Verifikasi Klaim Kriminalisasi Nadiem dalam Kasus Chromebook

Pernyataan mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim kembali menjadi sorotan publik. Di tengah langkah hukum lanjutan yang ditempuh timnya, Nadiem menyebut perkara pengadaan laptop Chromebook yang menjeratnya sebagai bentuk kriminalisasi. Ia juga menyampaikan harapan agar pimpinan anyar Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) bersedia meninjau ulang sejumlah perkara yang disinyalir sarat unsur kriminalisasi, termasuk kasus yang kini membelitnya. Lurusin melakukan pemeriksaan forensik terhadap klaim tersebut dengan menelusuri dokumen hukum yang terbuka untuk publik, keterangan resmi Kejaksaan Agung, serta rekam jejak proses peradilan.

Klaim yang Diperiksa

Klaim: Perkara Chromebook yang menjerat Nadiem Makarim merupakan kriminalisasi sehingga layak dievaluasi ulang oleh kepemimpinan baru Jampidsus.
Fakta: Penetapan tersangka atas nama Nadiem telah diuji di muka pengadilan melalui mekanisme praperadilan dan dinyatakan sah serta memenuhi ketentuan hukum acara oleh hakim.

Berdasarkan verifikasi, klaim kriminalisasi termasuk kategori opini hukum, bukan pernyataan faktual. Kendati demikian, opini semacam itu tetap dapat diuji kesesuaiannya dengan fakta hukum yang tersedia. Pengujian dilakukan dengan membandingkan unsur-unsur kriminalisasi menurut literatur hukum pidana dengan kronologi penanganan perkara yang tercatat dalam dokumen resmi dan putusan pengadilan.

Verifikasi: Kronologi Penanganan Perkara

Data menunjukkan Kejaksaan Agung menetapkan Nadiem Makarim sebagai tersangka pada September 2025. Penetapan itu merupakan puncak dari penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam program pengadaan laptop Chromebook untuk digitalisasi pendidikan yang berlangsung pada periode 2019 hingga 2022. Penyidik menyatakan telah mengantongi lebih dari dua alat bukti yang cukup, sesuai syarat penetapan tersangka sebagaimana diatur Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan putusan Mahkamah Konstitusi.

Dalam keterangan resminya kepada publik, penyidik menyebut dugaan kerugian keuangan negara dalam perkara ini menembus angka triliunan rupiah. Perkara ini juga menyeret sejumlah pihak lain, baik dari unsur pejabat kementerian maupun pihak swasta dalam rantai pengadaan. Fakta bahwa perkara ditangani secara berjenjang, mulai dari penyelidikan, penyidikan, gelar perkara, hingga penetapan tersangka, menunjukkan adanya proses prosedural yang terdokumentasi dan dapat diaudit.

Bukti kunci lain: Nadiem sempat mengajukan permohonan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menguji keabsahan penetapan tersangka terhadap dirinya. Hakim tunggal menolak seluruh permohonan tersebut. Secara hukum, putusan itu berarti penetapan tersangka dinilai telah memenuhi ketentuan perundang-undangan, baik dari sisi kewenangan penyidik maupun kecukupan alat bukti permulaan.

Verifikasi: Uji Unsur Kriminalisasi

Dalam khazanah hukum pidana, istilah kriminalisasi merujuk pada penggunaan instrumen hukum pidana terhadap seseorang atas perbuatan yang bukan tindak pidana, atau rekayasa proses hukum untuk tujuan di luar penegakan hukum. Untuk menyatakan sebuah perkara sebagai kriminalisasi, dibutuhkan bukti berupa penyalahgunaan kewenangan, ketiadaan peristiwa pidana, atau manipulasi alat bukti.

Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen yang tersedia, tidak ditemukan putusan atau temuan resmi yang menyatakan perkara ini direkayasa. Sebaliknya, putusan praperadilan justru menegaskan bahwa proses penetapan tersangka berjalan sesuai prosedur. Klaim kriminalisasi pada titik ini bertentangan dengan fakta hukum acara yang telah teruji di muka hakim. Pernyataan tersebut lebih tepat diposisikan sebagai bagian dari strategi pembelaan hukum, yang sah secara konstitusional, namun tidak dapat diperlakukan sebagai fakta yang sudah terbukti.

Adapun harapan agar Jampidsus baru mengevaluasi perkara merupakan hak setiap warga negara dan pihak yang berperkara. Secara internal, Kejaksaan Agung memang memiliki mekanisme pengawasan dan evaluasi perkara. Namun, hingga verifikasi ini disusun, tidak ada keputusan resmi yang membatalkan status hukum Nadiem atau menyatakan perkaranya keliru secara prosedural.

Kesimpulan dan Rating

Berdasarkan seluruh bukti yang diperiksa, faktanya adalah: pertama, penetapan tersangka Nadiem Makarim telah melalui pengujian praperadilan dan dinyatakan sah; kedua, tidak ada temuan resmi yang mendukung tudingan rekayasa perkara; ketiga, klaim kriminalisasi merupakan opini pembelaan yang belum dibuktikan di pengadilan.

Karena pernyataan tersebut membingkai perkara yang berproses secara sah sebagai kriminalisasi tanpa disertai bukti pendukung, Lurusin memberikan rating: MISLEADING. Klaim ini berpotensi menyesatkan persepsi publik terhadap proses hukum yang tengah berjalan. Pembuktian akhir tetap menjadi domain pengadilan, dan setiap pihak dianjurkan merujuk pada putusan resmi, bukan pada pernyataan sepihak.