Andhika Wasistho Desak Marketplace MBG Jadi Penggerak Ekonomi UMKM

Rencana Badan Gizi Nasional (BGN) meluncurkan platform niaga elektronik khusus pengadaan bahan baku Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memicu sorotan tajam dari Parlemen. Proyek digitalisasi rantai pasok pangan yang ditargetkan beroperasi pada akhir September atau awal Oktober 2026 tersebut dinilai membawa potensi besar sekaligus risiko monopoli terselubung jika tata kelolanya tidak diawasi secara ketat.

Anggota Komisi VII DPR RI, Andhika Satya Wasistho, secara terbuka melayangkan apresiasi atas langkah modernisasi tersebut, tetapi memberikan catatan kritis mendalam. Menurutnya, platform digital MBG tidak boleh sekadar menjadi proyek peremajaan teknologi seremonial atau sekadar etalase belanja pemerintah tanpa dampak nyata terhadap ekonomi akar rumput.

Mengantisipasi Dominasi Korporasi dan Tengkulak

Skala anggaran megaproyek MBG bernilai ratusan triliun rupiah berpotensi memicu persaingan tidak sehat di tingkat penyedia bahan pangan. Andhika mengingatkan agar platform ini tidak menjadi ladang konsolidasi kartel pangan atau korporasi besar yang meminggirkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta kelompok tani lokal.

"Marketplace MBG jangan sampai berhenti pada tataran digitalisasi formalitas belaka. Keberadaan platform ini harus menjadi mesin pertumbuhan ekonomi riil bagi petani gurem, peternak lokal, nelayan, dan pelaku UMKM di setiap pelosok daerah," tegas Andhika.

Ia menyoroti bahwa kendala mendasar digitalisasi pangan di Indonesia kerap terletak pada tingginya hambatan masuk (barrier to entry) bagi pelaku usaha kecil. Tanpa pendampingan intensif, peternak ayam rakyat atau petani sayur skala kecil akan kalah bersaing dengan konglomerasi agrobisnis yang memiliki modal serta kepatuhan administratif lebih matang.

Tiga Desakan Kunci untuk Badan Gizi Nasional

Guna mencegah distorsi pasar dan memastikan perputaran modal tetap dinikmati masyarakat daerah, Andhika menguraikan beberapa rekomendasi strategis yang wajib diakomodasi oleh BGN sebelum platform resmi diluncurkan:

• Sistem Zonasi Pasokan: Mewajibkan unit pelayanan MBG memprioritaskan pembelian komoditas pangan segar dari radius terdekat guna memangkas jejak karbon dan memberdayakan produsen lokal.
• Afirmasi Kuota UMKM: Menetapkan alokasi kuota minimal pengadaan yang wajib diisi oleh koperasi tani, peternak rakyat, dan UMKM terverifikasi.
• Skema Pembayaran Cepat: Menjamin perputaran kas (cash flow) petani kecil tidak tercekik oleh birokrasi pencairan dana pemerintah yang lamban.

Penerapan algoritma seleksi vendor yang transparan dan akuntabel juga menjadi harga mati. Tanpa audit berkala terhadap algoritma dan aliran transaksi, pasar digital ini rawan ditunggangi perantara rente modern yang hanya memindahkan praktik tengkulak konvensional ke ranah digital.

Menjaga Integritas Pasokan Gizi Nasional

Langkah BGN dalam menargetkan operasionalisasi sistem pada semester kedua 2026 dinilai memberikan waktu yang cukup untuk melakukan uji coba ketahanan sistem dan sosialisasi di tingkat akar rumput. Kesiapan infrastruktur digital di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) juga harus menjadi agenda prioritas agar tidak tercipta kesenjangan rantai pasok antarwilayah.

Keberhasilan program pemenuhan gizi nasional tidak hanya diukur dari tersedianya makanan di meja para peserta didik, melainkan juga dari sejauh mana anggaran negara mampu menghidupkan ekosistem pertanian rakyat secara berkelanjutan.