Agensi Indonesia Laporkan Influencer Malaysia Aisar Khaled ke Polda Metro

Gemerlap industri kreatif digital kembali tercoreng oleh sengketa hukum lintas negara. Sebuah agensi pemasaran asal Indonesia secara resmi melayangkan laporan kepolisian terhadap pempengaruh (influencer) ternama asal Malaysia, Aisar Khaled, ke Markas Kepolisian Daerah (Polda) Metro Jaya pada Senin (14/9). Langkah hukum ini diambil setelah upaya mediasi atas dugaan penggelapan dana dan wanprestasi promosi produk menemui jalan buntu.

Aisar Khaled, yang dikenal memiliki jutaan pengikut di berbagai platform media sosial, diduga gagal memenuhi kewajiban profesionalnya sesuai dengan kontrak kerja sama yang telah ditandatangani. Kasus ini menyingkap tabir rentannya bisnis promosi digital yang kerap berjalan tanpa jaminan kepastian hukum yang kokoh saat melintasi batas negara.

Jejak Kontrak yang Terputus di Tengah Jalan

Berdasarkan informasi yang dihimpun tim investigasi, kerja sama antara agensi Indonesia dan Aisar Khaled bernilai ratusan juta rupiah. Agensi tersebut telah menunaikan seluruh kewajiban pembayaran uang muka hingga pelunasan sesuai jadwal. Namun, ketika tenggat waktu penayangan konten promosi tiba, sang influencer justru mangkir dan sulit dihubungi.

"Kami sudah memenuhi seluruh kewajiban finansial secara bertahap dan transparan. Namun hingga tenggat waktu yang disepakati habis, materi promosi yang dijanjikan tidak pernah diunggah. Kami merasa sangat dirugikan secara material maupun imaterial," ungkap perwakilan hukum agensi pelapor saat ditemui di Polda Metro Jaya.

Berikut adalah perbandingan antara komitmen kerja sama yang tertuang dalam dokumen perjanjian dengan fakta pelaksanaan di lapangan:

Tantangan Penegakan Hukum Lintas Negara

Kasus dugaan penipuan ini menambah daftar panjang sengketa bisnis di era ekonomi kreator. Penyidik di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya kini tengah mempelajari bukti-bukti transfer bank, dokumen kontrak digital, serta riwayat percakapan yang diserahkan oleh pihak pelapor sebagai bukti awal tindak pidana penipuan.

Secara yurisdiksi, proses hukum terhadap warga negara asing (WNA) yang berada di luar negeri membutuhkan mekanisme kerja sama internasional. Pakar hukum pidana menilai bahwa pelaporan di Indonesia tetap sah secara hukum karena locus delicti (tempat terjadinya tindak pidana) atau dampak kerugian keuangan dialami oleh subjek hukum di Indonesia.

"Kerja sama bisnis digital antarnegara memunculkan celah hukum yang rentan dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab. Tanpa adanya jaminan atau klausul klausul arbitrase yang kuat, pihak pemesan jasa kerap menjadi korban paling rentan," ujar seorang analis hukum ekonomi digital.

Sisi Gelap Ekonomi Kreatif Digital

Kasus yang menimpa Aisar Khaled ini menjadi peringatan keras bagi para pelaku industri pemasaran di tanah air. Kecepatan dan kemudahan transaksi digital sering kali mengabaikan verifikasi latar belakang integritas para figur publik media sosial. Kepopuleran dan jumlah pengikut yang besar ternyata tidak selalu berbanding lurus dengan profesionalisme kerja.

Hingga berita ini diturunkan, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan awal dan dijadwalkan akan memanggil saksi-saksi dari pihak pelapor guna mengklarifikasi rincian kerugian. Sementara itu, pihak Aisar Khaled belum memberikan pernyataan resmi terkait laporan polisi yang menimpa dirinya di Jakarta.