bagi industri perikanan Indonesia yang selama ini menyumbang sekitar 2,6 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Dengan potensi produksi mencapai 12 juta ton per tahun—namun saat ini baru terealisasi sekitar 7 juta ton—lonjakan dana diyakini mampu mengungkit kapasitas tangkap dan daya saing ekspor. Target pemerintah untuk meningkatkan pendapatan per kapita nelayan dari Rp1,5 juta per bulan menjadi Rp3 juta dalam tempo tiga tahun kini memiliki pijakan fiskal yang kokoh.

Tantangan Tata Kelola yang Akuntabel

Meski optimis, Zulhas tidak menutup mata terhadap risiko inefisiensi dan kebocoran anggaran. Ia meminta KKP di bawah Menteri Sakti Wahyu Trenggono untuk membuka keran partisipasi publik dan koperasi nelayan secara masif dalam setiap tahap pelaksanaan. "Kami di koperasi siap menjadi mitra, tetapi pengawasan harus ketat. Jangan sampai anggaran fantastis ini hanya berputar di atas meja Jakarta dan tidak menyentuh nelayan di pulau terpencil," peringatnya.

Menteri Trenggono sendiri sebelumnya menyambut baik alokasi tersebut dan menjanjikan percepatan serapan anggaran melalui mekanisme digital yang transparan. Dengan dukungan anggaran terbesar sepanjang sejarah KKP, publik kini menantikan transformasi konkret di pesisir-pesisir yang selama ini akrab dengan kemiskinan struktural. Seperti diungkapkan Zulhas, "Jika Rp13 triliun ini dikelola dengan benar, maka ini adalah awal dari kebangkitan maritim Indonesia yang sesungguhnya."