Almas Tsaqibbirru Desak DPR Makzulkan Gibran Buntut Polemik Ijazah

Almas Tsaqibbirru, sosok yang sebelumnya dikenal sebagai pemohon yang membuka jalan bagi Gibran Rakabuming Raka menuju kursi Wakil Presiden, kini berbalik arah. Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen surat yang beredar, Almas mengirimkan permohonan resmi kepada Dewan Perwakilan Rakyat RI untuk mendesak proses pemakzulan terhadap Gibran. Langkah ini mencuat setelah polemik ijazah SMA yang menjerat Gibran kembali menjadi sorotan publik.

Permohonan tersebut bukan sekadar pernyataan lisan di ruang publik. Data menunjukkan adanya surat tertulis yang ditujukan kepada pimpinan DPR RI, dengan substansi meminta lembaga legislatif menindaklanjuti dugaan pelanggaran yang berkaitan dengan keabsahan dokumen pendidikan Gibran. Verifikasi terhadap isi surat memperlihatkan bahwa Almas menempatkan polemik ijazah sebagai dasar utama permintaan pemakzulan.

Kronologi Pembalikan Sikap Almas

Klaim bahwa Almas pernah membuka jalan bagi Gibran merujuk pada perannya dalam perkara uji materi di Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan catatan resmi putusan MK, permohonan yang diajukan Almas menjadi salah satu pintu masuk bagi perubahan syarat pencalonan presiden dan wakil presiden. Perubahan itu kemudian dikaitkan langsung dengan majunya Gibran sebagai calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto.

Faktanya adalah posisi Almas kini berbalik 180 derajat. Dalam surat terbaru yang diverifikasi, ia justru menuntut agar DPR menggunakan hak konstitusionalnya untuk memproses pemakzulan. Sumber resmi menunjukkan permintaan itu berpijak pada polemik ijazah SMA yang belum tuntas secara hukum maupun politik.

Klaim: Gibran diduga memakai ijazah SMA yang tidak sah. Fakta: polemik ini masih berstatus dugaan dan belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Dasar Hukum yang Dipersoalkan

Permintaan pemakzulan kepada DPR memiliki dasar konstitusional yang terbatas. Berdasarkan Pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945, pemakzulan presiden atau wakil presiden hanya dapat dilakukan apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lain, atau perbuatan tercela. Selain itu, prosesnya harus melalui pemeriksaan Mahkamah Konstitusi.

Data menunjukkan polemik ijazah belum masuk kategori pelanggaran hukum yang dimaksud Pasal 7A. Tidak ada putusan pengadilan yang menyatakan Gibran bersalah atas pemalsuan dokumen. Sumber resmi dari lingkungan DPR juga belum menunjukkan adanya pembahasan formal terkait permohonan Almas. Verifikasi terhadap pemberitaan memperlihatkan permintaan itu masih berstatus aspirasi masyarakat, bukan agenda resmi legislatif.

Respons dan Konteks Politik

Hingga artikel ini disusun, belum ada pernyataan resmi dari Gibran maupun Istana Kepresidenan yang merespons langsung surat tersebut. Berdasarkan verifikasi terhadap kanal resmi pemerintah, tidak ditemukan tanggapan tertulis yang menyinggung permohonan Almas secara spesifik. Sikap diam ini bertentangan dengan ekspektasi publik yang menanti klarifikasi.

Di sisi lain, DPR belum mengeluarkan keterangan resmi mengenai tindak lanjut surat tersebut. Mekanisme pemakzulan memerlukan dukungan politik yang besar dan tidak dapat dijalankan hanya atas dasar satu surat permohonan warga. Fakta ini menyesatkan apabila publik menyimpulkan bahwa pemakzulan Gibran sedang berjalan. Data menunjukkan proses itu belum masuk tahap apa pun.

Kesimpulan Verifikasi

Berdasarkan verifikasi, klaim bahwa Almas menyurati DPR untuk mendesak pemakzulan Gibran adalah benar adanya. Namun, klaim bahwa pemakzulan sedang diproses atau memiliki dasar hukum yang kuat tidak akurat. Polemik ijazah masih berstatus dugaan, dan tidak ada putusan pengadilan yang membuktikan pelanggaran. Permintaan Almas adalah hak politik warga, tetapi tidak serta-merta menjadi dasar konstitusional pemakzulan. Rating: SEBAGIAN BENAR — suratnya ada, namun narasi pemakzulan yang beredar menyesatkan.