Warga Bingung Perubahan Format Desil DTSEN Menjadi Rentang Angka

Pergeseran metode pengelompokan tingkat kesejahteraan warga dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) menimbulkan pertanyaan di kalangan masyarakat. Format desil yang sebelumnya disajikan sebagai satu angka tunggal kini berubah menjadi rentang angka, dan perubahan ini dinilai sebagian warga membuat posisi ekonomi mereka semakin sulit dipahami sekaligus memicu keraguan terhadap ketepatan data yang menjadi dasar kebijakan bantuan pemerintah.

Desil dan Perubahan Formatnya dalam DTSEN

Desil merupakan istilah statistik yang membagi populasi ke dalam sepuluh kelompok sama besar berdasarkan peringkat kesejahteraan, yang umumnya diukur melalui pendekatan pengeluaran atau pendapatan. Rumah tangga pada desil pertama menempati kelompok sepuluh persen paling bawah, sedangkan desil kesepuluh menempati kelompok paling atas. Dalam praktik penyaluran bantuan sosial, kelompok desil bawah menjadi prioritas sasaran.

DTSEN sendiri merupakan basis data tunggal yang dirancang pemerintah untuk menggabungkan berbagai sumber data kesejahteraan, di antaranya Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dikelola Kementerian Sosial, data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), serta data statistik dari Badan Pusat Statistik (BPS). Koordinasi pengelolaannya berada di bawah Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas. Data inilah yang digunakan untuk menargetkan program bantuan dan subsidi agar tepat sasaran.

Yang berubah belakangan ini adalah cara penyajian desil. Sebelumnya, status desil sebuah rumah tangga tampil sebagai angka tunggal pada skala satu sampai sepuluh. Kini tampilan tersebut berubah menjadi rentang angka, semisal desil 01–02 atau bentuk interval lain. Secara teknis, perubahan ini dapat diartikan sebagai penyempurnaan metodologi agar status kesejahteraan tidak dianggap kaku. Namun di mata warga, perubahan format itu tidak serta-merta dipahami.

Kebingungan Warga Soal Status dan Kualifikasi Bantuan

Kebingungan paling umum muncul ketika warga mencoba menafsirkan arti rentang angka tersebut. Sebagian warga bertanya apakah rumah tangga yang desilnya ditampilkan dalam rentang masih termasuk kelompok prioritas penerima bantuan, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), atau subsidi di sektor lain. Pertanyaan ini wajar karena penentuan kelayakan selama ini melekat pada angka desil yang tegas.

Kegelisahan juga tumbuh dari kekhawatiran bahwa perubahan ini hanya menyentuh tampilan antarmuka, sementara data di lapangan tidak diperbarui. Warga yang merasa kondisinya sudah berubah, baik membaik maupun memburuk, sulit memastikan apakah pergeseran itu tercermin dalam pengelompokan terbaru. Ketika angka yang tampil tidak sesuai dengan kondisi nyata rumah tangga, kepercayaan terhadap data pemerintah ikut melemah.

Dampak praktis dari kebingungan ini dirasakan rumah tangga yang sedang menunggu kepastian bantuan. Ketidakjelasan makna rentang desil membuat sebagian warga enggan mengajukan keberatan karena tidak yakin dasar perhitungannya, sementara sebagian lainnya justru khawatir data lama yang keliru tetap dipakai tanpa koreksi. Situasi semacam ini berpotensi menunda hak warga yang seharusnya menerima bantuan.

Faktanya adalah persoalan ketepatan data kesejahteraan memang bukan hal baru. Persoalan klasik yang kerap ditemukan adalah rumah tangga mampu yang masih tercatat sebagai penerima bantuan, atau sebaliknya rumah tangga miskin yang terlewat dari daftar. Perubahan format desil menjadi rentang angka, tanpa diikuti sosialisasi yang memadai, berisiko memperbesar jurang antara data dan kenyataan di lapangan.

Akurasi Data dan Pentingnya Sosialisasi

Berdasarkan verifikasi atas keluhan yang berkembang, inti keresahan warga bukan terletak pada angka atau interval itu sendiri, melainkan pada keyakinan bahwa data yang dipakai pemerintah masih memuat ketidakakuratan. Data menunjukkan bahwa pemutakhiran data kesejahteraan membutuhkan partisipasi aktif warga, misalnya melalui mekanisme usulan dan sanggahan yang disediakan pemerintah. Tanpa pemutakhiran berkala, format apa pun yang dipakai akan tetap dipertanyakan akurasinya.

Pemerintah sebenarnya memiliki kanal pengaduan dan perbaikan data yang dapat dimanfaatkan warga. Namun efektivitas kanal tersebut sangat bergantung pada informasi yang sampai ke masyarakat. Sosialisasi yang menjelaskan makna rentang desil, alasan perubahan, serta dampaknya terhadap kelayakan bantuan menjadi kebutuhan mendesak. Semakin transparan penjelasan yang diberikan, semakin kecil ruang salah tafsir di tengah warga.

Kesimpulan

Berdasarkan verifikasi yang dilakukan, perubahan penggolongan warga ke dalam rentang desil pada DTSEN merupakan penyesuaian format yang sah secara teknis, namun berdampak nyata pada pemahaman publik. Kebingungan warga bukan hanya soal tampilan, melainkan mencerminkan keraguan yang lebih dalam terhadap akurasi data yang digunakan pemerintah. Tanpa sosialisasi yang jelas dan pembaruan data yang konsisten, perubahan format berisiko menambah ketidakpercayaan alih-alih memperbaiki ketepatan sasaran bantuan sosial.