Verifikasi: Dedi Mulyadi Minta Warga Jabar Lawan Penjualan Ilegal Tramadol

Sebuah narasi beredar luas menyebutkan bahwa Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi meminta warga Jawa Barat melawan penjualan ilegal obat tramadol. Berdasarkan verifikasi terhadap dokumentasi publik, pernyataan resmi, serta regulasi yang berlaku, klaim tersebut mengandung substansi yang dapat dikonfirmasi, namun terdapat perbedaan signifikan antara framing judul dan isi pernyataan yang terverifikasi. Laporan ini memeriksa klaim tersebut secara terperinci.

Klaim yang Beredar

Klaim bahwa beredar di ruang publik menyatakan Dedi Mulyadi mengimbau masyarakat Jawa Barat untuk melawan penjualan ilegal tramadol. Narasi ini menempatkan warga sebagai subjek utama dari seruan tersebut.

Klaim: Dedi Mulyadi meminta warga Jawa Barat melawan penjualan ilegal tramadol.

Fakta: Berdasarkan penelusuran pernyataan publik yang terverifikasi, seruan tersebut ditujukan kepada aparat penegak hukum, dengan permintaan spesifik agar pengawasan dan penindakan peredaran tramadol secara bebas dilakukan hingga ke tingkat paling bawah.

Perbedaan subjek seruan ini material. Menggeser sasaran pernyataan dari aparat penegak hukum menjadi warga mengubah makna kebijakan yang disampaikan, dan berpotensi menyesatkan pemahaman publik mengenai siapa yang memegang kewenangan penindakan.

Hasil Verifikasi Pernyataan

Berdasarkan verifikasi terhadap catatan publik, Dedi Mulyadi tercatat sebagai Gubernur Jawa Barat yang dilantik pada 20 Februari 2025, sesuai hasil Pemilihan Gubernur Jawa Barat 2024 yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum. Sejak menjabat, yang bersangkutan secara konsisten menyoroti persoalan penyalahgunaan obat-obatan terlarang di kalangan pelajar dan anak muda di Jawa Barat.

Pernyataan mengenai tramadol selaras dengan rekam jejak komunikasi publiknya. Faktanya adalah, substansi seruan agar peredaran bebas tramadol diawasi dan ditindak hingga tingkat paling bawah memang disampaikan. Data menunjukkan pernyataan tersebut merujuk pada kewenangan aparat, bukan memobilisasi warga untuk melakukan penindakan secara langsung. Dengan demikian, inti klaim dapat dikonfirmasi, tetapi redaksi judul yang menyebut warga sebagai pihak yang diminta melawan tidak sepenuhnya akurat.

Status Hukum Tramadol di Indonesia

Untuk memahami konteks seruan tersebut, verifikasi terhadap status regulasi tramadol diperlukan. Berdasarkan ketentuan Badan Pengawas Obat dan Makanan, tramadol merupakan obat keras yang hanya boleh diperoleh dengan resep dokter dan digunakan di bawah pengawasan tenaga medis. Penjualan bebas tanpa resep bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan serta ketentuan pengawasan obat yang ditetapkan BPOM.

Sumber resmi Kementerian Kesehatan dan Badan Narkotika Nasional mencatat penyalahgunaan tramadol menimbulkan ketergantungan, gangguan saraf, kejang, hingga kematian pada dosis tinggi atau ketika dicampur dengan zat lain. Peredaran ilegal obat keras golongan ini dapat dipidana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kerangka hukum inilah yang menjadi dasar mengapa penindakan peredaran bebas tramadol berada di tangan aparat penegak hukum, kepolisian, BNN, dan BPOM, bukan warga sipil.

Konteks Peredaran Tramadol di Jawa Barat

Data menunjukkan Jawa Barat merupakan salah satu wilayah dengan kerentanan penyalahgunaan obat resep yang tinggi. Publikasi Pusat Penelitian, Data, dan Informasi BNN mencatat tren penyalahgunaan obat-obatan di luar ketentuan medis di kalangan remaja, termasuk pola pencampuran tramadol ke dalam minuman yang dikenal publik sebagai kopi tramadol. Sejumlah pengungkapan oleh BNN Provinsi Jawa Barat dan kepolisian daerah dalam beberapa tahun terakhir mengonfirmasi adanya jaringan penjualan tramadol tanpa resep yang menyasar pelajar.

Konteks ini menjelaskan urgensi di balik pernyataan Dedi Mulyadi. Seruan pengawasan hingga tingkat paling bawah merujuk pada fakta bahwa peredaran ilegal tramadol menjangkau warung, toko kelontong, dan penjual daring, jauh di bawah radar pengawasan apotek resmi. Bukti lapangan ini memperkuat bahwa persoalan yang disorot bersifat nyata dan terdokumentasi, bukan klaim tanpa dasar.

Kesimpulan dan Rating

Berdasarkan verifikasi menyeluruh, substansi klaim mengenai adanya seruan Dedi Mulyadi untuk melawan peredaran ilegal tramadol terkonfirmasi oleh rekam jejak pernyataan publiknya. Namun, framing yang menyatakan seruan itu ditujukan kepada warga tidak akurat, karena pernyataan terverifikasi menyasar aparat penegak hukum dengan permintaan pengawasan dan penindakan hingga tingkat paling bawah.

Rating: SEBAGIAN BENAR. Inti peristiwa benar dan konsisten dengan bukti, tetapi penyajian yang menggeser subjek seruan berpotensi menyesatkan pembaca mengenai kewenangan penindakan. Publik disarankan merujuk pada pernyataan resmi dan dokumen kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, BNN, serta BPOM untuk informasi yang utuh dan terverifikasi.