Verifikasi Klaim Bahlil soal Instruksi Lifting Blok Andaman kepada BPMA

Berdasarkan verifikasi yang dilakukan tim Lurusin, beredar klaim bahwa Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia meminta Kepala Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) yang baru untuk menaikkan lifting di Blok Andaman. Klaim yang sama menyatakan Aceh merupakan provinsi dengan otonomi khusus sehingga Kementerian ESDM memberikan perlakuan berbeda terhadap pengelolaan migas di provinsi tersebut. Laporan ini memeriksa setiap elemen klaim berdasarkan regulasi, dokumen resmi, dan data yang dapat diverifikasi secara independen.

Klaim yang Diperiksa

Klaim: Menteri ESDM menginstruksikan Kepala BPMA baru untuk meningkatkan lifting migas di Blok Andaman, dengan dasar bahwa Aceh memiliki otonomi khusus dan memperoleh perlakuan berbeda dalam pengelolaan migas. Fakta: Perlakuan berbeda bagi Aceh memang diatur dalam undang-undang. Namun kewenangan BPMA dibatasi secara eksplisit oleh regulasi, dan lokasi Blok Andaman berada di luar batas kewenangan tersebut berdasarkan aturan yang berlaku.

Klaim ini mengandung dua proposisi yang harus diperiksa secara terpisah. Proposisi pertama bersifat normatif: apakah Aceh benar memperoleh perlakuan berbeda dalam pengelolaan migas. Proposisi kedua bersifat operasional: apakah instruksi menaikkan lifting Blok Andaman kepada Kepala BPMA konsisten dengan kerangka kewenangan yang ada.

Sumber Klaim

Klaim berasal dari pernyataan publik yang diatribusikan kepada Menteri ESDM dalam konteks penugasan pimpinan baru BPMA. Hingga laporan ini disusun, Lurusin tidak menemukan dokumen resmi berupa surat keputusan, nota dinas, atau transkrip yang memuat instruksi dimaksud. Verifikasi terhadap pernyataan lisan pejabat publik hanya dapat dilakukan sebatas menguji konsistensinya dengan kerangka regulasi dan data teknis yang tersedia.

Verifikasi: Dasar Hukum Perlakuan Khusus Aceh

Data menunjukkan proposisi pertama memiliki landasan hukum yang kuat. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh mengatur pengelolaan bersama sumber daya alam minyak dan gas bumi antara pemerintah pusat dan Pemerintah Aceh. Sebagai tindak lanjut, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2015 yang membentuk BPMA sebagai badan pelaksana pengelolaan migas di Aceh. Tidak ada provinsi lain di Indonesia yang memiliki lembaga sejenis.

Faktanya adalah perlakuan berbeda itu juga tercermin pada skema bagi hasil. UU Pemerintahan Aceh memberikan porsi bagi hasil migas sebesar 70 persen untuk Aceh. Sebagai pembanding, provinsi penghasil lain menerima 15,5 persen untuk minyak dan 30,5 persen untuk gas berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Dengan demikian, pernyataan bahwa Kementerian ESDM memberikan perlakuan berbeda terhadap pengelolaan migas di Aceh sejalan dengan fakta regulasi.

Verifikasi: Kewenangan BPMA dan Status Blok Andaman

Pada proposisi kedua, hasil verifikasi berbeda. PP Nomor 23 Tahun 2015 membatasi kewenangan BPMA pada wilayah daratan Aceh dan perairan hingga 12 mil laut dari garis pangkal kepulauan. Wilayah kerja migas di luar batas tersebut berada di bawah koordinasi SKK Migas dan Kementerian ESDM.

Blok Andaman merujuk pada sejumlah wilayah kerja di perairan dalam di barat laut Aceh. Catatan publik menunjukkan Blok South Andaman dioperasikan oleh Mubadala Energy, perusahaan asal Uni Emirat Arab, berdasarkan kontrak bagi hasil dengan pemerintah pusat. Dalam pengumuman resmi perusahaan pada Desember 2023, sumur Layaran-1 di blok tersebut dinyatakan menemukan cadangan gas signifikan dan disebut sebagai salah satu penemuan gas terbesar dunia pada tahun itu. Pengumuman kedua pada Mei 2024 mengonfirmasi penemuan tambahan melalui sumur Tangkulo-1. Data ini bersumber dari rilis resmi operator dan dapat diverifikasi publik.

Namun demikian, lokasi blok-blok Andaman berada di perairan lepas pantai, di luar batas 12 mil laut yang menjadi kewenangan BPMA. Berdasarkan regulasi yang berlaku, instruksi teknis mengenai lifting di blok tersebut semestinya diarahkan melalui SKK Migas, bukan BPMA. Lurusin tidak menemukan dokumen perubahan regulasi yang memperluas kewenangan BPMA hingga mencakup wilayah kerja Andaman. Klaim instruksi tersebut, jika dipahami secara harfiah, bertentangan dengan batas kewenangan formal yang diatur PP Nomor 23 Tahun 2015.

Aspek teknis juga relevan. Lifting merujuk pada volume minyak atau gas yang telah diproduksi dan siap dijual. Penemuan gas laut dalam memerlukan tahapan panjang: evaluasi cadangan, persetujuan rencana pengembangan, keputusan investasi akhir, hingga konstruksi fasilitas produksi. Proses ini umumnya memakan waktu bertahun-tahun. Dengan demikian, kenaikan lifting dari Blok Andaman tidak dapat terjadi dalam jangka pendek, terlepas dari siapa yang memerintahkannya.

Fakta

Pertama, Aceh memang memperoleh perlakuan khusus dalam pengelolaan migas berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2006 dan PP Nomor 23 Tahun 2015, termasuk porsi bagi hasil 70 persen. Kedua, kewenangan BPMA dibatasi hingga 12 mil laut, sedangkan Blok Andaman berada di luar batas tersebut. Ketiga, potensi gas Andaman dikonfirmasi oleh pengumuman resmi operator, bukan sekadar klaim pemerintah. Keempat, tidak ditemukan dokumen resmi yang memuat instruksi tertulis Menteri ESDM kepada Kepala BPMA mengenai lifting Blok Andaman.

Kesimpulan

Rating: SEBAGIAN BENAR. Pernyataan bahwa Aceh memperoleh perlakuan berbeda dalam pengelolaan migas adalah akurat dan didukung regulasi. Namun klaim bahwa Kepala BPMA baru diinstruksikan menaikkan lifting di Blok Andaman tidak dapat diverifikasi melalui dokumen resmi dan tidak konsisten dengan batas kewenangan BPMA yang diatur peraturan pemerintah. Membingkai instruksi tersebut sebagai kebijakan yang segera menaikkan produksi termasuk kategori menyesatkan, karena pengembangan penemuan gas laut dalam memerlukan waktu bertahun-tahun. Lurusin akan memperbarui laporan ini apabila dokumen resmi yang relevan tersedia.