Usulan DPR soal Aset Rampasan, Kejagung Klaim BPA Sudah Ada

Jakarta — Kejaksaan Agung (Kejagung) menanggapi usulan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengenai pembentukan badan khusus pengelola aset rampasan. Berdasarkan verifikasi atas pernyataan resmi Kejagung, institusi tersebut menilai mekanisme yang ada saat ini sudah memadai karena telah memiliki Badan Pemulihan Aset (BPA) yang beroperasi di internal kejaksaan.

Klaim Kejagung: BPA Sudah Fungsional

Klaim bahwa Kejagung tidak memerlukan badan baru karena BPA telah ada disampaikan dalam forum resmi. Faktanya adalah BPA Kejagung memang telah dibentuk dan digunakan untuk melakukan lelang aset rampasan. Data menunjukkan bahwa lelang melalui BPA telah dilaksanakan dalam beberapa kasus tindak pidana korupsi. Namun, perlu dicatat bahwa kapasitas dan cakupan kerja BPA masih terbatas pada lingkup kejaksaan, bukan lintas lembaga seperti yang diusulkan DPR.

Sumber resmi dari Kejagung menyatakan bahwa mekanisme lelang melalui BPA telah berjalan, meskipun belum ada data publik yang merinci jumlah total aset yang berhasil dipulihkan melalui jalur tersebut. Bertentangan dengan anggapan bahwa pengelolaan aset rampasan belum memiliki payung hukum, Kejagung menegaskan bahwa BPA memiliki dasar operasional yang jelas.

Usulan DPR: Badan Pengelola Aset Rampasan yang Independen

Usulan DPR untuk membentuk Badan Pengelola Aset Rampasan (BPAR) dilatarbelakangi oleh kebutuhan pengawasan yang lebih ketat dan transparansi dalam pengelolaan aset hasil kejahatan. Berdasarkan verifikasi atas dokumen pembahasan legislasi, DPR berpendapat bahwa aset rampasan yang bernilai triliunan rupiah memerlukan pengelolaan terpusat yang tidak berada di bawah satu lembaga penegak hukum saja. Hal ini untuk menghindari potensi konflik kepentingan dan memastikan nilai aset tidak merosot selama proses hukum berjalan.

Faktanya adalah, dalam praktik internasional, beberapa negara memiliki badan otonom yang mengelola aset rampasan, seperti Asset Recovery Office di negara-negara Eropa. Namun, di Indonesia, kewenangan pengelolaan aset rampasan masih tersebar di beberapa lembaga, termasuk Kejagung, KPK, dan Polri. Data menunjukkan bahwa koordinasi antar lembaga dalam hal lelang dan penyimpanan aset sering kali menjadi kendala, yang menjadi dasar DPR mengusulkan badan baru.

Klaim bahwa BPA sudah cukup perlu diuji dengan data realisasi. Berdasarkan laporan tahunan Kejagung, BPA memang telah melakukan lelang, tetapi jumlah aset yang dikelola masih jauh dari total aset rampasan yang diputus pengadilan setiap tahunnya. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas BPA dalam mengoptimalkan pemulihan aset negara.

Perbandingan dan Potensi Tumpang Tindih Kewenangan

Jika BPAR dibentuk, maka akan terjadi tumpang tindih kewenangan dengan BPA Kejagung. Berdasarkan verifikasi atas regulasi yang ada, BPA Kejagung dibentuk berdasarkan Peraturan Jaksa Agung, sedangkan BPAR jika disetujui akan dibentuk berdasarkan undang-undang. Secara hierarki, undang-undang lebih tinggi, sehingga berpotensi membuat BPA Kejagung kehilangan fungsi atau harus diintegrasikan ke dalam BPAR.

Kejagung berargumen bahwa pembentukan badan baru akan memakan biaya dan waktu, sementara BPA yang ada sudah terbukti mampu melakukan lelang. Namun, data menunjukkan bahwa sejak BPA beroperasi, belum ada publikasi rinci mengenai total nilai aset yang berhasil dijual atau diserahkan ke kas negara. Ini menjadi titik lemah dari klaim Kejagung bahwa mekanisme saat ini sudah cukup.

Kesimpulan sementara dari verifikasi ini adalah bahwa pernyataan Kejagung yang menyebut BPA sudah ada adalah benar secara faktual, tetapi menyesatkan jika dipakai untuk menolak usulan DPR. Keberadaan BPA tidak serta-merta menjawab kebutuhan akan pengelolaan aset yang lebih transparan dan akuntabel. Data dan bukti menunjukkan bahwa usulan DPR memiliki dasar yang kuat, meskipun perlu kajian lebih lanjut untuk menghindari duplikasi fungsi.

Hingga saat ini, belum ada keputusan final dari pemerintah mengenai usulan tersebut. Yang jelas, perdebatan ini menyoroti perlunya reformasi dalam pengelolaan aset rampasan di Indonesia, baik melalui penguatan BPA yang ada maupun pembentukan lembaga baru yang lebih independen.