hafiz-rahman
Perdebatan mengenai lembaga mana yang berwenang melakukan audit kerugian negara kembali mencuat dalam proses pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi (MK). Di tengah adu argumen antar institusi, sejumlah ahli hukum justru menilai pertarungan itu bersifat sekunder. Hal yang jauh lebih menentukan, menurut para ahli, adalah validitas metode penghitungan yang digunakan, bukan sekadar nama lembaga yang menjalankannya.
Pandangan tersebut berangkat dari kekhawatiran bahwa polemik kelembagaan berpotensi mengaburkan substansi persoalan. Angka kerugian negara bukanlah nominal yang dapat ditetapkan secara arbitrer. Di balik setiap angka terdapat rangkaian proses verifikasi, penghitungan, dan pengujian yang wajib memenuhi standar tertentu agar hasilnya layak dijadikan dasar hukum yang kokoh.
Adu Kewenangan di Ruang Sidang
Dalam praktik penegakan hukum di Indonesia, kewenangan menghitung kerugian negara selama ini dilekatkan pada lebih dari satu institusi. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memiliki mandat konstitusional untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Sementara itu, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) kerap diminta melakukan penghitungan atas permintaan aparat penegak hukum. Ketika dua lembaga menghasilkan angka yang berbeda untuk perkara yang sama, pertanyaan mengenai siapa yang paling otoritatif menjadi tak terhindarkan.
Perbedaan angka inilah yang kerap menjadi batu sandungan di persidangan. Terdakwa dapat menggugat keabsahan penghitungan yang menjadi dasar dakwaan, sementara jaksa dituntut mempertahankan bahwa angka tersebut disusun sesuai prosedur. Dalam situasi demikian, MK diminta menegaskan batas kewenangan masing-masing lembaga agar tidak terjadi tumpang tindih yang justru melemahkan penegakan hukum.
Metode yang Valid sebagai Titik Krusial
Para ahli hukum yang memberikan keterangan menekankan bahwa medan pertarungan sesungguhnya bukan terletak pada institusi, melainkan pada metode. Sebuah penghitungan kerugian negara baru dapat disebut valid apabila bertumpu pada data yang akurat, menggunakan pendekatan yang dapat diuji ulang, dan dikerjakan oleh pihak yang memahami konteks kerugiannya. Tanpa ketiga unsur itu, angka yang dihasilkan — dari lembaga mana pun asalnya — akan rapuh ketika diuji di pengadilan.
Lebih jauh, metode yang valid menjadi jaminan atas prinsip keadilan. Terdakwa berhak mengetahui secara transparan bagaimana sebuah angka diperoleh agar pembelaan dapat disusun secara proporsional. Apabila penghitungan dilakukan serampangan atau sekadar mengejar target, yang dirugikan bukan hanya negara, melainkan juga integritas proses peradilan itu sendiri.
Implikasi bagi Penanganan Perkara
Keputusan MK nantinya berpotensi memengaruhi banyak perkara yang tengah atau akan berjalan. Jika mahkamah menegaskan kewenangan audit berada pada satu lembaga tertentu, penghitungan yang dilakukan lembaga lain dapat menjadi bahan gugatan baru. Sebaliknya, apabila mahkamah memberi ruang bagi kerja sama antarlembaga dengan tetap mengedepankan standar metodologi, praktik yang berjalan selama ini dapat dipertahankan dengan landasan yang lebih pasti.
Kekhawatiran terbesar para ahli adalah munculnya kekosongan hukum sementara selama polemik ini berlangsung. Dalam masa transisi, penanganan perkara korupsi yang bergantung pada angka kerugian negara berisiko terhambat. Karena itu, mereka mendorong agar pembahasan di MK tidak berhenti pada pertanyaan siapa yang berwenang, tetapi juga menjawab bagaimana menghitung dengan benar.
Di luar ruang sidang, perhatian publik tertuju pada dampak putusan terhadap upaya pemulihan keuangan negara. Setiap tahun, proses peradilan tindak pidana korupsi menghasilkan tuntutan pengembalian kerugian yang nilainya tidak sedikit. Jika dasar penghitungannya diragukan, upaya pemulihan itu ikut terancam. Oleh karena itu, kepastian hukum di bidang audit kerugian negara tidak hanya penting bagi para pihak yang berperkara, tetapi juga bagi keberlanjutan agenda pemberantasan korupsi secara keseluruhan.
Menunggu Arah Putusan
Publik masih menanti arah putusan MK. Yang telah jelas, para ahli hukum memberikan sinyal yang tegas: validitas metode penghitungan harus menjadi prioritas di atas segala perdebatan kewenangan. Sebab pada akhirnya, keadilan tidak ditentukan oleh identitas lembaga yang membubuhkan tanda tangan pada sebuah laporan, melainkan oleh kebenaran angka yang terkandung di dalamnya.
Comments (0)