hafiz-rahman
Enam provinsi mencatatkan kualitas udara pada level tidak sehat sebagai dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang masih berlangsung di sejumlah wilayah. Situasi ini mendorong anggota DPR untuk meminta pemerintah segera menerbitkan kebijakan peliburan sekolah, dengan pertimbangan utama melindungi kesehatan anak-anak dari paparan asap.
Dalam sistem pemantauan nasional, kualitas udara diukur melalui Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) yang diterbitkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Skala ISPU terdiri atas lima kategori, yaitu baik, sedang, tidak sehat, sangat tidak sehat, dan berbahaya. Rentang indeks 101 hingga 200 masuk kategori tidak sehat, yang berarti kualitas udara berpotensi merugikan kesehatan manusia dan hewan, serta memicu kerusakan pada tumbuhan.
Enam provinsi yang berada pada kategori tersebut umumnya berdekatan dengan titik panas atau hotspot yang terpantau satelit. Data pemantauan menunjukkan konsentrasi partikel halus PM2.5 di sejumlah kota meningkat tajam seiring meluasnya wilayah terdampak kabut asap. Asap yang terbawa angin tidak hanya menurunkan jarak pandang, tetapi juga memperbesar risiko gangguan pernapasan bagi warga yang beraktivitas di luar ruangan.
Karhutla umumnya mencapai puncaknya pada musim kemarau dan cenderung lebih intensif pada tahun-tahun yang dipengaruhi El Niño. Pola serupa pernah terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, ketika kabut asap lintas wilayah memicu gangguan kesehatan massal, penundaan kegiatan publik, hingga kerugian ekonomi bagi masyarakat. Kondisi tahun ini menunjukkan pola yang sama dan kembali menguji kesiapan daerah dalam menghadapi darurat asap.
Desakan DPR agar Sekolah Diliburkan
Menghadapi kondisi tersebut, sejumlah anggota DPR mendesak pemerintah agar tidak menunda kebijakan peliburan sekolah. Anak-anak dinilai sebagai kelompok paling rentan terhadap polusi udara karena sistem pernapasan mereka masih dalam tahap pertumbuhan. Paparan asap dalam waktu singkat pun dapat memicu iritasi mata, batuk, pilek, hingga infeksi saluran pernapasan akut.
Desakan itu menyiratkan perlunya kebijakan terkoordinasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, bukan sekadar keputusan sepihak di satu daerah. DPR juga mendorong skema pembelajaran jarak jauh agar hak pendidikan anak tetap terpenuhi meskipun kegiatan tatap muka dihentikan sementara. Dengan demikian, peliburan tidak berarti anak kehilangan waktu belajar.
Risiko Paparan Asap bagi Anak
Berdasarkan kajian kesehatan lingkungan, anak-anak menghirup udara lebih banyak per kilogram berat badan dibandingkan orang dewasa, sehingga dosis polutan yang masuk ke tubuh mereka relatif lebih besar. Dalam karhutla yang berlangsung lama, paparan berulang dapat memicu gangguan pernapasan kronis, penurunan fungsi paru, dan memperberat penyakit asma yang sudah ada sebelumnya.
Karena itu, langkah mitigasi seperti membatasi aktivitas luar ruangan, mengenakan masker, dan menjaga ventilasi rumah menjadi rekomendasi yang kerap disampaikan kepada orang tua serta pihak sekolah. Peliburan sekolah dinilai sebagai salah satu bentuk perlindungan paling efektif di tengah kondisi udara yang belum membaik. Sekolah juga diimbau menunda kegiatan di lapangan terbuka seperti upacara bendera dan olahraga pagi.
Respons Pemerintah dan Upaya Penanganan
Pemerintah sebenarnya telah memiliki prosedur penanganan karhutla melalui pemadaman darat dan udara, termasuk water bombing serta rekayasa cuaca. Efektivitas upaya ini bergantung pada kecepatan deteksi titik api dan koordinasi antarinstansi. KLHK bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana terus memantau perkembangan hotspot dan menyiagakan personel di daerah rawan kebakaran.
Peliburan sekolah bukan satu-satunya langkah yang diharapkan. Penghentian sementara aktivitas luar ruangan, penutupan tempat umum, hingga pembagian masker gratis kepada masyarakat juga menjadi bagian dari paket kebijakan yang perlu disiapkan pemerintah daerah. Masyarakat diimbau memantau informasi kualitas udara dari kanal resmi dan mengikuti arahan otoritas setempat selama masa tanggap darurat.
Kesimpulan
Kualitas udara tidak sehat di enam provinsi akibat karhutla merupakan persoalan serius yang menuntut respons cepat dari seluruh pemangku kepentingan. Desakan DPR agar sekolah diliburkan mencerminkan kekhawatiran terhadap dampak jangka pendek dan jangka panjang bagi kesehatan anak. Keberhasilan penanganan bergantung pada kecepatan pemadaman, koordinasi lintas lembaga, serta kepatuhan masyarakat dalam menjalankan langkah perlindungan diri hingga kualitas udara kembali membaik.
Comments (0)