Airlangga Akui Serapan Dana JETP Masih Minim, Baru Capai 18 Persen

Serapan pendanaan transisi energi Indonesia masih jauh dari target. Berdasarkan data resmi, realisasi dana Just Energy Transition Partnership (JETP) baru menyentuh angka 3,93 miliar dolar AS, sementara total komitmen yang dijanjikan mencapai 21,4 miliar dolar AS. Dengan kata lain, pemanfaatan dana tersebut baru sekitar 18 persen dari keseluruhan komitmen.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengakui penyerapan dana itu berjalan lambat. Pengakuan tersebut menjadi sinyal resmi atas kesenjangan besar antara janji pembiayaan internasional dan realisasi di lapangan. Faktanya adalah, meskipun JETP dirancang sebagai instrumen utama pembiayaan transisi energi nasional, pemanfaatannya masih tersendat di berbagai tahap pelaksanaan.

Kesenjangan Komitmen dan Realisasi

JETP Indonesia merupakan skema pembiayaan bersama yang diluncurkan pada Konferensi Tingkat Tinggi G20 di Bali pada November 2022. Skema ini dibentuk untuk mempercepat transisi energi, dengan target emisi puncak sektor kelistrikan pada 2030 dan netralitas karbon pada 2050. Komitmen awal senilai 20 miliar dolar AS kemudian berkembang menjadi 21,4 miliar dolar AS seiring bergabungnya sejumlah lembaga pembiayaan internasional dalam skema tersebut.

Berdasarkan verifikasi terhadap data resmi, realisasi 3,93 miliar dolar AS berarti baru sekitar 18 persen komitmen yang benar-benar mengalir ke proyek. Sisa lebih dari 17 miliar dolar AS masih berada dalam tahap perencanaan, negosiasi, atau belum memiliki struktur pembiayaan yang final. Kondisi ini bertentangan dengan ekspektasi awal yang menempatkan JETP sebagai lokomotif pembiayaan hijau di Indonesia.

Kendala Penyerapan di Lapangan

Sejumlah faktor disebut menjadi penghambat penyerapan dana. Pertama, proses persiapan proyek yang memakan waktu lama, mulai dari studi kelayakan, analisis dampak lingkungan, hingga perizinan lintas kementerian. Kedua, struktur pembiayaan yang terdiri atas hibah dan pinjaman lunak membutuhkan negosiasi panjang antara pemerintah, lembaga multilateral, dan investor swasta.

Ketiga, kesiapan jaringan listrik dalam menyerap energi terbarukan berskala besar. Transmisi dan sistem penyimpanan energi masih menjadi pekerjaan rumah yang belum tuntas. Data menunjukkan bahwa tanpa perbaikan infrastruktur, proyek pembangkit hijau akan kesulitan beroperasi secara efisien. Keempat, harga energi terbarukan yang belum sepenuhnya kompetitif dibandingkan batu bara dalam sejumlah skenario pembiayaan.

Para pengamat menilai percepatan pensiun dini pembangkit batu bara juga bergantung pada insentif finansial yang belum sepenuhnya terstruktur. Padahal, komitmen pengurangan emisi sektor kelistrikan menuntut ketegasan kebijakan, bukan hanya kesepakatan di atas kertas. Tanpa kerangka insentif yang jelas, minat investor terhadap proyek transisi energi akan tetap rendah.

Langkah Percepatan Pemerintah

Pemerintah menyatakan akan memperbaiki tata kelola dan mempercepat penyusunan proyek yang layak dibiayai. Salah satu prioritas adalah menyelesaikan dokumen rencana investasi komprehensif, atau Comprehensive Investment and Policy Plan (CIPP), yang menjadi acuan alokasi dana. Dokumen ini menjadi kunci agar dana yang tersedia segera disalurkan ke proyek prioritas seperti pembangkit listrik tenaga surya, transmisi hijau, dan pengembangan industri pendukung.

Selain itu, pemerintah membuka ruang partisipasi yang lebih luas bagi sektor swasta dan lembaga keuangan domestik. Keterlibatan perbankan nasional dinilai mampu mempercepat penyaluran, mengingat sebagian skema pembiayaan mensyaratkan pendanaan pendamping dari dalam negeri. Konsistensi kebijakan fiskal dan regulasi juga menjadi perhatian agar dana asing tidak menguap di tengah ketidakpastian aturan.

Prospek dan Catatan

Dengan sisa waktu menuju target 2030, percepatan penyerapan dana menjadi pekerjaan besar. Jika laju realisasi tidak membaik, target pengurangan emisi sektor kelistrikan berisiko meleset. Data menunjukkan bahwa setiap keterlambatan penyaluran berdampak langsung pada jadwal pembangunan proyek energi bersih, sekaligus menahan laju investasi hijau di dalam negeri.

Meski demikian, pengakuan resmi atas rendahnya serapan setidaknya membuka ruang koreksi kebijakan. Transparansi angka menjadi modal awal untuk menilai efektivitas JETP ke depan. Pertanyaannya kini bukan lagi soal jumlah komitmen, melainkan bagaimana mengubah janji menjadi proyek yang beroperasi dan terukur manfaatnya.

Berdasarkan verifikasi terhadap data yang tersedia, klaim bahwa serapan dana JETP masih minim adalah akurat. Realisasi 3,93 miliar dolar AS dari komitmen 21,4 miliar dolar AS menegaskan kesenjangan yang harus ditutup pemerintah bersama para mitra internasional. Seberapa cepat celah itu menyempit akan menentukan kredibilitas transisi energi Indonesia di mata dunia.