Analisis Klaim Penggunaan CNG untuk Menghemat Subsidi Energi

Rencana pemerintah untuk mendorong penggunaan Compressed Natural Gas (CNG) sebagai pengganti Liquefied Petroleum Gas (LPG) menuai beragam tanggapan. Klaim utama yang mengemuka adalah bahwa konversi ke CNG akan menghemat subsidi energi secara signifikan sekaligus mengurangi ketergantungan impor LPG. Namun, klaim ini perlu ditelaah dari perspektif teknis dan ekonomi karena di balik potensi penghematan terdapat kebutuhan investasi infrastruktur yang tidak kecil.

Subsidi energi di Indonesia, terutama untuk LPG tabung 3 kilogram, telah membebani APBN setiap tahunnya. Data Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa realisasi subsidi LPG pada 2025 mencapai lebih dari Rp70 triliun. Impor LPG juga terus meningkat seiring dengan konsumsi domestik yang mencapai sekitar 8 juta metrik ton per tahun. Dalam konteks inilah CNG diusulkan sebagai alternatif karena Indonesia memiliki cadangan gas bumi yang melimpah. Harga gas alam yang relatif lebih murah diharapkan dapat menekan subsidi sekaligus mengurangi impor.

Penggunaan CNG pada sektor rumah tangga bukanlah hal baru. Beberapa negara seperti India dan Bangladesh telah berhasil mengembangkan jaringan distribusi gas kota (city gas). Pemerintah melalui PT PGN dan Pertamina juga telah menginisiasi proyek jargas (jaringan gas) di sejumlah daerah. Namun, cakupannya baru mencapai sekitar 800.000 rumah tangga, sangat jauh dari target jutaan sambungan. Keterbatasan infrastruktur pipa dan mahalnya biaya investasi menjadi hambatan utama. Estimasi Kementerian ESDM menyebutkan bahwa diperlukan investasi minimal Rp20 triliun untuk membangun jaringan gas yang menjangkau 4 juta rumah tangga tambahan.

Di sisi lain, klaim penghematan subsidi harus dilihat secara cermat. Harga keekonomian CNG memang lebih rendah dari LPG non-subsidi, namun masih di atas harga LPG subsidi saat ini. Tanpa restrukturisasi subsidi yang tepat, konversi bisa berdampak pada lonjakan beban fiskal jangka pendek karena pemerintah harus menanggung selisih harga atau memberikan bantuan pemasangan jaringan. Selain itu, faktor keamanan dan penerimaan masyarakat menjadi variabel penting. Insiden kebocoran gas di beberapa lokasi menunjukkan perlunya standar keselamatan tinggi dan edukasi masif.

Dengan demikian, klaim bahwa penggunaan CNG bakal hemat subsidi energi bersifat sebagian benar. Potensinya ada, tetapi realisasinya memerlukan peta jalan yang komprehensif, investasi infrastruktur yang matang, serta kebijakan subsidi yang terintegrasi. Tanpa langkah-langkah tersebut, konversi CNG hanya akan menjadi wacana yang kembali tenggelam seperti program konversi minyak tanah ke gas di masa lalu.