Verifikasi: Sudewo Desak KPK Hadirkan Ketua DPRD Pati di Sidang Korupsi

Berdasarkan verifikasi yang dilakukan Lurusin, klaim bahwa Bupati Pati nonaktif Sudewo mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghadirkan Ketua DPRD Kabupaten Pati Ali Badruddin dalam sidang kasus korupsi telah diperiksa terhadap dokumen persidangan, pernyataan resmi lembaga, dan data administrasi pemerintahan. Pemeriksaan difokuskan pada tiga elemen: status hukum Sudewo, keberadaan permintaan menghadirkan Ali Badruddin, serta konteks penyebutan nama Ketua DPRD Pati dalam kesaksian perkara dugaan pemerasan terhadap kepala desa.

Klaim yang Diperiksa

Klaim yang beredar di sejumlah pemberitaan menyatakan bahwa Sudewo meminta majelis hakim dan jaksa penuntut umum pada KPK menghadirkan Ali Badruddin dalam persidangan. Dasar permintaan itu, menurut klaim, adalah munculnya nama Ali Badruddin dalam keterangan saksi pada perkara dugaan pemerasan terhadap kepala desa di Kabupaten Pati, Jawa Tengah.

Klaim: Sudewo mendesak KPK menghadirkan Ketua DPRD Pati Ali Badruddin di sidang korupsi setelah nama Ali mencuat dalam kesaksian kasus pemerasan kepala desa.

Verifikasi Status Hukum Sudewo

Data menunjukkan Sudewo merupakan Bupati Pati yang dinonaktifkan setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Berdasarkan sumber resmi KPK, Sudewo terjaring operasi tangkap tangan pada Januari 2025 bersama sejumlah pihak di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati. Perkara yang disangkakan berkaitan dengan dugaan penerimaan uang dari para kepala desa dengan nilai mencapai miliaran rupiah. Setelah penetapan tersangka dan penahanan, diterbitkan pemberhentian sementara dari jabatan bupati, sehingga status yang melekat pada Sudewo saat ini adalah bupati nonaktif. Perkaranya kemudian dilimpahkan ke persidangan tindak pidana korupsi. Elemen pertama klaim dengan demikian terverifikasi.

Verifikasi Permintaan Menghadirkan Ali Badruddin

Berdasarkan verifikasi terhadap jalannya persidangan, permintaan agar Ali Badruddin dihadirkan memang disampaikan oleh pihak Sudewo. Secara prosedural, permintaan semacam ini sah: terdakwa dan penasihat hukum memiliki hak mengajukan saksi, termasuk meminta majelis hakim memerintahkan kehadiran seseorang yang namanya disebut dalam keterangan saksi. Faktanya adalah, nama Ali Badruddin tercatat muncul dalam kesaksian pada sidang perkara dugaan pemerasan terhadap kepala desa, dan penyebutan itulah yang menjadi dasar desakan Sudewo. Elemen kedua klaim terverifikasi.

Konteks yang Harus Diluruskan

Meskipun unsur-unsur klaim akurat, terdapat konteks yang wajib dicantumkan agar tidak menimbulkan tafsir menyesatkan. Penyebutan nama dalam kesaksian bukan merupakan penetapan tersangka. Hingga pemeriksaan ini dilakukan, tidak ada bukti dari sumber resmi KPK bahwa Ali Badruddin berstatus tersangka atau terdakwa dalam perkara ini. Posisi hukumnya tetap sebagaimana tercatat dalam administrasi DPRD Kabupaten Pati, yaitu ketua DPRD aktif. Klaim yang beredar tidak menyatakan keterlibatan pidana Ali Badruddin; klaim hanya melaporkan desakan prosedural dari pihak terdakwa. Jika ada pihak yang menarik kesimpulan bahwa Ali Badruddin terbukti terlibat, kesimpulan tersebut tidak akurat dan bertentangan dengan bukti yang tersedia.

Perlu dicatat pula bahwa desakan terdakwa agar seseorang dihadirkan tidak bersifat mengikat. Keputusan menghadirkan saksi berada pada kewenangan majelis hakim berdasarkan relevansi materiil terhadap surat dakwaan. Dengan demikian, desakan Sudewo merupakan peristiwa persidangan biasa, bukan indikasi resmi adanya pengembangan perkara ke arah tertentu. Menafsirkan desakan ini sebagai bukti keterlibatan pihak lain adalah penarikan kesimpulan tanpa dasar.

Kesimpulan

Fakta: Sudewo adalah Bupati Pati nonaktif yang diadili dalam perkara dugaan pemerasan terhadap kepala desa. Dalam persidangan, nama Ketua DPRD Pati Ali Badruddin disebut dalam kesaksian, dan pihak Sudewo meminta KPK menghadirkannya. Tidak ada status hukum apa pun yang melekat pada Ali Badruddin terkait perkara ini.

Berdasarkan seluruh bukti yang diperiksa, klaim bahwa Sudewo mendesak KPK menghadirkan Ketua DPRD Pati Ali Badruddin dalam sidang korupsi sesuai dengan fakta persidangan dan dokumen resmi yang tersedia.

Rating: BENAR — dengan catatan konteks: klaim ini menggambarkan permintaan prosedural dalam persidangan, bukan bukti keterlibatan pidana pihak yang namanya disebut dalam kesaksian.