WASHINGTON — Thomas Massie Ajukan Impeachment Menhan AS Pete Hegseth

Ruang sidang US House of Representatives mendadak tegang ketika Politisi Partai Republik asal Kentucky, Thomas Massie, melangkah ke podium untuk mengambil tindakan politik paling dramatis pekan ini. Tanpa ragu, Massie secara resmi mengajukan resolusi pemakzulan (articles of impeachment) terhadap Menteri Pertahanan Amerika Serikat, Pete Hegseth. Langkah berani ini diambil sebagai bentuk perlawanan terbuka atas aksi militer Pentagon di wilayah Iran yang dinilai melangkahi wewenang Kongres AS.

Massie, yang selama ini dikenal sebagai kritikus internal paling vokal terhadap kebijakan luar negeri Presiden Donald Trump, menuduh Pentagon di bawah komando Hegseth telah menyeret negara ke dalam perang ilegal. Menurutnya, serangan udara dan operasi militer teranyar terhadap target-target Iran tidak pernah mendapatkan izin formal dari Kongres, sebuah tindakan yang ia kualifikasikan sebagai pelanggaran berat terhadap konstitusi (high crimes and misdemeanors).

Dugaan Pelanggaran Konstitusi dan Doktrin Perang

Perselisihan ini menyentuh akar hukum ketatanegaraan Amerika Serikat, yakni batas wewenang antara kekuasaan eksekutif dan legislatif dalam mengumumkan perang. Pasal I Bagian 8 Konstitusi AS secara eksplisit memberikan hak eksklusif kepada Kongres untuk menyatakan perang, bukan kepada Presiden maupun Menteri Pertahanan.

"Kita tidak bisa membiarkan Pentagon bertindak seperti rezim tanpa hukum yang bisa memulai pertempuran di belahan dunia lain sesuka hati. Konstitusi sangat jelas: rakyat melalui wakil mereka di Kongres yang menentukan apakah negara ini harus berperang atau tidak," tegas Massie saat mengumumkan langkah pemakzulan tersebut.

Eskalasi militer terhadap Iran dalam beberapa pekan terakhir memang memicu gejolak politik hebat di Washington. Keputusan Pentagon meluncurkan gempuran presisi tanpa konsultasi terlebih dahulu dengan Kongres dinilai oleh kubu konstitusionalis sebagai ancaman serius bagi mekanisme checks and balances.

Keretakan Internal di Tubuh Partai Republik

Langkah Massie meluncurkan pemakzulan terhadap sesama kader dan pejabat kabinet pilihan Trump mempertegas jurang pemisah di internal Partai Republik. Di satu sisi, kelompok loyalis Trump mendukung tindakan tegas Hegseth di Timur Tengah sebagai langkah proaktif melindungi kepentingan nasional. Di sisi lain, faksi libertarian dan konservatif tradisional yang diwakili Massie menilai tindakan tersebut sebagai retorika campur tangan asing yang merugikan.

Berikut adalah peta perbandingan argumentasi hukum di balik kontroversi aksi militer Pentagon di Iran:

Penunjukan Pete Hegseth—mantan veteran perang dan presenter TV—sejak awal memang sudah mengundang kontroversi. Pengamat politik menilai Hegseth terlalu bergantung pada instruksi langsung Gedung Putih ketimbang mengindahkan tata kelola prosedur hukum militer yang berlaku. "Hegseth berada dalam posisi yang sangat rentan karena ia mengesekusi perintah politik ekspansif tanpa mengamankan payung hukum dari legislatif," ujar analis kebijakan pertahanan dari Washington.

Prospek Pemakzulan di Gedung Capitol

Meski resolusi ini telah resmi terdaftar di House floor, jalan untuk benar-benar memakzulkan Menteri Pertahanan Pete Hegseth diprediksi akan menghadapi tembok tebal. Dengan mayoritas tipis yang dipegang Partai Republik di House of Representatives, kepemimpinan partai diperkirakan akan berusaha keras membendung draft pemakzulan ini agar tidak sampai pada pemungutan suara paripurna.

Namun, langkah Massie telah berhasil mengirimkan pesan politik yang tajam: oposisi terhadap kebijakan luar negeri agresif kini tidak hanya datang dari Partai Demokrat, tetapi juga menggeliat kuat dari dalam benteng Partai Republik sendiri. Krisis konstitusional ini menandai babak baru perselisihan antara Kongres dan Pentagon dalam menentukan arah kebijakan luar negeri AS di Timur Tengah.